Mengapa perkara kami tidak dapat dipantau KY, Padahal… (Kolom PKY November 2020)

 48 total views,  1 views today

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada: Komisi Yudisial Republik Indonesia  Penghubung Wilayah Sumatera Selatan  melalui email: penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.id. Respon akan dimuat setiap 3 pekan   

Pertanyaan Masyarakat:

  • KY tiga hari yang lalu kami selaku kuasa hukum pelapor menerima surat atas permohonan pemantauan sidang ke KY yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti untuk dipantau. Mengapa perkara kami tidak dapat dipantau KY padahal perkara itu berkenaan dengan kepentingan publik.

Pengirim : Rumah Hukum Sumsel di Palembang. Houseofrule@gmail.com 

Respon: 

KY memutus permohonan pemantauan masyarakat melalui tahapan verifikasi, anotasi, dan sidang panel. Jika sidang panel menyatakan bahwa permohonan pemantauan oleh masyarakat tidak dapat dibuktikan/tidak ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pemohon akan langsung disurati dengan penjelasan seperti tersebut.

Kendati permohonan pemantauan tidak dapat ditindaklanjuti, KY mengharapkan selama dalam proses sidang untuk dilakukan pemantauan secara mandiri, dan jika ditemukan dugaan pelanggaran KEPPH, maka dapat kembali menghubungi KYRI untuk menyampaikan laporan.  

Pertanyaan Masyarakat:

  • Kami koalisi masyarkat sadar hukum akan melaporkan putusan majelis hakim yang menurut kami sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan akan menggelar demo atas putusan hakim tersebut. M Ruslan di Betung Banyuasin.

Pengirim : lawyersruslan@gmail.com

Respon:

Putusan hakim yang diduga memiliki kejanggalan dengan disertai bukti-bukti dapat dilaporkan ke KYRI. Silahkan menyiapkan identitas diri, identitas perkara dan identitas majelis hakim, pokok laporan berupa bentuk dugaan pelanggaran Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang berkaitan dengan putusan, serta lampirkan salinan putusan, dan pendukung lainnya (foto/video/rekaman suara pelanggaran KEPPH & kliping koran bila ada,).

Pertanyaan Masyarakat:

  • Saya kuasa hukum atas perkara perdata kasus klien saya yang berperkara dengan mafia tanah. Banyak bukti-bukti selama persidangan hingga intimidasi ke pihak klien kami yang sudah kami siapkan untuk dilaporkan ke KY. Mohon petunjuk prosedur melapor. Yuwandri di Kayuagung.

Pengirim : Yuwandri@gmail.com

Respon:

Silahkan menyiapkan identitas diri, identitas perkara dan identitas majelis hakim, pokok laporan berupa bentuk dugaan pelanggaran Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang berkaitan dengan putusan, serta lampirkan salinan putusan, dan pendukung lainnya (foto/video/rekaman suara pelanggaran KEPPH & kliping koran bila ada,).

Pertanyaan Masyarakat:

  • KY kami sangat senang karena menerima permohonan pemantauan sidang perkara kami ke KY telah disetujui. Namun mengapa pematauan yang dilakukan tidak secara live karena lebih berdampak ke hakim.

Pengirim : Yuki Sangena di Palembang. Yukisangena@yahoo.com

Respon:

Pemantauan sidang secara fisik menggunakan alat perekam memang dikurangi seriring dengan pandemi yang masih mewabah. Namun KYRI tetap melakukan pemantauan perkara persidangan dengan menggunakan sistem informasi tekhnologi. Selain itu digunakan pula jalur formil dengan menyurati pihak pengadilan dengan memberitahukan jika KYRI sedang memantau perkara tertentu agar diperiksa sesuai KEPPH dan hukum acara yang berlaku.  

Pertanyaan Masyarakat:

  • Atas tuntutan jaksa yang sangat ringan kepada terdakwa penipuan yang sudah merugikan masyarakat di Banyuasin khususnya Kecamatan Banyuasin III, kami akan menggelar aksi massa/demonstrasi ke Kejati Sumsel. Mohon KY mengawasi Kejati agar memihak pada keadilan dan kebenaran.

Pengirim : M Rusli Ansyori di Banyuasin. Rusliansyori@yahoo.co.id

Respon:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang KYRI hanya memberikan wewenang untuk menerima pengaduan/laporan masyarakat mengenai hakim. Apabila terdapat dugaan pelanggaran etika/perilaku oleh jaksa dapat disampaikan ke Komisi Kejaksaan atau pimpinan tempat jaksa bertugas.

Pertanyaan Masyarakat:

  • Saya sudah lelah berjuang menuntut keadilan untuk mempertahankan tanah saya yang sudah diklaim milik pengusah tambang batubara, namun pada KYRI saya masih menaruh harapan. Perkara saya masih diperiksa hakim agar diawasi atau dpantau KY Penghubung Sumsel.

Pengirim : Ratna N di Palembang, Email : Sijuratna@gmail.com

Respon:

Permohonan pemantauan sidang ke KYRI cukup dengan melampirkan identitas diri, dakwaan/gugatan, surat kuasa khusus meminta pemantauan jika dikuasakan, dan mengisi form permohonan pemantauan.

CATATAN : Informasi lebih jelas silakan datang ke kantor milk kita bersama di di (Gedung Baznas Lantai 2 Bagian kiri/depan KODAM II SWJ) Telp: 07115734945.





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster