Putusan Hakim Dianggap Tidak Adil? Apakah Bisa Dilaporkan? (Kolom PKY Edisi Januari 2021

 65 total views,  1 views today

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan melalui email: penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.id Respon akan dimuat setiap 3 pekan   

Pertanyaan Masyarakat:

  • Jika nantinya hakim yang dilaporkan ke KY sudah diberikan hukuman karena kesalahannya dinyatakan terbukti, apa saja jenis sanksi yang akan diberikan KY?. Mohon penjelasannya.

PENGIRIM : Mega Antika di Banyuasin. Email : megaantika@yahoo.com

Respon:

Berdasarkan UU KYRI No 18 tahun 2011 Pasal 22D ayat 2, penjatuhan rekomendasi sanksi bagi hakim yang melanggar KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) dengan kategori sebagai berikut:

a. Sanksi ringan terdiri atas:

1) teguran lisan;

2) teguran tertulis; atau

3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Sanksi sedang terdiri atas: 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu ) tahun; atau 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.

c. Sanksi berat terdiri atas: 1) pembebasan dari jabatan struktural; 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; 3) pemberhentian sementara; 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Pertanyaan Masyarakat:

  • Keluarga kami berencana akan melaporkan dugaan perbuatan hakim yang melalui perantaranya yakni supir pribadinya meminta suap sejumlah uang. Kami punya bukti kuat tapi untuk menuliskannya dalam laporan tertulis kami mengalami kesulitan.

Pengirim : Diar Suandi di Betung Banyuasin. Email : theare@gmail.com 

Respon:

Jika bermaksud menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) kepada KYRI, silahkan langsung datang ke kantor Penghubung KYRI di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya) atau hubungi telpon 0711-5734945. Agar kehadiran saudara menjadi efektiv dan efisien kami harapkan untuk menyiapkan dan membawa Bukti formil (KTP/SIM/Paspor,) dan bukti materiil(rekaman video, audio visual, rekaman persidangan/foto/kliping koran bila ada).

Pertanyaan Masyarakat:

  • Mohon penjelasannya apakah putusan/vonis hakim yang dianggap tidak adil atau bertentangan dengan fakta persidangan dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial?

Pengirim : Hendri Cahyana di Prabumulih. Email : hendrinoor@gmail.com

Respon:

Putusan hakim dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial dengan menyiapkan Bukti formil (KTP/SIM/Paspor, KTA khusus advokat, surat kuasa khusus bagi yang menggunakan kuasa) dan bukti materiil(fotokopi salinan resmi putusan, video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran bila ada). Untuk dipahami, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan mengubah putusan hakim, dan laporan yang diproses hanya dilihat dari aspek etika dan perilaku hakim saja, yakni apakah dalam proses putusan telah terjadi pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim). Pelanggaran etika dan perilaku serta putusan hakim yang dianggap janggal pasti akan diproses asalkan dimulai dari tahun 2004 karena itu merupakan awal berlakunya UU Komisi Yudisial sebagai pengawas etika dan perilaku hakim. Silahkan langsung datang ke kantor Penghubung KYRI Palembang.

Pertanyaan Masyarakat:

  • KY kami dari masyarakat peduli hukum sangat mengharapkan KY sering-sering monitoring di PN di daerah kami karena banyak mafia peradilan terstruktur gerakannya. Front Masyarakat Peduli di OKU Timur.

Pengirim : Front peduli@yahoo.co.id

Respon:

KYRI sangat mengapresiasi atas informasinya dan perhatian yang saudara berikan terhadap proses peradilan di daerah saudara. Sehubungan dengan masih merebaknya wabah covid 19 maka kegiatan kunjungan/monitoring masih dibatasi. Namun kami harapkan jika menemukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, kami tekankan untuk didokumentasikan agar dapat menjadi bukti penunjang, dan segera komunikasikan dengan kami di kontak 0711-5734945 atau melalui email penghubungky@gmail.com.

Pertanyaan Masyarakat:

  • Bagaimana mengajukan permintaan memantau persidangan di pengadilan atas perkara perdata keluarga kami di OKI? Revi H Dianti di Pampangan OKI.

Pengirim : revihd@gmail.com

Respon:

Permintaan pemantauan sidang oleh masyarakat ke KYRI sangat mudah, silahkan menyiapkan syarat administratif (identitas pelapor beserta alamat surat, alamat email, nomor hp/faximile, lalu nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara) dan syarat substantif (uraian mengenai alasan diperlukannya pemantauan). Kami harapkan untuk segera datang ke kantor PKY Sumsel.

Pertanyaan Masyarakat:

  • Selaku paman dari kemenakan saya yang menjadi terdakwa karena dituduh melakukan penganiayaan bermaksud melaporkan hakim. Apakah perlu melampirkan surat kuasa khusus?. Mohon penjelasan.

Pengirim : Rohimin di Banyuasin. Email : rohimin@yahoo.com

Respon:

Jika mewakili seseorang yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran KEPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) memang harus disertai surat kuasa khusus yang sudah disiapkan oleh tim adminitrasi pelaporan KYRI. Silahkan hubungi kantor KYRI Penghubung Wilayah Sumsel.**





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster