DPR : Kaji Ulang Peraturan Menag soal Majelis Taklim

12 total views, 12 views today

JAKARTA | KSOL – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta agar Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim untuk dikaji ulang. Ketentuan yang mengharuskan majelis taklim terdaftar di Kementerian Agama dalam PMA tersebut telah memicu polemik.

Dasco mengingatkan, peraturan yang mewajibkan majelis taklim terdaftar sangat berlebihan. Sebab, pada dasarnya keberadaan majelis taklim di daerah-daerah itu sebenarnya untuk menjaga silaturahmi, baik di kalangan pemuda, maupun dewasa ketika menimba ilmu keagamaan.

“Oleh karena itu, mungkin kalau saya usulkan supaya tidak terjadi gejolak lebih baik permenag itu dikaji ulang,” kata Dasco, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019).


Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu enggan menafsirkan lebih jauh maksud dari penerbitan peraturan tersebut, apakah atas dasar kekhawatiran pemerintah dengan masuknya paham radikalisme melalui majelis taklim atau tidak.

BACO BERITA LAINNYO :


Yang pasti, menurut dia, sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui kementerian, harus didasarkan pada kajian matang.

Tidak hanya, kebijakan juga mesti serta mendengar banyak masukan dari masyarakat agar tidak menimbulkan polemik.

“(Jadi) jangan membebani presiden maksud saya gitu loh. Presiden ini jangan terlalu dibebani dengan hal-hal yang sebenarnya bisa diatasi di level bawahnya. Oleh karena itu, saya pikir permenag ini perlu ditinjau ulang,” ujarnya.

Peraturan Menag tentang Majelis Taklim mengatur antara lain tugas dan tujuan majelis taklim, pendaftaran, penyelenggaraan yang mencakup pengurus, ustaz, jamaah, tempat, dan materi ajar. Regulasi ini juga mengatur masalah pembinaan dan pendanaan.

Adapun keharusan majelis taklim terdaftar di Kemenag dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1. Ketentuan ini menyatakan, “Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terdaftar pada kantor Kementerian Agama.” Pendaftaran tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan melengkapi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki kepengurusan, domisili, dan paling sedikit 15 jamaah.

PMA 29/2019 terbit pada 13 November 2019, terdiri atas enam bab dan 22 pasal. Peraturan ini juga telah diundangkan di Berita Negara Berita Negara Nomor 1453 Tahun 2019.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag Syafrizal sebelumnya mengatakan, tujuan pembentukan PMA Majelis Taklim bukan untuk mengawasi dan memata-matai pihak tertentu. Namun lebih menekankan fungsi majelis taklim untuk memberikan pendidikan keagamaan.

“Tujuannya adalah agar memastikan majelis taklim itu bisa memberikan pendidikan keagamaan ke masyarakat dengan benar. Memastikan itu,” ujar Syafrizal saat dihubungi iNews.id, Jumat (29/11/2019).

Dia menjelaskan, penerbitan PMA ini juga terkait dengan bantuan dana dari pemerintah terhadap majelis taklim. Dengan terdaftar di Kemenag, majelis taklim terdata jelas.**

TEKS/FOTO : inews.id





Web development by oktopweb.com