Bisakah Mengubah Putusan Hakim yang Tidak Adil? (Kolom PKY Sumsel – Agustus & September 2019)

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada : Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan  melalui email: penghubungky@gmail.com Respon akan dimuat setiap 3 pekan

Pertanyaan Masyarakat:

  1. Kami mau mengajukan pemantauan sidang ke KY namun butuh petunjuk agar permintaan kami segera disetujui. (Pengirim : Tapyati di Prabumulih. Retabyati@yahoo.com)

Respon:

Secara formal semua permintaan pemantauan persidangan dari masyarakat diterima KYRI. Akan tetapi sangat diharapkan permintaan pemantauan yang disampaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, misalnya karena memperoleh perhatian publik (diantaranya menyangkut kepentingan banyak pihak, memberi dampak kerugian negara, dan menyangkut isu politis yang berpotensi mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan), serta karena adanya dugaan bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili memiliki jejak rekam kurang baik hingga dikhawatirkan kasus-kasus berikutnya akan tercemar juga (early warning system). Silahkan sampaikan permintaan pemantauan sidang ke KYRI dengan datang langsung ke kantor milik kita bersama di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 07115734945 (Gedung Baznas Lantai 2 bagian kiri, Depan Kodam Sriwijaya).  Terima kasih.

  • Kami perwakilan organisasi masyarakat peduli peradilan anti KKN berencana akan melaporkan hakim yang memutus ringan saat memeriksa perkara Tipikor di salah satu pengadilan di Sumsel. Bagaimana caranya. (Pengirim : Sariyami di Babat Toman. sariyami@gmail.com)

Respon:

Komisi Yudisial membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH. Silahkan untuk menyiapkan syarat formil (KTP/SIM/Paspor), dan syarat materiil (fotokopi dakwaan/eksepsi/pledoi/gugatan/jawaban, disertai video/audio visual/rekaman persidangan/foto/kliping koran bila ada). Selengkapnya dapat menghubungi kantor KYRI Penghubung Wilayah Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 07115734945 (Gedung Baznas Lantai 2 bagian kiri, Depan Kodam Sriwijaya).  Terima kasih.

  • KY apakah dapat membantu agar hakim mengubah putusan terhadap adik kami yang putusannya sangat tidak adil. Terima kasih. (Pengirim : Saipul di Banyuasin. Saipul@gmail.com)

Respon:

Perlu kami tegaskan bahwa Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan mengubah putusan hakim, dan laporan yang diproses hanya dilihat dari aspek etika dan perilaku hakim saja, yakni apakah dalam proses putusan telah terjadi pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim). Terima kasih.

  • Saat ini suami saya sedang diperiksa hakim di PN Kayuagung atas tuduhan pencurian namun saya takut nantinya hakim akan memutuskan suami saya dengan hukuman yang berat. Mohon KY untuk monitor sidang suami saya karena kami hanya rakyat kecil. Terima kasih. Deliana di Kayuagung. Delilianasari@gmail.com

Respon:

Pemantauan persidangan di Pengadilan oleh Komisi Yudisial dapat dilakukan berdasarkan surat permohonan dari masyarakat yang diantar langsung ke kantor kita atau dikirim via pos maupun email. Selain itu perlu pula disertai dengan persyaratan administratif lainnya berupa identitas pelapor (dilengkapi keterangan alamat surat, alamat surat elektronik (e-mail), nomor telepon, nomor telepon genggam, dan/atau nomor faksimile), nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara, hingga uraian mengenai alasan diperlukannya pemantauan sebagai syarat substantif. Silahkan datang langsung ke kantor KYRI Penghubung Wilayah Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 07115734945 (Gedung Baznas Lantai 2 bagian kiri, Depan Kodam Sriwijaya).  Terima kasih.

  • KY jika hakim melanggar kode etik dilaporkan ke KY apa nantinya akan dihukum oleh KY?. Terima kasih. (Pengirim : Antoni di Durian Daun, Banyuasin. antoni98@gmail.com)

Respon:

UU Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 22D tentang Komisi Yudisial menjelaskan wewenang merekomendasikan sanksi bagi hakim yang terbukti melanggar KEPPH. Sanksi tersebut dibagi kedalam kategori sanksi ringan (teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis), sanksi sedang (penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun; atau, nonpalu paling lama enam bulan), dan sanksi berat (pembebasan dari jabatan struktural, nonpalu lebih dari enam bulan sampai dengan dua tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau, pemberhentian tetap tidak dengan hormat).  

  • Kami perwakilan organisasi otonom kampus di Palembang bermaksud meminta PKY Sumsel memberikan materi hukum dan peradilan organisasi otonom di lingkungan kampus kami. Mohon responnya PKY Sumsel. (Pengirim : Wathon Ismidianto di Palembang. Ismidianto32@gmail.com)

Respon:

PKY Sumsel sangat menyambut baik keinginan dari kawan-kawan mahasiswa. Silahkan disampaikan permintaannya, boleh via email penghubungky@gmail.com, via pos ke alamat Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 07115734945 (Gedung Baznas Lantai 2 bagian kiri, Depan Kodam Sriwijaya), maupun via telepon untuk kita tindak lanjuti. Namun sebaiknya silahkan datang langsung ke kantor untuk dilakukan rembuk perencanaan kegiatan tersebut. Terima kasih.

  • Apa prosedurnya melaporkan pelanggaran kode etik hakim di pengadilan tapi meminta saudara kandung yang nanti ke kantor KY Sumsel?. Terima kasih. (Pengirim : Trisno Dianto di Sekayu. Yanto96@yahoo.com)

Respon:

Peraturan KYRI Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 9 bagian b Tentang Penanganan Laporan Masyarakat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan meskipun bertindak untuk dan atas nama seseorang. Namun tentu saja harus disertai dengan surat kuasa khusus atas hal tersebut. Selain itu, sangat diharapkan untuk dibuat pokok laporan yang memuat dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (disertai bukti pendukung: rekaman video/audieo, foto, dsb), maupun syarat formil lainnya seperti identitas pelapor/kuasa (nama dan alamat surat pelapor/kuasa, nama dan tempat tugas terlapor/hakim, foto copy KTP pelapor/kuasa yang masih berlaku). Untuk lebih jelasnya silahkan datang langsung ke kantor milik kita bersama di kami Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 07115734945 (Gedung Baznas Lantai 2 bagian kiri, Depan Kodam Sriwijaya).  Terima kasih.




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com