Laporkan Hakim, Apakah Pelapor Diperiksa?

 359 total views,  2 views today

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan melalui email: penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.id.Respon akan dimuat setiap 3 pekan   

Pertanyaan Masyarakat:

  1. Apakah setelah melayangkan laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim maka kami selaku pelapor akan dipanggil untuk diperiksa?

Pengirim : Tedi Bohay di Lubuk Linggau. Safriansayh@gmail.com

Respon:

Setiap laporan masyarakat yang disampaikan ke KYRI akan melalui serangkaian prosedur yang berlaku. Jika laporan yang disampaikan dinyatakan sesuai dengan wewenang KYRI, selanjutnya akan ditindaklanjuti ke pemeriksaan. Pemanggilan pelapor akan dilakukan secara resmi. Jika terdapat pemanggilan selain itu dipastikan bukan dari KYRI.  

  1. Saya sudah menyampaikan laporan pengaduan ke KY tapi balasannya dinyatakan tidak terbukti bukti-bukti yang saya sampaikan. Tolong KY mengapa bukti-bukti yang saya sampaikan tidak menjadi pertimbangan?.

Pengirim : Saleh di Bayung Lencir. muhsaleh@yahoo.co.id.  

Respon:

Semua laporan masyarakat yang disampaikan ke KYRI ditindaklanjuti dengan serangkaian proses, mulai dari verifikasi, anotasi, pemeriksaan, investigasi, hingga siding pleno oleh komisioner KYRI. Jika laporan yang disampaikan dinyatakan tidak terbukti, maka pelapor akan disurati secara resmi. Dalam surat tersebut akan disampaikan dasar laporan dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Demikian penjelasan kami.

  • Terus terang saya baru tahu ada KY Sumsel ini. Apa yang melatarbelakangi KY Sumsel dibentuk dan apa kemanfaatannya?. Terima kasih.

Pengirim : Fajrul di Tanjung Raja. Fadjroel@yahoo.co.id

Respon:

Landasan dibentuknya Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di daerah karena laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang tinggi, akibat dari realitas penegakan hukum di pengadilan yang dilanda banyak masalah, baik secara sosiologis, politis, hingga ekonomis. KY menginginkan PKY ada di semua daerah, namun anggaran negara belum dapat mengcover keinginan tersebut.

Sebagai informasi saat ini Penghubung KY sudah ada di 12 provinsi, yakni Medan, Surabaya, Mataram, Makassar, Samarinda, Kupang, Pekanbaru, Manado, Pontianak, Ambon, dan Palembang. Jika saudara menemukan pelanggaran KEPPH di daerah saudara dapat berkoordinasi dengan PKY Sumsel PKY di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 0711-5734945 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).

  • Apa langkah awal yang dapat kami lakukan sebagai masyarakat jika menemukan hakim nakal ada di club malam mabuk-mabukan bersama wanita pekerja prostitusi. Terimakasih.

Pengirim : Sandi di Lubuk Linggau. Saendy@gmail.com

Respon:

Jika menemukan indikasi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, kami tekankan untuk didokumentasikan (direkam, difoto) agar dapat menjadi bukti penunjang, dan segera komunikasikan dengan kami di kontak 0711-5734945 atau melalui email penghubungky@gmail.com.

Kami harap saudara  terus menjadi mitra kami dalam mengawal peradilan, khususnya etika dan perilaku hakim di dalam dan luar dinas.

  • Saya bermaksud menyampaikan laporan terkait putusan yang diduga banyak sekali kejanggalan dan ketidakbenaran. Mohon info apa yang harus disiapkan sebagai prosedurnya.

Pengirim : Iin Susanti di Prabumulih. insusan@gmail.com

Respon:

Silahkan saudara siapkan syarat formil (KTP/SIM/Paspor), dan syarat materiil(fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan yakni mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK), disertai video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran bila ada.

  • Kami berencana meminta KY memantau sidang kami yang rawan pemeriksaan secara berat sebelah oleh hakim. Bagaimana cara atau prosedurnya?.

Pengirim : Tantowi di Palembang. Tantowi@yahoo.com

Respon:

Silahkan menyiapkan syarat administratif (identitas pelapor beserta alamat surat, alamat email, nomor hp/faximile, lalu nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara) dan syarat substanstif (uraian mengenai alasan diperlukannya pemantauan).

Kami harapkan untuk segera datang ke kantor PKY Sumsel Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 0711-5734945 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya). **






Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster