Korsa Advokat Sumsel Datangi DPRD Sumsel, Menuntut Presiden RI

 254 total views,  2 views today

PALEMBANG | KSOL — Sedikitya 30 orang  pererwakilan Kelompok Solidaritas (Korsa) Advokad Sumatera Selatan, didampingi beberapa ulama di Palembang ulama dan aktivis Sumsel, mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (5/5/2021).  

Kedatangan mereka untuk mengirim surat terbuka kepada Presiden RI melalui DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Surat itu berisi tentang protes atas penangkapan Munarman, eks sekretaris Front Pembela Islam (FPI). Mereka menilai, penangkapan Munarman oleh Detasmen Khusus (Densus) 88 pekan silam, di luar batas kemanusiaan dan kewajaran.

Menurut Febuar Rahman, Ketua Korsa Lintas Advokad Sumsel tindakan Densus 88 di luar batas kewajaran dan kemanusiaan. Densus 88 menurut Febuar, Penangkapan dan penahanan tanpa pemeriksaan terhadap Munarman,  tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

“Itu sama saja  tidak menghormati norma-norma Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,” tegas Febuar Rahman yang  dikenal sebagai salah satu tokoh reformasi di Sumatera Selatan.

Febuar Rahman, SH yang didampingi Ketua Korsa Advokad Palembang, M. Husni Chandra, SH, M.Hum, kali itu memimpin rekan-rekan advokad mendatangi kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. “Kami ingin wakil rakyat Sumatera Selatan yang dapat membantu Korsa Advokad Sumsel mengirimkan surat terbuka untuk Presiden RI, Ir. Joko Widodo,” ujar Febuar Rahman. 

“Selain itu, kami juga mengirim surat kepada Menko Polhukum RI, Kepala Kepolisian RI dan Komisi III DPR-RI,” tambah alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini, kepada pers di kantor DPRD Provinsi Sumsel, Rabu, (5/5/2021).

Ketika ditanya alasan mengirim surat protes itu, Februar menyebutkan, karena mantan Ketua YLBHI yang dituduh terorisme itu berprofesi advokad yang sedang menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum Dr. Muhammad Rizieq Shihab, Lc. MA dan perkaranya masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

“Tuduhan terhadap Munarman terlibat teororisme itu terkesan dipaksakan. Tujuannya, patut diduga, untuk menghentikan tugasnya sebagai kuasa hukum Habib Rizieq Shihab baik di persidangan/litigasi maupun diluar persidangan/non litigasi,” tegas Febuar Rahman.

Febuar menambahkan Ketua Korsa Lintas Advokad Sumsel menambahkan, penangkapan terhadap Munarman itu terkait dengan profesinya sebagai advokad. Sementara, profesi ini terhormat atau officium nobile, dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokad dijamin kebebasan dan kemandiriannya dalam melaksanakan tugasnya mendampingi kliennya mencari keadilan, dan hal ini diatur dalam undang-undang tentang advokad.

Munarman tidak dapat dituntut

Oleh sebab itu, Munarman yang berprofesi advokat menurut Febuar Rahman, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, dengan i’tikad baik untuk kepentingan pembelaan kleinnya dalam pengadilan. Hal ini diteguskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Noimor: 26/PUU-XI/2013.

“Kalau kita melihat video penangkapan terhadap Munarman itu, tindakan Densus 88 itu sewenang-wenang, menggeledah isi rumah, merampas telpon seluler, memborgol, menyeretnya masuk ke dalam mobil, matanya ditutup kain hitam. Bahkan, tidak diperkenankan memakai sandal. Perlakuan tidak manusiawi itu dan melanggar hak asasi manusia,” ujar Febuar Rahman.

Padahal, kata Febuar, Undang Undang No 5 Tahun 2018, pasal 28, ayat (3) menyatakan bahwa  pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme yang dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak asasi Manusia.

“Jelas, tindakan Densus 88 itu terkesan arogan, sewenang-wenang, dan diluar serta bertentangan dengan perundang-undangan,” tegas Febuar.

Tuntutan Korsa Advokad Sumsel

Pada kesempatan yang sama, M. Husni Chandra, Korsa Advokad Sumsel lainnya menyebutkan alasan para advokat mengajukan surat terbuka yang berisi 6 tuntutan Kepada Presiden RI, Menko Polhukum RI,  Kepala Kepolisian RI dan Komisi III DPR RI.  Chandra menyebutkan, ada 6 tuntutan, yaitu ;

Surat terbuka berisi 6 tuntutan

          Pertama, memprotes pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Densus 88, telah melakukan penangkapan yang sewenang-wenang dan diluar batas-batas kewajaran dan kemanusian terhadap rekan sejawad kami,

           Kedua, meminta Komisi III DPR RI untuk segera memanggil pihak-pihak terkait dalam penangkapan Munarman SH, dan meminta keterangan dan penjelasan kepada mereka dalam pelaksanaan tugas dan wewenang apparat penegak hukum.

           Ketiga, meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi dan memberi sanksi terhadap kinerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Densus 88, agar ke depan tidak lagi melakukan tindakan-tindakan di luar hokum yang menyebabkan ketakutan di masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang merupakan prinsip dasar dalam penegakan hokum di negara Indonesia.

             Keempat, meminta Presiden RI untuk segera mengevaluasi peran dan fungsi Kemenko Polhukum dalam rangka  menyingkronkan dan mengkoordinasikan  perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik hokum dan keamanan.

              Kelima, Meminta Presiden RI melalui perangkat penegakan hukumnya untuk memberikan hak-hak dan kebebasan terhadap Munarman, SH sebagai tertuduh dugaan tindak pidana terorisme, selanjutnya mendapatkan perlindungan dan pendampingan/bantuan hukum dari rekan-rekan sejawad Advokad sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterima Anggota DPRD Sumatera Selatan

Perwakilan Korsa Advokad Sumsel diterima Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kartika Sandra Desi, didampingi Ahmad Firdaus, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Perindo.

Dalam pertemuan itu, Dhabi K. Gumayra, SH, M.Hum, salah satu personil Korsa Advokat Sumsel menjelaskan, kedatangan para advokad ini bermaksud meminta bantuan kepada wakil rakyat Sumatera Selatan untuk meneruskan surat Korsa Advokad Sumsel kepada Presiden RI, Menko Polhukam RI, Kepala Kepolisian RI dan Komisi III DPR RI.

              “Surat terbuka untuk Presiden RI, juga Menkopolkam, Kapolri, dan Komisi III DPR RI ini, pada dasarnya dikarenakan sejawad advokad Munarman SH, diperlakukan di luar batas-batas kewajaran dan kemanusiaan,” ujar Dosen Luar Biasa yang pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas IBA dan kini mengajar di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. 

Kali itu, Kartika Sandra Desi mengatakan,  pihaknya siap membantu meneruskan suraty terbuka tersebut.  “Terima kasih, saya sebagai wakil rakyat Sumatera Selatan, akan membantu dengan meneruskan surat tersebut sesuai dengan tujuannya,” ujar politisi perempuan dari Partai Gerindra Sumsel ini.**

TEKS : TIM   KSOL





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster