Komisi IV DPRD OI Meminta Dinas Sosial lebih Profesional Kelola Program PKH

 1,140 total views,  2 views today

OGAN ILIR  | KSOL  — Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten OI Rizal Mustofa mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi bantuan , yang berdasarkan laporan dari masyarakat tentang kisruh yang terjadi pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten OI.

“Kita meminta agar Dinas Sosial melalui SDM PKH Ogan Ilir lebih giat dalam menyosialisasikan macam dan bentuk bantuan PKH. Tujuannya agar tidak terjadi lagi miss komunikasi atau kesalapahaman di masyarakat pada umumnya, khususnya yang menerima bantuan dari Program PKH ini,” ujarnya.

Simak Jugo Video Ini :


Rizal juga meminta agar pendamping PKH dalam memdampingi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) agar bekerja lebih profesional sesuai tupoksi yang ada,” katanya.

Hal itu terungkap saat Komisi IV DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan (Sumsel, melakukan rapat terbuka dengan Dinas Sosial Kabupaten dan beberapa perwakilan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan dari rapat ini adalah membahas tentang pelaksanan dan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten Ogan Ilir, di ruang DPRD Kabupaten Ogan Ilir Tanjung Senai, Kamis, (02/06/2020).

Lebih Profesional

Menanggpi hal itu, Kepala Dinas Sosial Irawan Sulaiman, mengatakan Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir (OI) Sumatera Selatan (Sumsel) melalui  Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah melakukan semaksimal mungkin untuk lebih profesional dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat khsusnya bagi penerima program PKH. Untuk proses pelaksanaan kegiatan PKH di Kabupaten OI masih terbilang baik.

“Setiap bulan pendamping PKH ada yang namanya pertemuan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dalam pertemuan ini pendamping mengedukasi KPM PKH agar dapat lebih profesional dalam medidik KPM. Tujuan dari pertemuan ini supaya KPM tersebut dapat keluar dari jurang kemiskinan,” jelasnya.

Irawan menambahkan, selama ini program sudah berjalan dengan baik. Ke depan, kita akan terus tingkatkan. Walau banyak ujian yang harus dihadapi.

Di sisi lain, Koordinator PKH Kabupaten OI, Rianandra mengungkapkan penerima PKH berasal dari data DTKS.

“Secara teknis, proses awal datanya berasal di DTKS. Jadi, masyarakat yang belum masuk data itu, belum terkategori penerima PKH,” ungkapnya.

Rian menambahkan, data DTKS akan dilakukan pemuktahiran oleh pendamping sosial agar diperoleh data yang valid sesuai di lapangan.

“Tugas berat berada di pendamping sosial. Sebab mereka yang turun langsung mengecek keabsahan data, untuk kemudian disahkan menjadi penerima PKH,” jelasnya.

TEKS: M Aminuddin   | EDITOR : TIM REDAKSI KSOL





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster