Usaha untuk mengembalikan Hukum Islam pada Posisi semula

 1,993 total views,  2 views today

Oleh : Albar Sentosa Subari, Ketua Pembina Adat Sumsel.

Usaha untuk mengembalikan dan menempatkan Hukum Islam dalam kedudukan semula terus dilakukan oleh para pemimpin Islam dalam berbagai kesempatan yang terbuka.

Ketika Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan  terbentuk dan bersidang di zaman Jepang saat merumuskan dasar negara dan menentukan hukum dasar bagi negara Indonesia merdeka dikemudian hari, para pemimpin Islam yang menjadi badan tersebut terus berusaha untuk ” mendudukkan”

Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia itu kelak. Demikianlah, setelah bertukar pikiran melalui musyawarah, para pemimpin Indonesia yang menjadi perancang dan perumus Undang Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal UUD 1945 mencapai persetujuan yang dituangkan ke dalam suatu piagam yang kelak terkenal dengan nama Piagam Jakarta (22 Juni 1945).

Di dalam Piagam Jakarta yang kemudian diterima oleh Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia sebagai Pembukaan atau Mukadimah Undang Undang Dasar, dinyatakan antara lain bahwa negara ” berdasarkan kepada je -Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk pemeluknya ( Endang Saifuddin Anshari, 1981).

Tujuh kata terakhir ini kemudian dihilangkan dari Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang berasal dari Piagam Jakarta itu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dengan imbalan tambahan kata Yang Maha Esa pada kata Ketuhanan dalam Pembukaan itu sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dan dijadikan garis hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 yang rumusan tafsirnya telah diberikan oleh Hazairin.  

Menurut Prof. Dr. H. Hazairin, SH,  Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia dalam bukunya berjudul Demokrasi Pancasila terbitan tahun 1981 halaman 30 : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa tercantum dalam Pasal 29 ayat 1 itu hanya mungkin ditafsirkan dalam enam kemungkinan tafsir. Tiga diantaranya yang berhubungan langsung dengan pembicaraan ini adalah :

1. Dalam Negara RI tidak boleh  terjadi atau berlakunya sesuatu yang bertentangan dengan kaidah kaidah islam bagi umat islam, atau bertentangan dengan kaidah kaidah agama lain. (Nasrani, Hindu Bali, Budha.

2. Negara wajib menjalankan syariat islam bagi orang islam, syariat nasrani bagi orang nasrani dan syariat Hindu Bali bagi Hindu Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan bantuan kekuasan negara.

3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankan nya dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankan sendiri menurut agamanya masing masing ( Hazairin, ibid, 79).

Masih menurut Hazairin isi Piagam Jakarta itu diperkuat oleh Dekrit tanggal 5 Juli 1959 di masa Presiden Soekarno yang ikut menandatangani Piagam Jakarta, selaku Presiden Republik Indonesia /Panglima Teringgi Angkatan Perang, menyatakan keyakinannya bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 itu menjiwai Undang Undang Dasar 1945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Keyakinan Presiden itu  bukan semata mata keyakinan, tetapi pernyataan (constatering) dari rangkaian fakta fakta yang sesungguhnya dan sebenarnya terjadi.

Prof.Natonagoro,dalam bukunya Pancasila secara ilmiah  berpendapat bahwa ” kata kata Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembukaan UUD 1945,setelah tanggal 5 Juli 1959 tanggal ditetapkan nya dan berlakunya Dekrit Presiden, isi artinya mendapat tambahan, dan lengkap nya dengan tambahan itu ialah (ber)  kesesuaian dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (Notonagoro, ibid, 70-71).

Begitulah juga arti halnya isi dari Pasal 29 ayat 1 UUD1945.Dan memang, di dalam kehidupan hukum, kata Profesor Notonagoro, dikenal pembentukan hukum dengan jalan interpretasi atau tafsir. Pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen historis  Juanda tahun 1957 mengatakan bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap Undang Undang Dasar 1945.pengaruh tersebut tidak hanya  mengenai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.saja,tetapi juga mengenai Pasal  29 Undang Undang 1945,pasal mana selanjutnya harus menjadi dasar kehidupan hukum di bidang keagamaan ( Deppen, 1959 hal. 85).**

Palembang, 16 Januari 2012





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster