Apa Peran KY terhadap Hakim yang Nakal? (Kolom PKY edisi Oktober)

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada: Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan melalui email: penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.id . Respon akan dimuat setiap 3 pekan   

Pertanyaan Masyarakat:

  1. Apakah bisa langsung melaporkan dugaan penyuapan terhadap hakim yang ada rekamannya ke kantor KY?. Tolong penjelasan. Pengirim : Febri di Banyuasin. Febia@gmail.com

Respon:

Semua laporan masyarakat yang disampaikan ke KYRI pasti akan diterima, diproses/ditindaklanjuti, lebih-lebih jika sudah ada bukti seperti rekaman. Nanti jika sudah tiba di kantor penghubung KY Sumsel, masyarakat pelapor akan kami minta mengisi syarat formal dan pendukung lainnya. Silahkan datang langsung ke kantor kita di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya).   

  • Sehari yang lalu saya mengirim surat permintaan monitor sidang namun belum lengkap syarat-syarat. Apakah masih akan diproses dan ditindaklanjuti KY. Tolong informasi. Marsila di Pangkalan Balai. Marsila@gmail.com

Respon:

Permintaan pemantauan sidang oleh masyarakat akan langsung diproses oleh KYRI namun sangat memerlukan bantuan masyarakat pemohon untuk melengkapi syarat-syarat pendukungnya, misalnya foto copy identitas, dakwaan/gugatan, identitas majelis hakim, dan sebagainya. Biasanya permintaan pemantauan masyarakat yang belum lengkap syarat-syaratnya akan dihubungi via telepon atau surat guna melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan tersebut. Kami harap saudara berkenan untuk memberikan feedback dengan mengkontak kami langsung melalui hotline 0711 5734945 untuk memperoleh penjelasan lebih jelas. Terima kasih.

  • Apa guna KY mantau sidang atau menerima laporan masyarakat kalau mandul tidak bisa memberhentikan hakim yang nakal. Saipul di Palembang. saipul 251@yahoo.com

Respon:

Kewenangan secara otomatis memberhentikan hakim belum diberikan oleh negara melalui Undang-Undang. Oleh karena itu jika KYRI secara gamblang melakukan pemberhentian terhadap hakim yang diduga nakal, tentu akan menimbulkan masalah karena itu bukanlah wewenang KYRI. Namun UU Nomor 18 Tahun 2011 KYRI Pasal 22D tentang Komisi Yudisial menjelaskan wewenang merekomendasikan sanksi bagi hakim yang terbukti melanggar KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim). Sanksi tersebut dibagi kedalam kategori sanksi ringan (teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis), sanksi sedang (penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun; atau, nonpalu paling lama enam bulan), dan sanksi berat (pembebasan dari jabatan struktural, nonpalu lebih dari enam bulan sampai dengan dua tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau, pemberhentian tetap tidak dengan hormat).

  • Apa prosedur meminta pemantauan sidang ke KY. Terima kasih. Rosadi di Prabumulih. Rosdi@gmail.com

Respon:

Meminta pemantauan persidangan ke KYRI sangat mudah hanya dengan mengisi form yang sudah disiapkan yang nantinya pelapor diminta untuk menuliskan kronologis singkat perkara dan uraian mengenai alasan diperlukannya pemantauan. Diharapkan untuk mempersiapkan persyaratan administratif seperti KTP, KTA (jika yang melapor advokat), gugatan/dakwaan/jawaban nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara. Silahkan datang langsung ke kantor kita di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya) telpon 0711 5734945 untuk menyampaikan permintaanya. Atau jika saudara memang sudah mantap mengajukan permintaan pemantauan akan kami tindaklanjuti dengan mengirimkan form-form terkait permintaan pemantauan tersebut ke surat elektronik saudara untuk direspon cepat. Terima kasih.

  • Tolong KY mengirimkan form permintaan pemantauan karena kami mau mengajukan agar dimonitoring sidang di PN Baturaja. Lismiati di Baturaja. Lismia@gmail.com

Respon:

Kami harapkan segera memeriksa surat elektronik saudara karena saat kami menerima partisipasi dari saudara sudah kami tindaklanjuti. Terima kasih.

  1. Kami akan segera melaporkan putusan hakim karena sudah memutus perkara kami tidak adil dan sarat dengan suap dari lawan perkara kami. Jokorianto di Palembang. jokotarmisi@yahoo.co.id

Respon: 

Perlu kami informasikan jika Komisi Yudisial tidak dapat mengubah putusan hakim karena putusan hakim adalah hak mutlak majelis hakim yang sangat KY hormati. Namun jika dalam putusan terdapat banyak kejanggalan dan/atau dalam proses persidangan sejak tahap awal hingga akhir terdapat pelanggaran aspek beracara, misalnya saksi ditiadakan, saksi tidak pernah memberikan keterangan di persidangan namun dalam putusan hakim ditulis memberi keterangan, adanya rekayasa dalam isi putusan, dugaan suap, dsb, maka dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial. Silahkan langsung datang ke kantor milik kita bersama di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas, Blok kiri/Depan Kodam II Sriwijaya) telpon 0711-5734945. Silahkan menyiapkan dan membawa foto copy KTP atau kartu identitas lainnya, foto copy legalisir putusan/penetapan, dan bukti pendukung lainnya (rekaman atau berita acara persidangan, dll yang terkait pelanggaran kode etik hakim terkait putusan).




Web development by oktopweb.com