Teori dan Praktek Menolak Penerapan Teori Resepsi

 2,581 total views,  1 views today

Oleh : Albar Sentosa Subari, Ketua Pembina Adat Sumsel

Prof. Mahadi, mantan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatra Utara, yang juga dosen ilmu hukum di Universitas Sumatera Utara dan Ketua team Pengkajian Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional berkata: Penelitian terhadap Undang Undang Perkawinan membawa kami kepada pendapat, bahwa sejak berlakunya Undang Undang ini sampailah ajal teori “resepsi” seperti yang telah diajarkan di zaman Hindia Belanda.

Apabila dahulu diteorikan, bahwa Hukum Islam baru berlaku di Indonesia untuk penganut agama Islam, apabila sesuatu hukum Islam telah nyata-nyata diresepsi oleh hukum adat, maka dengan misalnya, Pasal 2 ayat 1 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama, maka jelas, Hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum.

Pengadilan dalam mempertimbangkan permohonan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, antara lain harus mengingat apakah hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan hal demikian.

Penjelasan pasal 3 Undang Undang tersebut menurut beliau menunjuk kepada hukum Islam sepanjang mengenai suami pemeluk Agama Islam. Agama Islam pun merupakan sumber hukum langsung tanpa melalui hukum adat untuk menilai apakah sesuatu perkawinan boleh disahkan ataupun tidak (lihat Pasal 29 ayat 2 UU No. 1/1974).

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum Agama Islam, sepanjang mengenai diri orang orang pemeluk Agama Islam (ibid, penjelasan pasal 37).

Dalam undang-undang perkawinan disebutkan, pengadilan bagi orang yang beragama Islam ialah Pengadilan Agama. Dengan demikian kata beliau, dapat diambil sebagai tirik tolak bahwa Pengadilan Agama akan menggunakan Hukum Islam, sekurang kurangnya asas-asas Hukum Islam dalam menyelesaikan satu sengketa.

Meskipun dapat didalilkan bahwa melalui pasal 37 jo penjelasan nya, Pengadilan Agama adakalanya menggunakan Hukum Adat, namun dipergunakan itu, tentu bukan hukum adat yang bertentangan dengan Hukum Islam ( contra legem) tetapi terbatas pada hukum adat yang serasi dengan asas asas Hukum Islam. Selain daripada itu, perlu dikemukakan bahwa dalam rumusan wakaf, pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun1977 menunjukkan pada ajaran agama Islam.

Perseteruan Pendapat tentang teori “resepsi”

Sepanjang abad ke XIX, sebelum Christian Snouck Hurgronje mengemukakan pendapatnya (1893), dikalangan ahli hukum dan kebudayaan Hindia Belanda dianut suatu pendapat yang mengatakan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam.

Pendapat ini dikemukakan Solomon Keyzer (1823-1868). Ia banyak menulis tentang agama (hukum Islam) di Jawa dan menerjemahkan Al-Quran ke dalam Bahasa Belanda (M. Daud Ali, 1982). Pendapat ini dikuatkan Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) yang mengatakan, jika orang memeluk Agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya (Ibid, 4).

Tahun 1884 ia menulis asas-asas Hukum Islam  menurut ajaran Hanafi dan Syafei. Tahun 1892 terbit tulisannya tentang hukum keluarga dan kewarisan Islam di Jawa dan Madura dengan “beberapa penyimpangan”. Guna pegangan para hakim Belanda dengan bantuan penghulu (Sayuti Thalib). 

Pendapat Van den Berg inilah yang dikenal di kalangan perguruan dengan istilah : receptio in complexu berarti menurutnya bagi orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dalam satu kesatuan.

Istilah receptio atau receptie

Istilah receptio atau receptie dalam kepustakaan hukum mengandung arti bahwa norma hukum tertentu atau seluruh aturan hukum tertentu itu diambil alih dari perangkat hukum lain. (lihat kamus bahasa hukum Belanda van der Tas).

Namun teori ini ditentang oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Atas penelitiannya pada orang Aceh dan Gajo du Banda Aceh yang dimuat dalam bukunya yang cukup poluler berjudul “De Atjehers” diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul The Achehnese dan Het Gajoland oleh Sullivan.

Dia berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam di dua daerah itu bukanlah Hukum Islam, tetapi Hukum Adat.  Kedalam hukum adat itu memang telah masuk pengaruh Hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima Hukum Adat.

Pendapat ini terkenal dengan sebutan “theorie reseptie” yang mempunyai banyak pengikut  di kalangan ahli hukum, terlebih setelah dikembangkan secara sistematis  secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven dan Betrand ter Haar Bzn serta dilaksanakan oleh murid murid dalam praktek maupun secara teori (M. Daud Ali).

Teori ini masih terasa dampaknya sampai sekarang terutama di kalangan perguruan tinggi dewasa ini. Bahkan masih diberikan sebagai materi perkuliahan termasuk kita di Sumatera Selatan (untuk sebagian orang). Sangat terasa sebelum keluarnya perubahan Undang Undang Pengadilan Agama.

Teori Resepsi Dalam Putusan Pengadilan

Keputusan Mahkamah Agung tanggal  13 Pebruari 1975 nomor 172/K/Sip/1974 jo keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 1973 nomor 12/1971 yang mengatakan bahwa berdasarkan saksi saksi yang didengar tentang hukum kebiasaan yang berlaku.

Maka apabila seorang pewaris meninggal dunia di kampung Hinako Kabupaten Nias, untuk menentukan cara pembagian hartanya, hukum waris yang dipakai adalah tolak kepada agama yang dianut oleh si pewaris yang meninggal tersebut, yakni apabila si pewaris yang meninggal beragama Islam maka pembagiannya dilakukan menurut hukum Islam. Namun apabila si pewaris yang meninggal beragama Kristen maka pembagian hartanya dilakukan menurut Adat.

Keputusan ini diambil karena ada seorang yang beragama Kristen menuntut hak dalam sesuatu warisan berdasarkan Hukum Adat, sedangkan si pewaris menganut Agama Islam. Ternyata di daerah yang bersangkutan seperti di Nias, sudah menjadi kebiasaan bahwa yang menjadi ukuran ialah agama si pewaris. Oleh karenanya, dalam hal ini pewaris beragama Islam, maka yang harus dipergunakan hukum kewarisan Islam.

Demikianlah, dalam putusan tersebut baik Pengadilan Tinggi Medan maupun Mahkamah Agung tidak lagi memakai istilah atau kata kata “Hukum Islam yang telah diresepsi di dalam atau oleh Hukum Adat setempat.

Selain itu juga yang telah dikemukakan sebelumnya, perlu dikemukakan pula bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada tahun 1978 dan 1979 di 14 daerah tersebar di seluruh Indonesia meliputi Sumatra, Jawa, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat, terlihat kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk memperlakukan Hukum Islam bagi dirinya bukan hukum lain.

Fakta ini membuktikan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berkembang di tengah tengah masyarakat mereka  dipandang sebagai hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan, khususnya di lapangam perkawinan dan kewarisan. (Catatan FH Unsri dan penulis selaku  pengajar juga terlibat dalam kegiatan diatas yang semua judul penelitian terhimpun didalam laporan BPHN).

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan, bahwa kini di Indonesia : Pertama : Hukum Islam dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. 

Kedua; Republik Indonesia wajib mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama islam. 

Ketiga; Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan Hukum Adat dan Hukum Barat, karena itu:

Keempat; Hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan Hukum Nasional yang akan datang di samping hukum hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar  RI 1945. **





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster