Ini Cara Melaporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim ke KY (Kolom PKY Sumsel Edisi Juli 2020)

 17 total views,  1 views today

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas
kepada: Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan melalui email: penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.id Respon akan dimuat setiap 3 pekan

Pertanyaan Masyarakat:

  1. KY tolong beri penjelasan bagaimana menuangkan dasar dan pertimbangan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim ke KY, sebab kami kesulitan menuangkannya dalam laporan yang akan segera kami sampaikan ke KY. Idham di Palembang. idhamkhalid@gmail.com

Respon:
Dalam menjelaskan dasar dan pertimbangan penyampaian laporan dugaaan pelanggaran kode etik hakim kepada KY, dapat dimulai dengan menyampaikan legal standing pemohon pada laporan, apakah sebagai pelapor saja, kuasa dari pelapor, atau sebagaia pihak lainnya dalam perkara.

Setelah itu sampaikan point kasus posisi yang dilaporkan, dugaan pelanggaran kode etik hakim yang diketahui dari dalam sidang dan atau luar sidang, modus-modus dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim, dapat pula mengkualifikasi dugaan pelanggaran kode etik hakimnya ke dalam 10 (sepuluh) butir Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Semoga bisa dipahami.

Pertanyaan Masyarakat:

  • Komisi Yudisial saya mau menanyakan jika menjadi kuasa pelapor ke KY apakah wajib melampirkan surat kuasa sebagai pelapor atau cukup dengan surat kuasa perkara saja. Terima kasih. Afrianto di Banyuasin. Afri_anto@yahoo.co.id

Respon:
Jika bertindak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim ke KYRI, maka harus membuat surat kuasa melapor ke KY (surat kuasa khusus), atau saudara dapat mempergunakan surat kuasa khusus melapor yang telah disiapkan oleh KYRI.

Pertanyaan Masyarakat:

  • Mohon informasinya apa saja yang perlu disampaikan dalam dasar permohonan pemantauan dan pengawasan persidangan kepada KY, karena pernah sekali kami mengirikan surat permohonan pemantauan namun dijawab KY tidak dapat ditindaklanjuti karena dasar permohonan tidak kuat. Terima kasih.

Respon:
Dasar permohonan pemantauan setidak-tidaknya memuat pernyataan yang menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menjelaskan kronologis singkat perkara, menyebutkan jadwal dan agenda persidangan, menyebutkan dugaan awal apabila ditemukan kejanggalan dalam proses persidangan dengan melampirkan bukti pendukung, serta alasan mengapa persidangan tersebut perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan persidangan. Semoga dapat dipahami.

Pertanyaan Masyarakat:

  • Dalam perkara yang sedang kami jalani, mula-mulanya tidak pernah ada mediasi, namun langsung diperiksa dipersidangan, meskipun pihak kami tidak dirugikan dalam sidang putusan yang mana hakim menerima gugatan kami. Tapi kami kecewa dalam Salinan resmi putusan dituliskan ada mediasi dan gugatan kami hanya diterima sebagian saja. Kami mau laporkan ke KY jadi tolong bagaimana prosedurnya.

Respon:
Silahkan membuat surat laporan (dapat pula mengisi form laporan yang sudah disiapkan KY), identitas diri (KTP/SIM/KK/ atau ID lainnya yang berlaku/KTA khusus advokat, surat kuasa khusus bagi yang menggunakan kuasa menyampaikan laporan ke KY, fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan, disertai video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran (bila ada).

Informasi lebih jelas silahkan hubungi kantor KYRI Penghubung Wilayah Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor7490 Telp: 0771 5734945 (Gedung Baznas lt 2 Bagian Kiri, Depan Kodam Sriwijaya). Laporan dapat pula dikirim ke email penghubungky@gmail.com untuk kami tindaklanjuti.

Pertanyaan Masyarakat:

  • KY tolong ditindak tegas oknum jaksa-jaksa di pengadilan kabupaten kami yang bertindak seperti penguasa hukum di negeri ini, dengan meminta imbalan tinggi kepada kami keluarga tahanan bila mau diberikan hukuman ringan bahkan bebas. Safei di Bayat Ilir MUBA Sumsel. sifei@yahoo.com

Respon:
Negara melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 hanya memberikan amanah kepada KYRI untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim/mengawasi hakim dan belum dengan aparat kejaksaan/jaksa. Namun informasi dari saudara akan kami sampaikan dalam koordinasi dengan lembaga kejaksaan. Bila ingin melaporkan etika dan perilaku tidak etis jaksa dapat disampaikan ke bagian pengawas internal kejaksaan/bagian pembinaan kejaksaan setempat, atau ke Komisi Kejaksaan RI di Jl Rambai No 1 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pertanyaan Masyarakat:

  • Kami dari koalisi masyarakat sadar hukum bermaksud melaporkan perilaku/tindakan hakim yang sengaja menghubungi kami guna berdiskusi tentang perkara perdata tanah di rumah tempat tinggalnya. Apakah wajar jika kami terima tawaran tersebut karena kami dari pihak yang benar. Mahasim di Pangkalan Balai. simhasim@gmail.com

Respon:
Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang diatur dalam SKB MARI dan KYRI Tahun 2009 pada poin “berperilaku arif dan bijaksana” butir nomor 4 menyatakan “hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut”.

Oleh karena itu tindakan menghubungi untuk berdiskusi diduga telah melanggar KEPPH poin tersebut. Jika terbukti bersalah maka hakim yang bersangkutan dapat diberikan sanksi sesuai dengan kadar kesalahan/tingkat pelanggarannya. Oleh karena itu diharapkan masyarakat pencari keadilan turut membantu menjaga KEPPH hakim tersebut. Demikian penjelasan kami.





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster