Korban Tuduhan Narkoba, Minta Dipantau PKY Sumsel, Bagaimana? (Kolom PKY Sumsel Edisi Oktober 2021

 21 total views,  1 views today

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas Kepada : Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan  melalui email : penghubungky@gmail.com Respon akan dimuat setiap 3 pekan


Pertanyaan Masyarakat:

Kakak saya dituduh sebagai pengedar narkoba dan saat ini sedang disidang di PN Sekayu. Kami mau mengajukan pemantauan sidang ke KY Penghubung agar segera dipantau agar diperiksa seadil-adilnya.

Pengirim : Ahmad Jazuli di Mangsang. ahmadjz@gmail.com

Respon:

Secara formal semua permintaan pemantauan persidangan dari masyarakat diterima KYRI. Silahkan sampaikan permintaan pemantauan sidang ke KYRI dengan datang langsung ke kantor milik kita bersama di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 07115734945 (Gedung Baznas Lantai 2 bagian kiri, Depan Kodam Sriwijaya), atau dapat mengirimkan permohonannya melalui surat maupun surat elektronik ke penghubungky@gmail.com. Terima kasih.

Pertanyaan Masyarakat:

Keluarga kami mendapatkan perlakuan tidak adil oleh hakim pemeriksa perkara perdata Pemutusan Hubungan Kerja meski sudah ada transaksi sejumlah uang. Kami akan laporkan ke KY jadi tolong informasi cara melaporkannya.

Pengirim : Didi Suhendi di Muba. dikdikjayanya@yahoo.com

Respon:

Komisi Yudisial membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH. Silahkan untuk menyiapkan syarat formil (KTP/SIM/Paspor), dan syarat materiil (fotokopi dakwaan/gugatan/eksepsi/pledoi/putusan, disertai video/audio visual/rekaman persidangan/foto/kliping koran bila ada).

Selengkapnya dapat menghubungi kantor KYRI Penghubung Wilayah Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 07115734945 (Gedung Baznas Lantai 2 bagian kiri, Depan Kodam Sriwijaya).  Terima kasih.

Pertanyaan Masyarakat:

Tanah saya saat ini masuk dalam objek gugatan PMH karena ada oknum yang mengakui tanah yang sejak lama saya kuasai dan ada sertifikatnya. Kami siap dengan pembuktian namun tetap khawatir nantinya hakim akan dipengaruhi pihak lawan karena seorang pengusaha. Tolong KY lakukan pemantauan.

Pengirim : Iswadi di Banyuasin. iswadi@gmail.com

Respon:

Pemantauan persidangan di Pengadilan oleh Komisi Yudisial dapat dilakukan berdasarkan surat permohonan dari masyarakat yang diantar langsung ke kantor kita atau dikirim via jasa pengiriman maupun melalui email.

Selain itu perlu pula disertai dengan persyaratan administratif lainnya berupa identitas pelapor (dilengkapi keterangan alamat surat, alamat surat elektronik (e-mail) jika ada, nomor telepon), nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara, hingga uraian mengenai alasan diperlukannya pemantauan sebagai syarat substantif.

Silahkan datang langsung ke kantor KYRI Penghubung Wilayah Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 07115734945 (Gedung Baznas Lantai 2 bagian kiri, Depan Kodam Sriwijaya).  Terima kasih.

Pertanyaan Masyarakat:

Kami Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum berencana melakukan kegiatan seminar daring melibatkan KYRI Penghubung Sumsel sebagai pembicara. Bagaimana cara mengajukannya dan apakah harus ada honor narasumber?

Pengirim : Rere Purnamawati HMFH Universitas Swasta di Palembang. Email : rereajah@gmail.com

Respon:

PKY Sumsel sangat menyambut baik keinginan dari kawan-kawan mahasiswa dan apapun kegiatan yang melibatkan KYRI tidak berbayar dan tidak boleh dibayar. 

Silahkan disampaikan permintaannya, boleh via email penghubungky@gmail.com, via pos ke alamat Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp : 07115734945 (Gedung Baznas Lantai 2 bagian kiri, Depan Kodam Sriwijaya), maupun via telepon untuk kita tindak lanjuti. Namun sebaiknya silahkan datang langsung ke kantor untuk dilakukan rembuk perencanaan kegiatan tersebut. Terima kasih.

Pertanyaan Masyarakat:

KY boleh saja kan apabila akan melaporkan pelanggaran hakim namun meminta saudara yang lebih cakap hukum, agar lebih paham saat konsultasi ke KY Penghubung Sumsel. Tolong responnya.

Pengirim : Jimmi Saputra di Kedondong Raye, Banyuasin. (Email : Jimmis@gmail.com

Respon:

Peraturan KYRI Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 9 bagian b Tentang Penanganan Laporan Masyarakat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan meskipun bertindak untuk dan atas nama seseorang.

Namun tentu saja harus disertai dengan surat kuasa khusus atas hal tersebut.

Selain itu, sangat diharapkan untuk dibuat pokok laporan yang memuat dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (disertai bukti pendukung: rekaman video/audieo, foto, dsb), maupun syarat formil lainnya seperti identitas pelapor/kuasa (nama dan alamat surat pelapor/kuasa, nama dan tempat tugas terlapor/hakim, foto copy KTP pelapor/kuasa yang masih berlaku).

Untuk lebih jelasnya silahkan datang langsung ke kantor milik kita bersama di kami Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 07115734945 (Gedung Baznas Lantai 2 bagian kiri, Depan Kodam Sriwijaya).  Terima kasih.

Pertanyaan Masyarakat:

Mohon KY untuk turun memeriksa penyidik yang tidak adil memperlakukan saudara kami yang semula hanya seorang saksi malah ketika memberikan keterangan dijadikan tersangka. Kami harapkan keadilan hukum di negeri ini.

Pengirim : Sawiyo di Pangkalan Balai. (Email : ekosf@gmail.com)

Respon:

Amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial hanya memberikan wewenang mengawasi pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Jika berkaitan dengan oknum Kepolisian dapat disampaikan ke Bidang Propam Polda setempat atau dengan menghubungi Divisi Propam Polri. Terima kasih.**





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster