Hakim Periksa Perkara Sembarangan Wajib Dipecat (Kolom PKY Sumsel – November 2019)

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada:Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan   melalui email: penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.idRespon akan dimuat setiap 3 pekan   

Pertanyaan Masyarakat:

  1. KY pecat saja hakim yang suka memeriksa perkara masyarakat sembarangan maunya cepat-cepat selesai, saksi tidak didengar langsung diputuskan bersalah dan dihukum 5 tahun. Mardoni di Banyuasin. doni@gmail.com

Respon:

Apabila hakim tidak mematuhi aturan yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara (KUHAPidana dan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim) maka dapat dikategorikan telah melanggar aturan tersebut. Oleh karena itu kami sarankan saudara untuk segera menuangkannya ke dalam laporan yang disampaikan ke KYRI melalui kantor Penghubung KYRI Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya) telpon 0711-5734945. Silahkan menyiapkan identitas diri, nomor perkara, dan nama majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang saudara sampaikan tersebut.  

  • KY saya baru 5 hari mengajukan laporan pelanggaran kode etik hakim melalui surat pos. Apakah nanti jika sudah diproses akan ada informasi yang diberitahukan kepada saya?. Terima kasih. Sahoba di Banyuasin. Reskinia@yahoo.co.id

Respon:

Apabila laporan dari masyarakat sudah diterima KYRI, maka informasi proses penanganan laporan pasti akan diberitahukan kepada pelapor melalui surat resmi. Bahkan jika pelapor merasa laporannya lama belum direspon, dapat pula menyampaikan pengaduan atas kinerja pelayanan laporan ke KYRI. Terima kasih.

  • Kami masyarakat sangat membutuhkan bantuan KY untuk mengawasi hakim yang memeriksa perkara di pengadilan, namun kami takut nanti hakim akan memberikan sanksi kepada kerabat kami yang sedang berperkara, karena tahu bahwa hakim itu kami laporkan ke KY. Yanti di Palembang. Yanti88@yahoo.com

Respon:

Pasal 4 ayat 2b pada peraturan KYRI nomor 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa pelapor akan mendapatkan jaminan kerahasiaan atas keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia KYRI. Komisi Yudisial juga bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga apapun yang disampaikan ke Komisi Yudisial akan dilindungi. Dengan demikian saudara tidak perlu takut atau khawatir akan konsekuensinya.

  • Saya salah satu pelapor yang lebih 3 kali pernah melaporkan hakim yang melanggar kode etik ke KY, namun saya tidak pernah menanggapi panggilan KY, karena saat dipanggil sedang berada di luar kota. Erani di Prabumulih. Ani788@gmail.com                

Respon:

Dalam hal pelapor tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah atau tidak sah, sidang panel KYRI dapat menyatakan laporan gugur yang dituangkan dalam berita acara. Oleh karena itu sangat disayangkan jika saudara tidak memenuhi panggilan atas laporan yang saudara sampaikan sendiri. Kami sarankan agar saudara menghubungi hotline PKY Sumsel di 0711 5734945 untuk informasi lebih lengkap. Terima kasih.

  • KY jika mau melaporkan hakim nakal apa saja syaratnya, terima kasih. Randianto di Kayuagung. Randianto@yahoo.co.id      

Respon:

Mengajukan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) cukup menyiapkan Bukti formil (KTP/SIM/Paspor, KTA khusus advokat, surat kuasa khusus bagi yang menggunakan kuasa) dan bukti materiil(fotokopi salinan resmi putusan/penetapan jika yang dilaporkan putusan, video, audio visual, rekaman persidangan, foto, dan kliping koran bila ada). Silahkan datang langsung ke kantor kita di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).   

  • Tolong informasi cara mengajukan permintaan pemantauan persidangan ke KY. Terima kasih. Nuraini di Baturaja Nuraini@gmail.com

Respon:

Cukup dengan menyiapkan syarat administratif (identitas pelapor beserta alamat surat, alamat email, nomor hp/faximile, lalu nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara) dan syarat substanstif (uraian mengenai alasan pentingnya dilakukan pemantauan). Silahkan dating ke kantor PKY Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya) atau segera hubungi kami di nomor telpon 0711-5734945, atau ajuan pemantauan dapat dikirim melalui email penghubungky@gmail.com.

  • KY pecat saja hakim yang suka memeriksa perkara masyarakat sembarangan maunya cepat-cepat selesai, saksi tidak didengar langsung diputuskan salah dan dihukum 5 tahun. Mardoni di Banyuasin. doni@gmail.com

Respon:

Apabila hakim tidak mematuhi aturan yang berlaku dalam memeriksa dan memutus persidangan (KUHAPidana dan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim) maka dapat dikategorikan telah melanggar aturan tersebut. Oleh karena itu kami sarankan saudara untuk segera menuangkannya ke dalam laporan yang disampaikan ke KYRI melalui kantor Penghubung KYRI Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya) telpon 0711-5734945.




Web development by oktopweb.com