Pemprov Sumsel Evaluasi Penyerapan APBD

 299 total views,  2 views today

PALEMBANG | KSOL — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengevaluasi APBD 2020 dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait.

Rapat Koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar yang diwakili Inspektur Prov. Sumsel Bambang Wirawan SE.,MM.,Ak.,CA itu dilaksanakan guna mengetahui penyerapan anggaran selama ini.

Rakor dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Dr. Ir. Muhammad Hudori M.Si, dimana ia menyampaikan dalam rangka percepatan penyerapan APBD 2020, Kementerian Dalam Negeri mendorong seluruh pemerintah daerah untuk membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD.

Sekjen berharap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mampu mendorong pemulihan perekonomian di tengah Pandemi Covid-19 saat ini.

Selain itu skema penempatan dana pemerintah telah diperluas dengan dukungan penyediaan pembiayaan dan penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Dukungan pada BPD ini sangat penting dilakukan karena memang berhubungan erat dengan para pelaku UMKM di daerah, sehingga dapat segera mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Menurut Hudori dalam rangka menggerakan perekonomian di daerah tidaklah cukup dengan APBD Pemda, jika melihat dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 Provinsi dan Kabupaten/Kota per 30 November 2020 sebesar 67,95%, untuk itu pemerintah perlu mendorong adanya aktivitas perekonomian di daerah, salah satunya melalui TPAKD.

Selanjutnya diminta kepada pemerintah daerah agar mengoptimalkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020.

Rapat Koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar yang diwakili Inspektur Prov. Sumsel Bambang Wirawan SE.,MM.,Ak.,CA itu dilaksanakan guna mengetahui penyerapan anggaran selama ini.

Rakor dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Dr. Ir. Muhammad Hudori M.Si, dimana ia menyampaikan dalam rangka percepatan penyerapan APBD 2020, Kementerian Dalam Negeri mendorong seluruh pemerintah daerah untuk membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD.

Sekjen berharap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mampu mendorong pemulihan perekonomian di tengah Pandemi Covid-19 saat ini.

Selain itu skema penempatan dana pemerintah telah diperluas dengan dukungan penyediaan pembiayaan dan penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Dukungan pada BPD ini sangat penting dilakukan karena memang berhubungan erat dengan para pelaku UMKM di daerah, sehingga dapat segera mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Menurut Hudori dalam rangka menggerakan perekonomian di daerah tidaklah cukup dengan APBD Pemda, jika melihat dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 Provinsi dan Kabupaten/Kota per 30 November 2020 sebesar 67,95%, untuk itu pemerintah perlu mendorong adanya aktivitas perekonomian di daerah, salah satunya melalui TPAKD.

Selanjutnya diminta kepada pemerintah daerah agar mengoptimalkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020.





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster