Ketua Pembina Adat Sumsel : 33 RUU Semoga Jadi Undang-Undang

 506 total views,  2 views today

Albar Sentosa Subari, Ketua Pembina Adat Sumsel.

PALEMBANG   |  KSOL — Ketua Pembina Adat Sumsel, Albar Sentosa Subari menyambut gembira atas bahasan  Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), dan DPD RI yang menyetujui 33 RUU masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Sebab menurut Albar, dalam 33 RUU tersebut memuat RUU Masyarakat Adat yang menempati urutan 16. “Khusus mengenai RUU Masyarakat Adat adalah usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya kepada Kabar Sumatera yang ditulis mealui WA.

Pernyataan Akbar ini  menanggapi berita yang dilansir Detik.Com 16 Januari 2021 “Tok 33 RUU Disetujui masuk Prolegnas prioritas tahun 2021”.

Menurut  Albar bahasan 33 RUU sudah lama ditunggu oleh sejumlah pihak. “Sebab sudah kurang lebih 15 tahun ditunggu, sejak hari peringatan masyarakat adat sedunia yang diperingati di TMII yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono beserta ibu Ani. Dan undangan lainnya termasuk para menteri dan kedubes di Jakarta,” tulisnya.

Ketika itu, tulis Albar sebelum acara dimulai, utusan Pemangku Adat se-Nusantara terlebih dahulu membacakan Deklarasi Jakarta tentang berdirinya Sekretariat Nasional Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Adat, dibacakan oleh Drs.Anwar Salah dari Lembaga Adat Melayu Riau. Deklarasi itu berisi 4 wawasan :

Pertama : Berwawasan NKRI. Awalnya NKRI dibahasakan dengan Kebangsaan. Namun atas usulan Ketua Pembina Adat Sumsel, Kabangsaan kemudian berubah menajdi NKRI.

“Istilah NKRI yang semula Kebangsaan, adalah usul saya utusan Sumsel dan diterima rapat yang dipimpin Bapak Dr. Saafroedin Bahar dari Komnas HAM,” tulisanya.

Kedua : Kebersamaan, Ketiga : Berdaya Guna dan Berhasil Guna, Keempat : Berkeadilan dan Berkepastian Hukum.  “Mudah mudahan dalam tahun ini akan segera di sahkan menjadi UU,” harapnya.

Persetujuan 33 RUU masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 ini, diambil dalam rapat kerja (raker) Baleg DPR bersama Menkum HAM Yasonna Laoly dan DPD. Rapat digelar di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2021), yang dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Atgas.

“Apakah rancangan Prolegnas tahun 2021 dan Prolegnas Perubahan tahun 2020-2024, bisa disetujui? Setuju ya? Dengan catatan,” kata Supratman, yang kemudian dijawab setuju oleh peserta rapat yang hadir.

Adapun RUU yang tidak jadi masuk Prolegnas Prioritas 2021, yakni RUU Jabatan Hakim, RUU BI, RUU HIP, dan RUU Ketahanan Keluarga. Namun, ada juga RUU yang baru masuk, yaitu RUU BPIP.

Berikut ini daftar 33 RUU untuk masuk Prolegnas Prioritas 2021:

RUU Usulan DPR RI:

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, usulan Komisi II DPR RI

3. RUU tentang perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, usulan Komisi IV DPR RI

4. RUU tentang Perubahan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR RI

5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI DPR RI

6. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR RI

7. RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR RI

8. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR RI

9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR RI

10. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR RI

11. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI

12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR RI

13. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI

14. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg DPR RI

15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR RI

16. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR RI

17. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR RI

18. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR RI

19. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR RI

20. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan Baleg DPR RI

RUU usulan pemerintah dan DPD.

TEKS / FOTO : DETIK.COM / TIM KSOL PALEMBANG





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster