Keluar Dari PDIP, Ahok memenuhi persyaratan Untuk Majukan Pertamina

74 total views, 3 views today

JAKARTA I KSOL — Sikap PDI Perjuangan untuk tunduk terhadap Undang-undang dan kebijakan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait harus mundurnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sangat tepat untuk menghindari pro dan kontra yang terjadi.

Pengamat Sosial dan Politik Sumatera Selatan, Ardiansyah, SIP, MSi berharap, kedepan kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dapat berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan yang mengarah pada konflik kepentingan pihak.

“Itulah yang patut dilakukan oleh partai politik. PDI Perjuangan telah menunjukkan sikap untuk mengedepankan sikap profesional,” ungkapnya.

Sama seperti yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dosen ilmu politik Stisipol Chandradimuka Palembang ini juga berharap, Ahok dapat menjadikan Pertamina perusahaan yang dapat mengelola seluruh sumber daya energi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

“Pertamina menjadi pelopor di dalam konsolidasi industri minyak dan gas (migas) dari hulu ke hilir, demi menopang kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Ardiansyah mengatakan, Ahok memiliki tantangan yang berat, dimana pria asli Belitung ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengawasi kinerja direksi.

“Ada dua tugas berat, jadi perpanjangan tangan pemerintah dan pengawas direksi. Ia harus mampu mengimplementasikan kedua hal ini,” terangnya.

Selain itu, Ahok harus memastikan bahwa semua berjalan berjalan secara maksimal, mulai dari peningkatan produksi minyak dan gas, sampai mengurangi impor migas serta dapat meredam defisit neraca berjalan dan perdagangan.

“Tentunya Presiden RI bapak Joko Widodo (Jokowi) punya harapan besar dari penempatan Ahok sebagai bagian penting PT Pertamina (Persero). Dimana, pengawasan terhadap kinerja Direksi adalah mutlak, demi mewujudkan transparansi dan efisiensi,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partai berlambang banteng moncong putih itu tunduk terhadap aturan undang-undang dan kebijakan Erick selaku Menteri BUMN.

Dengan begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dapat bekerja secara profesional memimpin BUMN dengan integritasnya yang tidak perlu diragukan lagi.

TEKS : RMOL I FOTO : NET





Web development by oktopweb.com