Jurnalis Soroti Pembatasan Peliputan di Persidangan Umum

 220 total views,  2 views today

PALEMBANG | KSOL — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang menggelar Outlook Series ke-6 Jurnalis 2021 dengan tema “Hukum dan Perlindungan Kerja Jurnalis”,. Bahasan mengenai kebebasan pers dan perlindungan saat jurnalis menjalankan tugasnya dikerucutkan pada satu topik aktual yakni ‘Menyoroti Pembatasan Peliputan di Persidangan Umum’.

Dalam Outlook Series kali ini, AJI Palembang mengundang Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Sasmito Madrim dan Advokat Mualimin. Para jurnalis yang bertugas di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang pun turut hadir untuk menceritakan pengalaman ‘pembatasan peliputan’ yang mereka alami.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Palembang menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A/Khusus Palembang, Bongbongan Silaban menegaskan aturan tersebut saat memimpin jalannya persidangan kasus narkotika yang menjerat mantan anggota DPRD Palembang, Doni, Selasa (5/1/2020) lalu.

Saat itu, Bongbongan memberikan kesempatan kepada para jurnalis untuk mengambil foto dan video hanya selama 10 menit sebelum sidang.

Selanjutnya para jurnalis tidak diperkenankan lagi mengambil gambar maupun video saat persidangan berlangsung.

Sayangnya, kebijakan tersebut diterapkan tanpa adanya sosialisasi kepada para wartawan yang bertugas meliput di PN Palembang. Hal tersebut diakui oleh Chairul Nisya, wartawan Sriwijaya Post.

Pengamat Hukum Mualimin mengatakan, adanya PerMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan dinilai sebagai sesuatu yang aneh dan dapat menyebabkan kekacauan dalam proses peradilan.

“Sebab pada dasarnya, prinsip-prinsip peradilan yang terbuka untuk umum sesungguhnya merupakan amanat yang juga sudah diatur dalam undang-undang dasar 1945,” ujarnya.

Sebelum adanya PerMA, gonjang-ganjing  terkait pengambilan video dan foto selama persidangan juga sudah menyeruak dengan dikeluarkannya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)  Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan, oleh Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Februari 2020 lalu.

Dalam edaran tersebut diatur mengenai pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV, harus seizin ketua pengadilan setempat. Meski kemudian, Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali pada saat itu memerintahkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA), Prim Haryadi untuk mencabut SEMA tersebut.

Namun nyata, pada Desember 2020, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

Berbeda dengan SEMA, di dalam PerMA, aturan pengambilan foto, rekaman audio dan rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua majelis hakim dalam persidangan tersebut.

“Dengan adanya peraturan yang sebelumnya SEMA dan kini ada PerMA, saya jadi menduga ada tangan-tangan tersembunyi yang sengaja menitip pesan  terkait satu ketentuan dari aturan ini,” ujar Mualimin.

“Mengapa demikian, karena seperti yang terjadi pada Februari 2020 lalu saat SEMA dikeluarkan.
Waktu itu ada begitu banyak kasus-kasus besar yang terjadi. Meski kemudian SEMA dicabut oleh Mahkamah Agung. Tapi sekarang sudah ada PerMA dimana seperti yang kita tahu juga, masih banyak kasus-kasus besar yang sedang diproses hukum,” tambahnya.

Patut dicurigai, ungkap dia, ada pihak-pihak yang gerah, baik terdakwanya yang khawatir kasusnya dapat diakses secara luas oleh publik melalui media. Belum lagi kepentingan politik yang lebih luas dan melingkari kepentingan orang terkait. Yang pasti, ada pihak terganggu dengan pemberitaan yang ada.

Menurutnya, PerMA sesungguhnya masuk dalam satu jenis peraturan yang tergolong dalam peraturan undang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam proses pembentukannya juga mesti menerapkan azas keterbukaan seperti mengedepankan sosialisasi, menerima masukan publik, baru kemudian dilakukan pembahasan untuk selanjutnya ditetapkan.

Namun sayangnya, hal tersebut tidak diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam mengeluarkan PerMA.

“Adanya PerMA, tidak hanya membatasi tugas para jurnalis yang meliput jalannya persidangan. Namun sejumlah pihak lain diantaranya advokat
yang sedang mendampingi kepentingan pembelaan kliennya
di persidangan. Mereka terkadang juga mengambil foto saat proses persidangan untuk keperluan membela kliennya. Selain itu juga publik secara hukum yang harusnya diberikan akses untuk mengikuti proses persidangan secara terbuka. Tapi itu bisa terhalangi dengan adanya PerMA,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Sasmito Madrim mengatakan, baik pada SEMA maupun PerMA tidak dicantumkan secara jelas persidangan mana saja yang mesti mendapat izin untuk mengambil gambar maupun video.

Hal ini pula yang menjadikan AJI bersama Komite Keselamatan Jurnalis mendorong peraturan tersebut untuk dicabut terlebih dahulu.

“Karena juga belum jelas, sidang apa saja yang harus seizin untuk boleh atau tidak untuk diambil gambar. Kalau memang sidang itu terbuka, kenapa tidak boleh diliput. Ini yang jadi pertanyaan,” ujar Sasmito yang turut serta dalam kegiatan Outlook Series.

Sasmito berujar, Mahkamah Agung semestinya dapat berkoordinasi dengan dewan pers sebelum akhirnya membuat peraturan yang mengatur jalannya peliputan selama persidangan. Bukan malah membuat aturan yang justru dapat membatasi kinerja insan pers.

Sebab kerja jurnalistik mulai dari mencari, mengolah, sampai memberitakan suatu hal, semuanya sudah diatur dan dijamin oleh undang-undang.

“Seperti contoh, pedoman liputan ramah anak. KPAI berkoordinasi dengan dewan pers dan kemudian menyusun pedoman-pedoman peliputannya.
Selain itu juga, kebebasan pers dijamin oleh undang-undang yang didalamnya kita berhak mengatur regulasi sendiri. Sudah selayaknya aturan-aturan itu dibuat oleh teman-teman pers dan dalam hal ini adalah dewan pers. Bukan oleh orang lain dengan tujuan yang kita tidak tahu,” ujarnya.

AJI juga sudah meminta kepada dewan pers untuk dimediasi pertemuan dengan Mahkamah Agung terkait dikeluarkannya PerMA Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

“Tujuannya mencari titik temu dari persoalan ini,” ujarnya.

Ketua AJI Palembang, Prawira Maulana mengatakan, pihaknya sudah menginisiasi terbentuknya Koalisi Pers Sumsel untuk mendesak dicabutnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

“Selain karena membatasi jurnalis dalam menangkap news value dalam persidangan, kebijakan itu juga dapat ada celah terjadinya kriminalisasi. Bahwa dengan adanya aturan ini dan kita tetap mengambil gambar, tindakan itu bisa dianggap melanggar aturan  peradilan. Disitulah bisa menimbulkan celah bagi kita yang bisa saja mengalami kriminalisasi,” ujarnya.Ril





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster