JJ Polong : Reforma Agraria Solusi Bagi Masalah Pertanian Indonesia dan Pengakuan Hak Asasi Petani

 368 total views,  2 views today


Ketua Steering Committee (SC) Simposium Reforma Agraria

PALEMBANG | KSOL — Reforma agraria tidak hanya dimaksudkan sebagai perjuangan hak atas tanah, melainkan sebagai solusi untuk banyak masalah yang lebih besar di Indonesia.

“Reforma agraria juga sebagai bentuk upaya pengakuan terhadap hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan,” ujar, JJ Polong, Ketua Steering Committee (SC) Simposium Reforma Agraria yang digelar Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) di Palembang, (8-10/12/2019).

Lebih lanjut, JJ Polong mengatakan reforma agraria juga harus dikaitkan dengan hak asasi petani dan pencapaian kedaulatan pangan, bukan untuk menciptakan pasar tanah yang bertujuan menarik investasi ke daerah pedesaan.

“Sebab, bila ini yang terjadi, justru akan menggusur ekonomi petani,” tegas Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya ini.


Baco Jugo : Lahan Tumpang Tindih, Jokowi, Harus Segera Bentuk BNRA


Oleh sebab itu, menurut praktisi kebudayaan di Sumsel ini, tanah harus didistribusikan untuk menghasilkan makanan bagi rakyat dan bukan produk yang akan diekspor untuk kepentingan ekonomi global.

“Dan harus dipastikan, bahwa tanah-tanah harus tetap dimiliki dan dikelola oleh keluarga petani,” ungkap aktifis Majelis Nasional Petani (MNP) Serikat Petani Indonesia.

Polong menambahkan, perjuangan eksklusif hak atas tanah tidak  cukup untuk menjamin kesejahteraan keluarga petani. Oleh sebab itu, reforma agraria harus mencakup perubahan besar dalam kebijakan pertanian di Indonesia secara keseluruhan.

SIMPOSIUM — Suasana Simposium Reforma Agraria yang digelar Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) di Palembang, (8-10/12/2019). (Foto.Dok.KRASS)

Seperti akses demokratis kepada input produksi (benih, pupuk, air, alsintan), pemenuhan kredit, asuransi pertanian, pendidikan, koperasi, perdagangan yang adil, serta pengakuan terhadap cara-cara bertani masyarakat yang diwariskan sebagai kearifan lokal secara turun temurun seperti pertanian selaras alam.

Simposium yang bertepatan dengan peringatan hari HAM sedunia ini juga dijadikan petani di Sumatera Selatan sebagai momentum untuk mendorong pemerintah Indonesia menjadikan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan sebagai standar HAM di tingkat nasional dalam setiap kebijakan agraria di Indonesia.

Deklarasi PBB tersebut antara lain memuat hak atas kehidupan yang layak, hak atas tanah, hak atas benih, hak atas keanekaragaman hayati, serta  prinsip nondiskriminasi terutama untuk petani  dan perempuan pedesaan.

Pada acara Simposium yang mengusung tema Tanah untuk Rakyat ini, selain dihadiri sekitar 150 petani dari berbagai kabupaten dan penggerak reforma agraria di Sumatera Selatan, hadir juga sejumlah narasumber nasional, diantaranya Ahmad Yakub, Eva Bande, Beathor Suryadi, Ferry Widodo, Jimmy Z. Ginting dan Yoris Sindhu Suharjan.**

TEKS / FOTO : RELEASE KRASS





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster