Sekda Sumsel Lakukan Penandatangan Nota Kesepakatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

 610 total views,  2 views today

PALEMBANG | KSOL — Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perwakilan BPKP Sumatera Selatan yang dihadiri langsung Kepala BPKP Sumsel Tri Handoyo bertempat di Command Center Kantor Gubernur, belum lama ini.

Nota Kesepakatan ini dilakukan terkait tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah yang disaksikan Menteri Dalam Negeri RI Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA, secara virtual.

MoU Management Development Programme (MDP) ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan sebelumnya antara Kepala BPKP RI dengan Menteri Dalam Negeri RI.

MoU MDP ini merupakan pedoman operasional bagi para pihak yang melakukan pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah. Ruang lingkupnya meliputi supervisi penyelenggaraan keuangan daerah hingga tata kelola penyelenggaraan keuangan daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah harus tepat sasaran dan sejalan dengan visi – misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tito menegaskan program yang dijalankan dari APBD harus dirasakan masyarakat. “Salah satu tugas dari Mendagri itu adalah melakukan pembinaan pembangunan, artinya ada dana yang cukup besar ditransfer ke daerah, itu harus tepat sasaran, di antaranya harus mensinkronkan antara visi – misi Bapak Presiden dengan kebutuhan khas masyarakat pembangunan lokal,” kata Mendagri Tito

Mendagri juga berharap agar program pemerintah daerah dapat sejalan dengan pemerintah pusat. Selain itu, dia menginginkan setiap dana pemerintah dapat disalurkan ke program-program yang berguna bagi masyarakat.

TEKS/FOTO : HUMAS





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster