Ingin Bongkar Putusan Hakim Berpihak Ke Pengusaha? Ini Caranya.

 492 total views,  1 views today

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada: Komisi Yudisial Republik Indonesia  Penghubung Wilayah Sumatera Selatan  melalui email: penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.id Respon akan dimuat setiap 3 pekan   

Pertanyaan Masyarakat:

1.  Kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup bermaksud menanyakan apakah bisa KY memproses putusan hakim yang sudah keluar pada 2 tahun lalu, sengaja kami buka kembali karena sudah ada bukti-bukti latar belakang putusan memihak pengusaha perkebunan. Yanlasia di Pampangan OKI. Y_sia@yahoo.com

Respon: 

Komisi Yudisial tidak mengenal istilah kadaluarsa dalam memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), asalkan putusan yang dilaporkan selama-lamanya dimulai dari tahun 2004, karena itu merupakan awal berlakunya UU Komisi Yudisial sebagai pengawas etika dan perilaku hakim.

Putusan hakim yang “ganjil” dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial dengan menyertakan Bukti formil (KTP/SIM/Paspor, KTA khusus advokat, surat kuasa khusus bagi yang menggunakan kuasa) dan bukti materiil (fotokopi salinan resmi putusan yang dilaporkan) disertai video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran bila ada.

Untuk dipahami, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan mengubah putusan hakim, dan laporan yang diproses hanya dilihat dari aspek etika dan perilaku hakim saja, yakni apakah dalam proses putusan telah terjadi pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim).

Pertanyaan Masyarakat:

2.  Kami dari Himpunan Mahasiswa Hukum Musi Rawas meminta PKY Sumsel melakukan pemantauan sidang perkara Tipikor Bank BNI di PN Palembang karena banyak pihak yang dirugikan dan khawatir nanti majelis hakim tidak adil dalam memutus perkara itu. Himpunan Mahasiswa Hukum Musi Rawas. Communityof laws@gmail.com.

Respon:

Pemantauan persidangan di Pengadilan oleh Komisi Yudisial dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari kantor PKY Sumsel maupun berdasarkan surat permohonan dari masyarakat yang diantar langsung ke kantor kita atau dikirim via pos maupun email dengan melampirkan surat permohonan yang didalamnya memuat identitas lengkap, majelis hakim, kasus posisi dan latar belakang perlunya dipantau KYRI, serta copyan identitas pemohon.

Namun jika hanya berupa informasi saja dapat ditindaklanjuti dengan inisiatif kantor PKY Sumsel dengan membuat rencana kegiatan pemantauan perkara dimaksud. Demikian informasi dari kami.

Pertanyaan Masyarakat:

3.      Bolehkah menyampaikan laporan ke KY namun identitas kita disamarkan saja sebagai upaya menjaga diri. Haris Munadar di Indralaya. Rismundr@gmail.com

Respon:

Identitas semua pelapor di Komisi Yudisial pasti dijamin kerahasiaannya, meskipun tanpa diminta dari pihak pelapor. Komisi Yudisial juga bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga apapun yang disampaikan ke KY akan dilindungi. Kami tunggu kehadirannya di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Lantai 2 Bagian kiri/depan KODAM II SWJ) Telp: 07115734945.

Pertanyaan Masyarakat:

4.         Kapan KY menggelar acara atau kegiatan untuk teman-teman di kampus atau secara webinar saja agar tidak bosan di rumah dan ada pengetahuan baru. Wulansari mahasiswi pTS Palembang. Wulan223@gmail.com

Respon:

Pertimbangan masa pandemi covid 19 yang berdampak buruk pada kesehatan menyebabkan segala kegiatan aditiadakn untuk sementara. Untuk kegiatan webinar sudah beberapa kali KYRI selenggarakan, namun memang belum menyertakan mahasiswa selaku partisipan. Usul tersebut KYRI sambut baik dan segera diinformasikan jika telah siap kegiatannya.

Pertanyaan Masyarakat:

5.         Sudah 2 bulan kami sampaikan laporan namun setelah ditelusuri dari media informasi daring KY baru sampai tahap verifikasi. Mohon KY penjelasannya mengapa terlapor belum diperiksa. Dedi Ifrianto di Banyuasin. Dedi002@gmail.com

Respon:

Setiap laporan yang masuk ke KYRI segera diproses dengan berpedoman pada Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 yang mana penanganan laporan masyarakat akan dilakukan secara transparan, cepat, tepat, cermat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak mengurangi hak-hak pelapor. Namun tentu semua ada tahapannya, mulai dari verifikasi, anotasi, investigasi, pemeriksaan, hingga sidang panel/pleno komisioner. Mohon bersabar dan semoga segera diperoleh hasil/jawaban atas laporan yang saudara sampaikan.

Pertanyaan Masyarakat:

6.         Bisakah konsultasi terlebih dahulu ke kantor PKY Sumsel sebelum menyampaikan laporan karena kami ingin memperoleh informasi sejelas-jelasnya tentang prosedur menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH oleh majelis hakim PN Kota kami. Rio Hartawan di Pagaralam. riohartawan@yahoo.co.id

Respon:

Meminta layanan konsultasi kepada PKY Sumsel tentu dapat dilakukan, namun mengingat jarak tempat tinggal saudara dengan kantor PKY Sumsel sangat jauh, jadi kami harapkan agar turut membawa identitas diri dan berkas-berkas rencana laporan, agar kedatangan ke kantor PKY Sumsel dapat dibantu untuk diproses/tindaklanjuti. Adapun nanti ada kekurangan berkas dapat disusulkan via pos maupun email ke PKY Sumsel. Silahkan datang ke kantor milk kita bersama di di (Gedung Baznas Lantai 2 Bagian kiri/depan KODAM II SWJ) Telp: 07115734945.

TEKS/SUMBER : PKY SUMSEL





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster