Pemkot Palembang Didesak Terbitkan Perwali Tata Kelola Toko Modern

 420 total views,  1 views today

PALEMBANG  |  KSOL –  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Palembang Darussalam mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait tata kelola toko modern di Palembang.

Hal itu disampaikan Febri Walanda, Ketua Umum Demisioner HMI Cabang Palembang Darussalam, dalam audienci dengan jajaran Pemkot Palembang, Senin (8/02/2021).

Menurut Febri, kian berkembangnya jumlah toko modern di Palembang yang mencapai 500 unit usaha dapat mengakibatkan rawan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Menurut Febri, bila Pemkot Palembang tidak segera melakukan penertiban teradap toko modern tersebut, akan mengorbankan usaha rakyat kecil.  “Pemerintah Kota Palembang harus segera melakukan penertiban, sebab kalau tidak hal ini akan mengorbankan usaha rakyat kecil. Toko kelontong, warung rakyat dan pasar tradisional akan kalah bersaing, akibat hegemoni minimarket-minimarket yang jumlahnya sudah membeludak,” ujarnya.

Berdasar itu, dalam pertemuan itu HMI MPO Palembang Darussalaam  mendesak Pemkot Palembang agar segera mengeluarkan perwali baru terkait tata kelola, penertiban dan pembinaan toko modern yang isinya mengatur lebih spesifik, termasuk perihal teknis penertiban dan pengelolaan toko modern di Kota Palembang, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Perwali Lama Tidak Sesuai

“Perwali nomor 25 tahun 2011 yang diterbitkan pada masa kepemimpinan Wali Kota Eddy Santana Putra yang menjadi payung hukum dan menaungi masalah toko modern di Palembang sudah tidak sesuai lagi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat hari ini, terutama yang berkaitan toko modern yang menjamur di Kota Palembang hari ini,” tegasnya.

Kali itu, Febri bersama timnya juga mengeritisi terhadap ketidakjelasan tentang rincian dan data deataik tentang pembatasan zonasi, jarak antar toko, jarak dengan pasar tradisional terdekat dan jumlah maksimal toko modern di suatu zona wilayah tertentu.   Poin ini menjadi kritik utama HMI MPO Cabang Palembang terhadap pentingnya evaluasi perwali toko modern no. 25 tahun 2011 tersebut.

“Oleh sebab itu,  Pemkot Palembang harus segera bergerak cepat melakukan evaluasi secara total dan menyeluruh, terutama menyegerakan membuat dan menerbitkan payung hukum dan peraturan terbaru terkait toko modern di Kota Palembang, yang jumlahnya semakin meresahkan pedagang kecil dan pelaku usaha rakyat lainnya,” tegas Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya 2015 ini.

Dua Mata Koin

Melihat kenyataan itu, HMI MPO Cabang Palembang Darussalaam menilai, wajah Kota Palembang saat ini ibarat dua mata koin yang saling bertolak belakang. 

Di satu sisi menggambarkan pembangunan infrastruktur yang begitu megah dan wah. Namun  di sisi lain menggambarkan kondisi pembangunan sumber daya manusia yang memprihatinkan.

“Ini bisa kita lihat dari angka kemiskinan yang masih sangat tinggi menyentuh 2 digit di atas 10%, angka pengangguran yang besar, angka kasus stunting yang melebihi 4000 kasus. Belum lagi permasalahan toko modern yang tidak terkendali dengan baik.

Pembelaan Hak Rakyat Kecil

Pernyataan serupa juga disampaikan Anugra Dwi Putra, salah satu Kader HMI (MPO) Cabang Palembang Darussalaam. Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah ini

menyayangkan atas sikap Pemkot Palembang terhadap pembelaan hak-hak rakyat kecil yang tidak serius.

Hal ini menurut Anurga, terlihat dari pesatnya toko modern di Palembang, tetapi Pemkot Palembang tidak melakukan evaluasi dan menerbitkan peraturan baru.

“Peraturan tentang penertiban toko modern di Kota Palembang sudah sangat lama dibuatnya. Sejak tahun 2011 tapi tidak pernah dievaluasi dan dibuat peraturan baru yang lebih relevan dengan kondisi terkini, hingga akhirnya banyak usaha rakyat kecil menjadi terpinggirkan karena adanya monopoli persaingan dari toko modern yang notabenenya dikelola oleh pemodal besar,” ungkap Anugra.

Apresiasi Sekda Kota Palembang

Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa menyambut dengan baik kritik dan aspirasi dari HMI (MPO) Cabang Palembang Darussalam.  Menurut Sekda, pihaknya akan segera melakukan kajian terkait dengan masalah yang disampaikan tersebut.

“Kita mengapresiasi kepedulian adik-adik HMI sekalian yang telah datang dengan membawa data kajian serta solusi terkait permasalahan kemiskinan dan toko modern di kota Palembang ini. Semua kritik dan solusi yang telah disampaikan tadi akan jadi pembahasan kami lebih lanjut sebagai bahan masukan yang membangun untuk kemajuan Kota Palembang,” ujarnya.

Di ruangan pertemuan tersebut hadir juga Kepala Bappeda Kota Palembang, Harrey Hadi, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Heri Aprian, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan M. Affan Prapanca, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang M. Yanurpan.

Ketika itu semua  jajaran Pemkot dan dinas terkait turut memaparkan data kinerja dan program kerja Pemkot Palembang yang sudah dijalankan, dan rencana kerja ke depan.

Mewakili HMI MPO Palembang Darussalaam, Febri Walanda, Ketum Demisioner, Febri Haryono, Ketua Bidang PAO, Azhari Putra, Ketua Bidang Media dan Propaganda, Muclas Ade Putra, Bendahara HMI (MPO) Komisariat Universitas Muhammadiyah Palembang, Anugra Dwi Putra, Ketum HMI (MPO) Komisariat UIN Raden Fattah dan Rian, Kader HMI (MPO) Komisariat Universitas Muhammadiyah Palembang.

TEKS : T PAMUNGKAS   |  EDITOR  : IMRON SUPRIYADI





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster