Hukum Islam Diawal Kemerdekaan #01

 35,045 total views,  1 views today

Oleh : Albar Sentosa Subari, Ketua Pembina Adat Sumsel.

DALAM RANGKA membahas kedudukan hukum islam pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat kita catat sebagai mana akan kita bahas sebagai berikut :

Pada tahun 1950 dalam Komprensi Kementerian Kehakiman di Salatiga, Profesor Hazairin telah mengemukakan pandangannya mengenai hubungan agama (hukum) dengan hukum adat.

“Hukum agama masih terselip di dalam hukum adat yang memberikan tempat dan persandarannya di dalam hukum adat, tetapi sekarang kita lihat hukum agama itu sedang bersiap hendak membongkar dirinya dari ikatan adat”

Selanjutnya beliau berkata, arti istimewa nya hukum agama itu ialah bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakan sebagai bagian dari perkara imannya.

Jika berhasil hukum agama itu melepaskan persandarannya kepada hukum adat, maka hukum agama itu akan mencari persandarannya pada sesuatu undang undang, sebagaimana juga hukum adat itu bagi berlakunya secara resmi mempunyai perbandaran undang undang (Hazairin, 1974).

Dengan merujuk pada ketetapan MPRS 1960/II yang mengatakan bahwa dalam menyempurnakan undang undang perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor faktor agama dan lain-lain.

Hazairin menunjukkan bukti bahwa teori resepsi telah tidak berlaku lagi. Beliau mengatakan pula (1973) bahwa IS sebagai Konstitusi Hindia Belanda yang menjadi landasan legal teori resepsi itu, dengan sendirinya tidak berlaku lagi karena telah terhapus oleh UUD 1945 (Hazairin, 1981).

Pendapat beliau ini tentang teori resepsi mula mula saat konperensi Kementerian Kehakiman di Salatiga (1950) di atas dan dilanjutkan nya dalam tulisan, ceramah dan kuliah beliau di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta bergema pula dalam simposium masalah masalah dasar hukum di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (1976).

Dalam kesimpulan disepakati bahwa teori resepsi (tambahan penulis bahwa teori resepsi ini adalah teori yang diciptakan oleh para sarjana masa pemerintahan kolonial, guna menghalang halangi hukum islam dengan cara membenturkan dengan hukum adat ).

Pernyataan ini dikemukakan setelah mempelajari isi Undang Undang Perkawinan 1974. (bersambung)


Kontak Pengelola : 0812-7127-4232




Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster