Saksi Dintimidasi Pengadilan, Bagaimana? (Kolom PKY Sumsel Edisi April-Mei 2020)

 923 total views,  2 views today

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada:Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Wilayah Sumatera Selatan  melalui email: penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.id Respon akan dimuat setiap 3 pekan   

Pertanyaan Masyarakat:

  1. KY 2 minggu yang lalu perkara perdata kakak saya diputus majelis hakim melalui sidang teleconference dan putusannya sangat merugikan kami sekeluarga. Mohon petunjuk KY kami mau melaporkan namun saat ini sedang corona dan kantor KY wilayah Sumsel sedang menutup layanan. Firma Adriansyah di Prabumulih. Firmaadrain@gmail.com

Respon:  

KYRI tetap memberikan layanan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim di dalam dan luar dinas, meskipun saat ini sedang pandemi covid 19. Hanya saja layanan yang diberikan berupa layanan  daring/internet. Silahkan saudara menyiapkan file laporan yang telah di scan terlebih dahulu, di antaranya KTP/SIM/Paspor, nomor telepon, fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan yakni mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK, jika ada disertai video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping Koran. Selanjutnya cukup kirimkan ke email penghubungky@gmail.com dan pasti akan langsung direspon untuk diproses lebih lanjut. Kami harapkan agar identitas ditulis lengkap sehingga memudahkan koordinasi. Demikian informasi dari kami.

Simak Jugo Video Ini :


  • Perkara kerabat kami sedang memasuki tahapan pemeriksaan saksi dan kami merasa ada intimidasi dari pihak pengadilan, sehingga kami mau melaporkan hakim yang memeriksa perkara kami ini. Bagaimana cara melaporkan sebab informasi dari pengacara kami kantor KY ditutup sejak corona?. Terima kasih. Jhoni di Banyuasin. Jhoni65@gmail.com

Respon:

KYRI tetap memberikan layanan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim di dalam dan luar dinas, meskipun saat ini sedang pandemi covid 19. Hanya saja layanan yang diberikan berupa layanan  daring/internet. Silahkan saudara menyiapkan file laporan yang telah di scan terlebih dahulu, di antaranya KTP/SIM/Paspor, nomor telepon, fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan yakni mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK, jika ada disertai video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping Koran. Selanjutnya cukup kirimkan ke email penghubungky@gmail.com dan pasti akan langsung direspon untuk diproses lebih lanjut. Kami harapkan agar identitas ditulis lengkap sehingga memudahkan koordinasi. Demikian informasi dari kami.

  • Beberapa bulan lalu saya merekam pertemuan hakim dengan keluarga terdakwa dan pengacaranya di salah satu restoran Palembang. Apa bisa diproses di KY jika dilaporkan?. Saudi di Bukit Besar. Saudia34@gmail.com

Respon:

Jika memang memiliki bukti rekaman pertemuan antara para pihak berperkara dengan hakim, yang diduga pada pertemuan tersebut berkaitan dengan perkara yang diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. Maka silahkan dilaporkan ke KYRI dengan menyiapkan identitas diri (KTP/SIM/Paspor), nomor telepon, identitas hakim terlapor, dan bukti rekaman/video/audio/foto/kliping koran jika ada. Untuk saat ini (masa pandemi covid 19) KYRI membuka layanan pelaporan melalui sistem daring/online. Silahkan dikirimkan melalui email penghubungky@gmail.com untuk diproses lebih lanjut.  

  • KY kapan akan menggelar acara seminar/diskusi tentang pengawasan hakim karena kami para mahasiswa fakultas hukum senang jika diundang dan siap menghadiri. Rahmad Jayandi di Sekayu. Rcmadjyandi@yahoo.com

Respon:

Terima kasih adek Rahmad atas perhatiannya. Tentu saja KYRI akan terus melakukan diseminasi pengawasan peradilan/hakim dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk rekan-rekan mahasiswa. Namun karena saat ini sedang pandemi covid 19 maka segala kegiatan yang bersifat berkumpul belum dapat dilakukan. Jika wabah tersebut telah mereda/berakhir maka semua kegiatan diseminasi akan digelar kembali. Pasti rekan-rekan mahasiswa akan dilibatkan.

  • Bagaimana KY menangani setiap laporan masyarakat, apakah dalam waktu yang singkat/cepat hasil/jawaban laporan sudah dapat kami terima selaku pelapor?. Bambang Aryanto di Sungsang Banyuasin. Bbgaryanto22@gmail.com

Respon:

Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 dijelaskan tata cara penanganan laporan masyarakat yang akan dilakukan secara transparan, cepat, tepat, cermat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak mengurangi hak-hak pelapor. Namun tentu semua ada tahapannya, mulai dari verifikasi, anotasi, investigasi, pemeriksaan, hingga sidang panel/pleno komisioner. Intinya KY menjamin hak pelapor untuk mendapatkan pelayanan informasi melalui telepon/email/surat atas perkembangan dan hasil akhir penanganan laporan, termasuk petikan keputusan sidang pleno komisioner KY atas dugaan pelanggaran kode etik hakim. Untuk sementara ini layanan interaksi pelaporan dapat disampaikan ke email penghubungky@gmail.com

  •  Kami berencana menyampaikan permohonan pemantauan sidang kepada KY tapi apakah ada kantor perwakilan di Kabupaten Lahat agar  lebih mudah dijangkau dan hemat biaya. Terima kasih. Nurkamto di Pulau Pinang Lahat. Noor_kamto@yahoo.com

Respon:

Kantor Komisi Yudisial untuk Wilayah Sumatera Selatan hanya berada di kota Palembang, di alamat Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Depan Kodam II SWJ). Untuk memudahkan penyampaian permohonan pemantauan sidang, cukup dengan surat permohonan yang ditujukan kepada ketua KYRI, yang didalam nya memuat identitas diri, nomor telepon, nomor perkara, nama-nama majelis hakim, nama panitera, kronologis perkara, dan alasan mengapa perkara tersebut harus dipantau (kekhawatiran/fakta-fakta pelanggaran hukum acara dan perilaku hakim), dan lengkapi dengan foto identitas diri (ktp/sim/paspor). Semua berkas itu discan/difoto dan dikirimkan ke email penghubungky@gmail.com

  • KY tolong diawasi dan diberikan hukuman para jaksa yang suka meminta uang kepada keluarga terdakwa dengan alasan akan meringankan tuntutan. Taslim di Pangkalan Balai, Banyuasin. Taslimajah@yahoo.co.id.

Respon:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial hanya memberikan wewenang untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik kejaksaan dapat disampaikan ke komisi kejaksaan. Demikian informasi dari kami.

  • 2 Hari yang lalu kami dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum UNISKI mengirimkan surat audiensi untuk diskusi diselenggarakan kegiatan pelatihan pembuatan permohonan pemantauan dan menyampaikan laporan pelanggaran kode etik hakim ke KY Penghubung Sumsel. Apakah surat kami tersebut sudah ada disposisi menerima audiensi kami ataukah bagaimana. Mohon informasi. Aidil Fitriansyah di UNISKI Kayuagung. Aidil@yahoo.co.id

Respon:

Surat yang rekan-rekan kirimkan sudah kami terima. Untuk respon/jawaban segera kami sampaikan ke alamat surat yang rekan-rekan kirim. Intinya KY Penghubung Sumsel menyambut baik rencana pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun mengingat saat ini sedang pandemi covid 19, maka untuk sementara diskusi membahas kegiatan tersebut belum bisa kita laksanakan. Jika pandemi sudah mulai mereda dan dinyatakan aman oleh pemerintah, kami akan langsung menghubungi rekan-rekan. **

loading…




Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster