Bisakah CCTV untuk Alat Bukti Pelanggaran Hakim? (Kolom PKY Sumsel) Edisi September 2021

 23 total views,  1 views today

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas Kepada : Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan atau melalui email: penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.id, Respon akan dimuat setiap 3 pekan


CCTV Sebagai Alat Bukti, Bisakah?

Pertanyaan Masyarakat:

Bisakah rekaman cctv dijadikan alat bukti melaporkan pertemuan hakim dengan pihak di restoran mewah?. Tolong informasinya.

Pengirim : Samsia Arifin di Banyuasin. Samsia@gmail.com

Respon:

Semua bentuk laporan masyarakat yang disampaikan ke KYRI pasti akan diterima, diproses/ditindaklanjuti, lebih-lebih jika sudah ada bukti seperti rekaman.

Nanti jika sudah tiba di kantor Penghubung KY Sumsel, masyarakat pelapor akan kami minta identitasnya (ktp).

Jadi silahkan untuk disiapkan saat mendatangi kantor Penghubung KY Sumsel.  Silahkan datang langsung ke kantor kita di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).  

Apakah Laporan saya sudah di Proses KYRI?

Pertanyaan Masyarakat:

Saya pernah diberi tanda terima penyerahan laporan ke KY, dan sudah seminggu berlalu apakah sudah diproses?. Apalagi laporan saya sangat lengkap dengan bukti-bukti harusnya sudah selesai proses laporannya.

Pengirim : Junaidi AH di Pangkalan Balai. junaidi@gmail.com

Respon:

Laporan masyarakat akan langsung diproses oleh KYRI namun tentu melalui tahapan prosedur yakni dimulai dari anotasi, pemeriksaan, dan sidang panel untuk menentukan laporan terbukti atau tidak.

Berdasarkan Peraturan KYRI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Laporan masyarakat, maksimal penangan laporan adalah 30 hari. Jadi ditunggu saja feed back atas laporan yang saudara sampaikan dan KYRI akan mensurati secara resmi hasil laporan yang saudara sampaikan tersebut.

KY Diminta Proses Laporan Warga

Pertanyaan Masyarakat:

Kami sudah melaporkan hakim PTUN Palembang 2 minggu yang lalu jadi kami minta KY segera memproses dengan menghukum hakim terlapor dengan diberhentikan saja dengan tidak hormat.

Pengirim  : Putri di Palembang. putri@yahoo.com

Respon:

Kewenangan secara otomatis memberhentikan hakim belum diberikan oleh negara melalui Undang-Undang.

Oleh karena itu jika KYRI secara gamblang melakukan pemberhentian terhadap hakim yang diduga nakal, tentu akan menimbulkan masalah karena itu bukanlah wewenang KYRI.

Namun UU Nomor 18 Tahun 2011 KYRI Pasal 22D tentang Komisi Yudisial menjelaskan wewenang merekomendasikan sanksi bagi hakim yang terbukti melanggar KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim).

Sanksi tersebut dibagi kedalam kategori sanksi ringan (teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis), sanksi sedang (penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun; atau, nonpalu paling lama enam bulan), dan sanksi berat (pembebasan dari jabatan struktural, nonpalu lebih dari enam bulan sampai dengan dua tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau, pemberhentian tetap tidak dengan hormat).

Pertanyaan Masyarakat:

KY kami minta dilakukan pemantauan sidang ke perkara kami yang akan diperiksa seminggu lagi.

Pengirim : Linawati di Banyuasin II. lina@gmail.com

Respon:

Meminta pemantauan persidangan ke KYRI sangat mudah hanya dengan mengisi form yang sudah disiapkan yang nantinya pelapor diminta untuk menuliskan kronologis singkat perkara dan uraian mengenai alasan diperlukannya pemantauan. Diharapkan untuk mempersiapkan persyaratan administratif seperti KTP, KTA (jika yang melapor advokat), gugatan/dakwaan/jawaban nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara.

Silahkan datang langsung ke kantor kita di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya) telpon 0711 5734945 untuk menyampaikan permintaanya. Atau jika saudara memang sudah mantap mengajukan permintaan pemantauan akan kami tindaklanjuti dengan mengirimkan form-form terkait permintaan pemantauan tersebut ke surat elektronik saudara untuk direspon cepat. Terima kasih.

Pertanyaan Masyarakat:

Tolong KY mengirimkan format pelaporan hakim karena kami mau melaporkan hakim di PN Baturaja.

Pengirim : Nia Destia di Baturaja. Niades@gmail.com

Respon:

Kami harapkan segera memeriksa surat elektronik saudara karena saat kami menerima partisipasi dari saudara sudah kami tindaklanjuti. Terima kasih.

Kami sudah mengirimkan laporan ke KY tentang putusan hakim yang janggal, jadi tolong KY dibantu prosesnya agar putusan dijadikan adil.

Pengirim : Amri di Banyuasin III. amri@yahoo.co.id

Respon:  

Perlu kami informasikan jika Komisi Yudisial tidak dapat mengubah putusan hakim karena putusan hakim adalah hak mutlak majelis hakim yang sangat KY hormati. Namun jika dalam putusan terdapat banyak kejanggalan dan/atau dalam proses persidangan sejak tahap awal hingga akhir terdapat pelanggaran aspek beracara, misalnya saksi ditiadakan, saksi tidak pernah memberikan keterangan di persidangan namun dalam putusan hakim ditulis memberi keterangan, adanya rekayasa dalam isi putusan, dugaan suap, dsb, maka dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial.

Silahkan langsung datang ke kantor milik kita bersama di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas, Blok kiri/Depan Kodam II Sriwijaya) telpon 0711-5734945. Silahkan menyiapkan dan membawa foto copy KTP atau kartu identitas lainnya, foto copy legalisir putusan/penetapan, dan bukti pendukung lainnya (rekaman atau berita acara persidangan, dll yang terkait pelanggaran kode etik hakim terkait putusan).





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster