Nasib orang awam di Mata hukum perlu peran Negara (KOLOM PKY Maret 2021)

 60 total views,  2 views today

KOLOM YUDISIAL EDISI MARET 2021

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas Kepada : Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan  melalui email : penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.id Respon akan dimuat setiap 3 pekan

Pertanyaan Masyarakat:

  • KY mafia peradilan tetap beraksi dan bahkan lebih ganas walau musim korona, jadi kami harapkan terus monitior pengadilan agar hak keadilan masyarakat tetap tercapai. Dahlia AP di Campang Tiga.

Pengirim : Dahlia332@gmail.com

Respon: 

KYRI mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan partisipasinya. Akan tetapi mengingat masih wabah covid 19, monitor pengadilan belum dapat kita maksimalkan.

Untuk itu kami harapkan saudara berkenan menjadi agen pengawal peradilan di daerah saudara. KYRI Penghubung Wilayah Sumsel tetap membuka informasi dari masyarakat untuk menginformasikan berbagai bentuk dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim melalui telpon 0711-5734945 atau email penghubungky@gmail.com

Pertanyaan Masyarakat:

  • Apakah bisa kami ajukan permohonan pemantauan sidang atas penetapan tersangka di Kepolisian agar KY sudah bertindak sejak dari hulu. Ini nasib orang awam hukum sehingga perlu peran Negara seperti KY ini.

Pengirim : Safriadi Abdullah di Pagaralam. Saf_riadi@yahoo.com

Respon:

Permohonan pemantauan perkara ke KYRI hanya dapat dilakukan apabila perkara tersebut sudah dilimpahkan atau diperiksa Pengadilan. Namun saudara sudah dapat mempersiapkan prasyarat yang diperlukan apabila nanti perkara yang masih diperiksa Kepolisian tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan, yakni identitas pelapor beserta ID, alamat surat, alamat email, nomor telepon, nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, kronologis singkat perkara, dan uraian mengenai alasan pentingnya dilakukan pemantauan oleh KYRI. Permohonan pemantaua perkara dapat disampaikan ke kantor KYRI Penghubung Sumsel.

Pertanyaan Masyarakat:

  • Saya melaporkan hakim ke KY dengan status sebagai saksi pada perkara pidana penggelapan. 3 Hari yang lalu saya ditelepon oleh KY Pusat dan saya pun juga menerima surat bahwa laporan yang saya sampaikan ke KY akan diperiksa, tetapi saya khawatir saat diperiksa nanti saya justru akan dituduh sebagai pembuat fitnah. Tolong penjelasannya.

Pengirim : Agus Sumarlin di Indralaya. Agussumarlin@yahoo.co.id

Respon:

Pemeriksaan di KY mengacu pada peraturan KYRI nomor 2 tahun 2015 yang pada intinya pelapor akan diperiksa sebagaimana isi laporan yang disampaikan. Oleh karena itu tidak perlu dikhawatirkan akan dituduh sebagai tukang fitnah, dan semua laporan masyarakat yang masuk ke KYRI dijamin kerahasiaannya.

Pertanyaan Masyarakat:

  • KY saya dan keluarga sudah melaporkan putusan hakim yang janggal dan terlihat sekali berpihak ke pengusaha. Laporannya sudah saya kirim pada beberapa hari yang lalu melalui pos. Namun saya belum bisa melampirkan putusan dari pengadilan.

Pengirim : Ilyas di Banyuasin. Hilyas332@yahoo.com

Respon:

Melampirkan foto copy putusan dengan cap basah adalah syarat materil laporan yang bersifat wajib apabila yang dilaporkan adalah putusan hakim yang tidak masuk akal/aneh/terdapat kejanggalan. Jika memang demikian kondisinya, saudari tidak perlu khawatir karena laporan masyarakat yang terlupa melampirkan identitasnya akan disurati langsung oleh KY agar segera mengirimkan berkas tersebut. Namun saudari juga diperkenankan berinisiatif mengirimkan susulan berkas putusan tersebut. Terima kasih.

Pertanyaan Masyarakat:

  • Kami mendegar KY bisa memproses putusan hakim walau diputus sejak lama. Rencananya kami mau melaporkan putusan hakim yang keluar pada tahun 2000 lalu karena baru kami ketahui banyak sekali permainan dibalik itu oleh mafia peradilannya.

Pengirim : Santo Irawan di Prabumulih. Santoirawan@gmail.com

Respon:

Saudara Santo, KYRI menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat melakukan penanganan laporan atas dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011. Namun putusan tahun 2000 tersebut dapat disampaikan ke MARI melalui badan pengawasnya.

Pertanyaan Masyarakat:

  • Saya salah satu wartawan di daerah dan memiliki video rekaman pertemuan hakim dengan pihak keluarga terdakwa di rumah kontrakannya. Kemana melaporkannya dan apa nanti identitas saya terlindungi.

Pengirim : Mahatir di Muba. Machtir@yahoo.co.id

Respon:

Semua laporan masyarakat yang disampaikan ke KYRI pasti akan dirahasiakan identitasnya. Silahkan langsung ke Kantor KYRI Penghubung Wilayah Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya). Nanti jika sudah tiba, masyarakat pelapor akan kami minta mengisi syarat formal dan pendukung lainnya. Terima kasih.

Selanjutnya Anda bisa datang ke  Kantor PKY Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya) telpon 0711-5734945, atau ajuan pemantauan dapat dikirim melalui email : penghubungky@gmail.com

loading…




Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster