Kilas Balik Prank Rp 2 T Keluarga Akidi Tio hingga Kapolda Sumsel Diganti

 115 total views,  3 views today

JAKARTA | KSOL – Polri mengganti Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) dari Irjen Eko Indra Heri kepada Irjen Toni Harmanto. Pergantian terjadi setelah heboh janji donasi Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio.

Mutasi jabatan itu tertuang dalam surat telegram yang diterbitkan Rabu (25/8/2021) dan diteken Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM) Irjen Wahyu Widada. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono membenarkan adanya surat telegram tersebut beserta isinya. “Iya, benar,” ucap Rusdi saat dimintai konfirmasi detikcom.

Berikut kilas balik heboh prank Rp 2 T dari keluarga Akidi Tio:

26 Juli

Janji sumbangan sebesar Rp 2 T ini diterima oleh Kapolda Sumsel Irjen Eko Inda Heri dari keluarga Akidi Tio secara simbolis pada Senin (26/7/2021). Dana hibah itu ditujukan untuk penanganan COVID-19.

Pemberian dana hibah triliunan rupiah itu disaksikan Gubernur Sumsel Herman Deru dan Dandrem Garuda Dempo (Gapo) Brigjen TNI Jauhari Agus. Pemberinya merupakan keluarga pengusaha asal Aceh, almarhum Akidi Tio, yang diwakili oleh anaknya, Heryanty.

“Dana tersebut diberikan salah seorang keluarga yang saya kenal sewaktu masih tugas di Aceh. Dan sekarang dia ingin membantu warga Sumsel yang terdampak COVID-19,” kata Irjen Eko Indra, Senin (26/7).

Irjen Eko mengaku mengenal keluarga Akidi Tio saat dirinya bertugas di Aceh Timur. Saat itu Eko menjabat Kasat Reskrim Polres Aceh Timur.

“Untuk mengingat akan sejarah. Saya kenal almarhum Akidi ini dari anaknya Ahok, yang jualan limun di Aceh Timur,” ucap Eko Indra kepada wartawan pada Senin (26/7).

“Saya bertemu dengan almarhum Pak Akidi di Jalan Veteran (Palembang). Beberapa kali saya lewat rumah lama, ternyata beliau telah meninggal di Medan,” katanya.

Lewat dokter keluarga Akidi, Irjen Eko mengaku mendapat kabar keluarga pengusaha yang dia kenal itu akan menyerahkan bantuan Rp 2 triliun. Irjen Eko menyebut bantuan itu harus diwujudkan karena amanah dari almarhum.

“Amanah dari almarhum Pak Akidi ini harus kita wujudkan karena ini pesan lewat anak dan cucu-cucunya,” kata Kapolda.

Sosok keluarga Akidi Tio sempat diungkap oleh dokter Hardi Dermawan. Hardi merupakan dokter keluarga Akidi dan menghubungkan niat memberi bantuan kepada Irjen Eko.

“Pengusaha bangunan, traso. Ada usaha perkebunan juga, tapi itu urusan keluarga. Ini hanya kedekatan saya sama keluarga pasien,” ujar dokter Hardi saat wawancara dengan wartawan, Selasa (27/7).

27 Juli

Pada Selasa (27/7) pihak Akidi Tio yang diwakili oleh dokter keluarga, Hardi Dermawan, mengatakan donasi itu belum dikirimkan. Alasannya, prosedur transfer membutuhkan proses panjang.

Dia menyebut dana bantuan itu awalnya mau diberikan melalui cek. Namun rencana itu batal karena nilai nominalnya terlalu besar dan butuh pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Tadinya mau dikasih cek, karena besar, ya mungkin ditransfer. Prosedur tidak bisa begitu saja, harus tahu OJK juga, transfer ke tim nanti,” kata Hardi, Selasa (27/7).

Dia mengaku sempat menyarankan kepada keluarga Akidi Tio agar bantuan diberikan berupa peralatan medis. Namun, karena alasan kesibukan, bantuan akhirnya diberikan dalam bentuk uang.

“Saya bilang, lebih baik ini dalam bentuk innatura (barang). Tapi mereka pengusaha-pengusaha sibuk semua, jadi pengin beres saja ya,” katanya.

2 Agustus

Bulan berganti, tapi sumbangan dari Akidi Tio itu tak kunjung terealisasi. Berbagai pihak pun menyoroti donasi untuk penanganan COVID-19 di Sumsel itu. Salah satunya adalah Menko Polhukam Mahfud Md.

Mahfud awalnya menanggapi kecurigaan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hamid Awaludin, mengenai donasi Rp 2 triliun itu. Hamid ragu sumbangan itu benar-benar nyata. Mahfud menyebut pandangan-pandangan kritis memang diperlukan.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” kata Mahfud Md di Twitter, Senin (2/8).

Mahfud menyebut pernah menulis tentang pihak yang ingin difasilitasi mencari harta karun untuk sumbangan ke negara. Nyatanya, kata Mahfud, hal itu tidak bisa divalidasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” ujar Mahfud.

Selain itu, Mahfud bercerita tentang pengalamannya soal pengakuan-pengakuan bombastis tentang uang. Mahfud berharap sumbangan Akidi Tio nyata.

“Waktu sy Menhan, ada orng mengaku pny sekoper uang dollar Amerika yg nilai per lembarnya 1000 dollar. Ketika sy tny ke BI diketawain krn USA hny mencetak lembaran uang paling tinggi 100 dollar. Ada jg yg minta dibantu menggali harta karun tp tak jelas. Semoga yg Akidi Tio ini nyata,” kata Mahfud Md.

Pada tanggal yang sama, Selasa (2/8), anak Akidi Tio, Heryanty, mendatangi Polda Sumsel terkait dana bantuan Rp 2 triliun untuk penanganan Corona. Dokter keluarga Akidi Tio, Hardi Dermawan, juga datang.

Dirintel Polda Sumsel kemudian sempat menyatakan Heryanty sebagai tersangka terkait bantuan Rp 2 triliun. Polisi juga memeriksa dokter keluarga Akidi Tio, Hardi Dermawan. Dia mengaku tak tahu-menahu soal bantuan itu.

“Kita melakukan upaya penegakan hukum terhadap adanya polemik komitmen sumbangan COVID-19 yang ditujukan ke Kapolda Sumatera Selatan. Saat ini, tersangka inisial H sudah kita amankan dari lokasi,” ujar Dirintel Polda Sumsel Kombes Ratno Kuncoro, Senin (2/8).

Belakangan, hal itu dibantah oleh Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi. Dia membantah Heryanty sudah jadi tersangka. Saat itu Heryanty masih diperiksa.

“Statusnya saat ini masih proses pemeriksaan,” kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi di Mapolda Sumsel, Senin (2/8).

4 Agustus

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turut melakukan analisis dan pemeriksaan terkait dana sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio. PPATK menyimpulkan bilyet giro Rp 2 triliun itu tidak ada.

“Sampai hari kemarin, kami sudah melakukan analisis dan pemeriksaan, dan dapat disimpulkan kalau uang yang disebut dalam bilyet giro itu tidak ada,” ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae kepada wartawan, Rabu (4/8).

Dian mengatakan sejak sumbangan Rp 2 triliun ini dipublikasi, PPATK menaruh perhatian khusus. Sebab, lanjut Dian, profil penyumbang tidak sesuai dengan jumlah yang akan disumbangkan, termasuk adanya keterlibatan pihak penerima dari kalangan pejabat publik.

Mabes Polri pun turun tangan dalam kasus ini. Mabes Polri mengirim tim untuk memeriksa Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri.

“Berkaitan dengan Kapolda Sumsel, ini dari Mabes Polri sudah menurunkan tim internal, yaitu dari Itwasum Mabes Polri dan dari Paminal Div Propam Polri,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam jumpa pers virtual, Rabu (4/8).

Argo menjelaskan Mabes Polri ingin mengetahui peristiwa itu secara jelas dengan mengklarifikasi Irjen Eko. Pemeriksaan akan dilakukan secara internal.

Irjen Eko minta maaf akibat kasus ini.

5 Agustus

Irjen Eko meminta maaf mengenai donasi itu. Irjen Eko langsung meminta maaf kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Secara pribadi saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya jelas kepada bapak Kapolri, pejabat utama Mabes Polri, anggota Polri se-Indonesia dan masyarakat Sumatera Selatan,” kata Eko membuka konferensi pers di Polda Sumsel, Kamis (5/8).

Dia juga minta maaf kepada tokoh agama, Gubernur Sumsel Herman Deru hingga Danrem Garuda Dempo, Brigjen TNI Agus karena ikut terlibat dalam kasus tersebut. “Tokoh agama, Gubernur, dan Danrem yang ikut terlibat dalam kegaduhan ini,” imbuh Kapolda.

6 Agustus

Heryanty juga diperiksa secara kejiwaan. Polisi berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk memeriksa kondisi Heryanty.

“Kita sudah berkoordinasi dengan tim kedokteran dari rumah sakit jiwa di Palembang. Jadi masih menunggu hasil itu. Termasuk juga hasil pemeriksaan psikologi kemarin, masih kita tunggu hasilnya,” kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi kepada wartawan, Jumat (6/8).

Hingga Selasa (10/8) hasil pemeriksaan kejiwaan itu belum keluar. polisi mengatakan telah berkoordinasi dengan rumah sakit jiwa (RSJ) untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap anak Akidi Tio, Heryanty.

“Masih tahap pemeriksaan,” kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (10/8).

Dia mengaku tak berwenang menyampaikan hasil pemeriksaan kejiwaan Heryanty jika nantinya sudah keluar. Menurutnya, hal tersebut merupakan ranah dokter yang memeriksa.

“Hasil pemeriksaan kejiwaan Heryanty merupakan informasi yang diterkecualikan karena itu terkait dengan pribadi seseorang,” kata Supriadi.

“Terkait dengan data pribadi itu tidak boleh disampaikan. Nanti yang berhak menyampaikan adalah ahli dari psikiaternya langsung jadi kita tidak boleh menyampaikan,” imbuhnya.

25 Agustus

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi jabatan tiga kapolda, yaitu Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Kapolda Sumatera Barat (Sumbar), dan Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng). Mutasi jabatan tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/1701/VIII/KEP./2021.

Irjen Eko Indra Heri dimutasi sebagai Koorsahli Kapolri. Jabatan Kapolda Sumsel akan diisi Irjen Toni Harmanto, yang kini duduk di jabatan Kapolda Sumbar.

“Sudah lama menjadi Kapolda, untuk penyegaran organisasi, pindahnya juga dalam level yang sama,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo saat ditanya ada-tidaknya kaitan kasus Akidi Tio dengan pergantian Irjen Eko.

TEKS / FOTO : DETIK.COM (lir/haf)





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster