Adik saya mengada-ada menjadi korban KDRT. (Kolom PKY Sumsel Juni 2021)

 28 total views,  1 views today

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada : Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan melalui email : penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.id. Respon akan dimuat setiap 3 pekan

Pertanyaan Masyarakat:

  • Pada saat memeriksa perkara adik saya, hakim sama sekali tidak mau menerima bukti visum dan malah terang-terangan dalam persidangan menyatakan bahwa adik saya mengada-ada menjadi korban KDRT. Tolong KY kami minta keadilan dan proses hakim seperti itu.

Pengirim : Gitta I Wulan di Pemulutan. Gitta Iisyou@gmail.com

Respon:

Apabila hakim tidak mematuhi aturan yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara (KUHA Pidana dan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim) maka dapat diduga telah melanggar aturan tersebut.

Oleh karena itu kami sarankan saudara untuk segera menuangkannya ke dalam laporan yang disampaikan ke KYRI melalui kantor Penghubung KYRI Sumsel.

Silahkan menyiapkan identitas diri, nomor perkara, dan nama majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang saudara sampaikan tersebut. 

Pertanyaan Masyarakat:

  • Saya adalah saksi yang mengetahui suap sejumlah uang kepada salah satu hakim anggota perkara perdata. Namun kami kecewa berat karena dalam putusan justru pihak kami dirugikan sehingga pemberian sejumlah uang itu terkesan tidak dianggap. Kami mau laporkan ke KY.

Pengirim : Sakim N Atmajaya di Kayuagung. Satri.sakim@yahoo.com 

Respon:

Mengajukan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) cukup menyiapkan Bukti formil (KTP/SIM/Paspor, KTA khusus advokat, surat kuasa khusus bagi yang menggunakan kuasa) dan bukti materiil (rekaman/video/audio visual/rekaman persidangan/foto/transkrip peristiwa suap, dan kliping koran bila ada).

Pertanyaan Masyarakat:

  • Klien kami yang menjadi pelapor dugaan pelanggaran kode etik hakim ke KY diminta menghadirkan saksi dalam laporannya, karena berkaitan dengan dugaan suap pada hakim pemeriksa perkara.Tapi saksi yang melihat enggan memberikan keterangan atau pernyataan, karena takut akan terancam jika dirinya bersaksi. Tolong solusi dari KY.

Pengirim : Mella Fitriana di indralaya. mellamel@gmail.com

Respon:

Peraturan KYRI nomor 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa pelapor maupun saksi akan mendapatkan jaminan kerahasiaan atas keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia KYRI. Komisi Yudisial juga bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga apapun yang disampaikan ke Komisi Yudisial akan dilindungi. Dengan demikian tidak perlu takut atau khawatir akan konsekuensinya.

Pertanyaan Masyarakat:

  • Laporan pelanggaran kode etik hakim yang saya sampaiksan telah direspon KYRI dengan meminta bukti pendukung, tapi saya masih mengabaikan karena kesulitan mendapatkan bukti pendukung.

Pengirim :  Tasmania di Palembang. Tasman@gmail.com               

Respon:

Jika bukti pendukung yang diminta KY tidak dipenuhi maksimal 30 hari, maka laporan akan dinyatakan tidak dapat diterima.  Oleh karena itu sangat disayangkan jika saudara tidak mengusahakan bukti pendukung atas laporan yang saudara sampaikan. Kami sarankan agar saudara menghubungi hotline PKY Sumsel di 0711 5734945 untuk informasi lebih lengkap. Terima kasih.

Pertanyaan Masyarakat:

  • Bagaimana cara melaporkan hakim yang dalam memeriksa perkara tidak mengacu pada hukum acara dan terkesan asal cepat kelar, terima kasih.

Pengirim : Jalil di Banyuasin. Jalilijali@yahoo.com  

Respon:

Mengajukan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) cukup menyiapkan Bukti formil (KTP/SIM/Paspor, KTA khusus advokat, surat kuasa khusus bagi yang menggunakan kuasa) dan bukti materiil (fotokopi salinan resmi putusan/penetapan jika yang dilaporkan putusan, video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran bila ada). Silahkan datang langsung ke kantor PKY Sumsel.

Pertanyaan Masyarakat:

  • Saat ini pemeriksaan perkara perdata kami di Pengadilan Agama masih berlangsung namun kami khawatir hakim akan memeriksa perkara akan melanggar hak kami yang menggugat perceraian. Tolong informasi cara mengajukan permintaan pemantauan persidangan pada KYRI.

Pengirim : Japriansyah di Baturaja.

Respon:

Silahkan menyiapkan syarat administratif (identitas pelapor beserta alamat surat, alamat email, nomor hp/faximile, lalu nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara) dan syarat substanstif (uraian mengenai alasan pentingnya dilakukan pemantauan).

Kantor PKY Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya) atau segera hubungi kami di nomor telpon 0711-5734945, atau ajuan pemantauan dapat dikirim melalui email penghubungky@gmail.com.





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster