Bahrul : Presiden Bisa Batalkan UUCK dengan Perppu

 327 total views,  1 views today

Hingga kini, pengesahan DPR terhadap Omnibus Law atau (UU) Cipta Lapangan Kerja (UUCK) atau distilahkan oleh para aktifis sebagai UU “Cilaka” pada 5 Oktober 2020 masih menjadi kotroversi. Sejumlah aktifis, petani, buruh, nelayan bahkan mahasiswa ikut protes. Menurut mereka, Omnibus Law hanya berpihak pada kaum pemodal, dan berpotensi menindas rakyat. Lain halnya dengan Bank Dunia. Sebagai salah satu simbol kapital di negeri ini,  Senior External Affairs Bank Dunia, Lestari Boediono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/10/2020) memuji hadirnya UU ini yang dianggap sebagai upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif. Katanya, UU sapu jagat itu juga diyakini akan membantu masyarakat Indonesia mencapai kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Pekan silam, (09/10/2020), Taufik Usman dan Imron Supriyadi, dari Tim eSPRO (Sumatera Progresif) berkesempatan berbincang di kediamannya dengan Dr Bahrul Ilmi Yakup,  Doktor Ilmu Hukum, Dosen Ilmu Perundang-Undangan dan Ketua Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK). Petikannya,

————————————————–

Hingga saat ini, UU Cipta Kerja (UUCK) masih menjadi pro-kontra. Dengan aksi para demonstran yang pekan ini masih terus bergelombang, seberapa kuat aksi tersebut bisa membatalkan UU tersebut?

Kalau yang Anda tanya seberapa kuat aksi demo itu bisa membatalkan UU ini, pendekatannya tidak bisa dengan bahasa hukum, tetapi itu harus melalui pedekatan politik.

Secara hukum, ada pendapat dalam proses penyusunan UU ini cacat prosedur? Komentar Anda?

Jadi begini, meksipun UUCK yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020 ini dinilai cacat formal dalam dimensi proses pembentukan, dan cacat materi dalam dimensi materi muatan norma, namun saat ini UUCK berada dalam posisi point of no return. UUCK tidak lagi berada dalam wewenang DPR, dan tidak pula berada dalam wewenang konstitutif Presiden. UUCK hanya berada dalam proses administratif Presiden dalam rangka pengundangan. Hal ini dijelaskan pada Vide Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, Presiden memiliki tenggang waktu 30 hari sejak 5 Oktober 2020 untuk mengundangkan UUCK, dengan cara menandatangani naskah UUCK, memberi nomor UU, dan menempatkan UUCK dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Secara hukum, bagaimana posisi presiden dalam merespon desakan pembatalan UU ini?

Presiden tidak memiliki wewenang konstitusional untuk menolak atau membatalkan UUCK. Apabila Presiden menolak mengundangkan UUCK, maka UUCK akan berlaku sebagai undang-undang melalui mekanisme constitusional process. Artinya, lewat tenggang waktu 30  hari, UUCK akan berlaku dan mengikat sebagai hukum oleh proses konstitusional.

Menurut Anda, dalam konteks ini apa yang harus dilakukan Presiden?

Setelah UUCK berlaku sebagai undang-undang, Presiden memiliki wewenang konstitusional konstitutif untuk menganulir atau menyatakan tidak berlaku UUCK melalui penerbitan Perppu, baik total atau parsial.

Lalu bagaimana kewenangan DPR dalam persoalan ini?

Ya, sebaliknya. DPR memiliki wewenang untuk mengubahnya melalui proses legislative review. Dalam hal Presiden atau DPR tidak menggunakan wewenang konstitusionalnya terhadap UUCK, maka rakyat dan/atau elemen masyarakat madani dapat menguji UUCK ke Mahkamah Konstitusi melalui proses uji materi yang dikenal dengan mekanisme judicial review. Oleh sebab itu, mekanisme kosntitusional demikian harus dipahami secara baik oleh para demonstran atau penentang UUCK. Tujuannya agar upaya yang dilakukan efektif dan efisien, dan yang paling penting tidak membakar emosi yang bersifat destruktif.**

TEKS : KORANESPRO. COM | FOTO : NET





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster