Kemenag Palembang Imbau Pengurus Masjid Buat Mini Market dan UMKM

 207 total views,  3 views today

PALEMBANG   | KSOL – Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palembang mengimbau agar setiap masjid melakukan inovasi, dengan  membuat minimarket, lapak UMKM, atau konsumsi kajian rutin. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan koneksi ummat Islam dengan masjid.

Hal itu dikatakan Deni Priansyah, Kepala Kemenag Palembang, sehubungan dengan legalisasi 987 Pengurus Masjid di Palembang, belum lama ini, Senin, (25/11/2019).

BACO JUGO :
MASJID INI SIAP GANTI SANDAL DAN MOTOR JEMAAH YANG HILANG

Menurut Deni, legalisasi yang dilakukan bertujuan meningkatkan tertib manajemen rumah ibadah. Pengurus masjid yang sudah mendapatkan sertifikasi legal, diimbau agar menjalankan tugasnya secara aktif dengan tugas utama, memakmurkan masjid yang mengacu pada tiga komponen, yakni Imarah, Idaroh, dan Riayah.

“Imarah berarti memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan, bisa dengan majlis taklim atau remaja masjid, bahkan jika pengurus punya inovasi bisa saja diterapkan,” kata Deni.

Sedangkan komponen Idaroh, berarti pengurus masjid berstatus legal dan disepakati oleh jamaah agar tidak ada perselisihan apalagi berujung keributan.

“Komponen ketiga, Riayah, artinya memastikan kondisi fisik masjid tetap nyaman, bisa dengan penambahan fasilitas atau pelebaran bangunan, jadi tidak harus buat masjid baru,” demikian Deni

Tahun ini, Kemenaf Kota Palembang telah melegalisasi 987 pengurus masjid dari sekitar 1.500 masjid di 18 kecamatan wilayah Kota Palembang.

Menurut Deni data 987 pengurus masjid tersebut sudah diinput ke Sistem Informasi Masjid (Simas) Kemenag pusat untuk menjadi rujukan pemerintah dalam berbagai program.

“Masjid itu kami berikan nomor statistik agar mudah dicari datanya, kami berharap masjid-masjid yang belum terlegalisasi kepengurisanya agar mendaftarkan ke Kemenag,” ujar Deni.

Menurut dia legalisasi masjid bisa didapatkan jika pengurus mendaftarkan diri dengan membawa syarat-syarat seperti surat permohonan, lampiran absensi hasil rapat kepengurusan sekaligus berita acara, susuan pengurus terbaru, surat wakaf atau sertifikat tanah masjid dan susunan pengurus diketahui lurah/camat.

Legalisasi tersebut tidak berarti mengkonotasikan negatif masjid yang tidak dilegalisasi, kata dia, melainkan pengurus masjid dan mushalah memang dianjurkan untuk terdata pada Simas Kemenag RI.

“Legalisasi kepengurusan tidak hanya masjid, namun juga rumah ibadah agama lain, kebetulan di Palembang yang paling banyak masjid,” tambahnya.**

TEKS : ANTARA   I   EDITOR  : KSOL/IMRON S I FOTO : INTENSNEWS.COM





Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster