Dewan : Harus Adanya Data Terbarukan Bagi Penerima Bantuan Pemerintah

 216 total views,  2 views today

PALEMBANG | KSOL — Sidang Paripurna DPRD Kota Palembang yang dilaksanakan pada Senin (11/01) membahas mengenai laporan reses masa persidangan III, Penutupan Persidangan III tahun kerja 2020 serta Pembukaan Persidangan I tahun kerja 2021.

Rapat tersebut dihadiri 30 orang anggota DPRD dari tiap-tiap Dapil, Walikota Palembang H. Harnojoyo beserta wakil walikota Fitriyanti Agustinda.

Dalam rapat tersebut dipaparkan sejumlah keluhan masyarakat terutama dalam penanganan covid19 sepanjang tahun 2020. Salah satu yang menjadi sorotan banyaknya respon mengenai data penerima bantuan langsung tunai atau BLT yang harus di update.

Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut, sehingga diperlukannya data yang terbarukan agar bantuan tersebut tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Dapil VI, Dr. H. Fauzi Ahmad SH., MM.

Selain itu pihaknya minta kepada Walikota dan jajarannya untuk mengupdate data bantuan, dimulai dari bawah, sebab beliau yang memiliki kewenangan, ujar dia dalam penjelasan hasil reses 2020.

Menurut dia, dampak ekonomi yang dirasakan selama masa pandemi membuat masyarakat menginginkan adanya data terbarukan bagi penerima BLT dan PKH agar tidak terjadinya kecemburuan sosial dan tepat sasaran.

Selain itu, di sejumlah daerah juga mengeluhkan mengenai jalan rusak, drainase yang tersumbat serta matinya beberapa lampu jalan disejumlah lokasi, seperti yang dijelaskan oleh tiap juru bicara dapil.

Dalam rapat tersebut juga dilakukan pembukaan sidang I tahun kerja 2021 yang langsung disahkan oleh ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin.





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster