Adakah biaya bila konsultasi ke Komisi Yudisial Sumsel? KOLOM KY – JULI 2019

KOLOM YUDISIAL EDISI JULI 2019

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada: Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan  melalui email: penghubungky@gmail.com Respon akan dimuat setiap 3 pekan

Pertanyaan Masyarakat:

  1. KY harusnya bertindak cepat terhadap putusan MK yang saat ini menuai kontroversi di masyarakat karena memutus sengketa Pilpres yang diduga penuh dengan kecurangan. Nadiansyah di Palembang. Nadian909@gmail.com

Respon:  

Mohon maaf saudara Nadiansyah, perlu dipahami bahwa sejak tahun 2006 KYRI tidak lagi diberikan kewenangan untuk mengawasi hakim MK Melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 . Hal itu terjadi karena tahun 2005 sebanyak 31 orang hakim agung mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY. Kemudian judicial review kedua berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Ketua MK M. Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kala itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam rangka penyelamatan wibawa MK. Perppu Nomor 01 Tahun 2013 tersebut mengamanatkan dua kewenangan baru KY, yaitu membentuk panel ahli untuk melakukan rekrutmen hakim MK dan memfasilitasi pembentukan Majelis Kehormatan MK. Kemudian DPR mengesahkan Perppu MK itu menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang Undang tertanggal 19 Desember 2013. UU tersebut diuji materi oleh gabungan advokat dan konsultan hukum yang menamakan Forum Pengacara Konstitusi serta sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dengan perkara nomor 1-2/PUU-XII/2014. Sehingga lagi-lagi hakim MK memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon yang dicantumkan dalam pengajuan uji materi undang-undang tersebut. Otomatis hingga saat ini hakim MK tidak ada yang mengawasi,

  • KY agar rajin bersosialisasi ke masyarakat di desa-desa karena banyak belum paham KY dan perangkat desa siap membantu. Sukri Aldiano di Musi Banyuasin. aldisukri@gmail.com

Respon:

Salah satu program KYRI Penghubung Wilayah Sumsel adalah sosialisasi ke daerah-daerah, yang tujuannya mensosialisasikan lembaga, memperkenalkan dan memberikan pemahaman terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta melakukkan kegiatan lain sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran KEPPH tersebut. Untuk Kabupaten Musi Banyuasin dan sekitarnya akan kita perkuat kembali, karena beberapa elemen masyarakat sudah pernah bertemu dan dialog dengan kami. Jika nanti akan ke Musi Banyuasin kami harapkan partisipasinya. Kami harapkan untuk berkenan dan terus menjadi mitra KYRI dalam mengawal peradilan. Terima kasih.  

  • Adakah biaya bila mau konsultasi laporan ke Komisi Yudisial Sumsel ini?. Dari Suhada di Banyuasin. Suhada@yahoo.com

Respon:

Saudara Suhada, seluruh layanan yang diberikan Komisi Yudisial tidak dipungut bayaran sepeserpun atau gratis. Bila ada isu tentang dipungut bayaran kami pastikan itu tidak benar. Bila ingin melakukan konsultasi dan pelaporan silahkan datang langsung ke kantor milik kita bersama di di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor7490 Telp: 0852-85147785 (Komplek Baznas, Depan Kodam Sriwijaya).

  • Saya berencana melaporkan hakim yang menyidangkan perkara saudara saya karena sangat tidak adil saat memeriksanya. Doni di Banyuasin. Donisyahputra@gmail.com

Respon:

Komisi Yudisial membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH. Silahkan untuk menyiapkan syarat formil (KTP/SIM/Paspor), dan syarat materiil (fotokopi dakwaan/eksepsi/pledoi/gugatan/jawaban, disertai video/audio visual/rekaman persidangan/foto/kliping koran bila ada). Selengkapnya dapat menghubungi kantor KYRI Penghubung Wilayah Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 Telp: 07115734945 (Gedung Baznas Lantai 2 bagian kiri, Depan Kodam Sriwijaya).  Terima kasih.

  • KY saya dan keluarga akan segera ke kantor KY di Palembang mau menyampaikan laporan agar hakim mengubah putusan yang sangat tidak adil untuk saya yang didakwa mencuri. Terima kasih. Saipul di Banyuasin. Saipul@gmail.com

Respon:

Putusan hakim dapat dilaporkan ke KY dengan catatan putusan tersebut terindikasi aneh/tidak masuk akal.  Jika memenuhi prasyarat demikian silahkan saja dilaporkan ke Komisi Yudisial asalkan dengan fakta dan bukti yang jelas, baik formil maupun materil. Perlu kami tegaskan bahwa Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan mengubah putusan hakim, dan laporan yang diproses hanya dilihat dari aspek etika dan perilaku hakim saja, yakni apakah dalam proses putusan telah terjadi pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim). Terima kasih.

  • Saya Tono Hardiansyah di OKI. Adakah cara menelusuri perkembangan laporan yang sudah disampaikan ke KY. Saya sudah laporan sejak 3 minggu yang lalu belum ada jawaban dari KY. Tono Hardiansyah di OKI. Hartono@yahoo.co.id

Respon:

Peraturan KYRI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat Pasal 4 ayat butir d dan e diberikan hak dan yang disampaikan. Selain itu diberikan pula hak untuk menyampaikan pengaduan atas kinerja pelayanan penanganan laporan yang dilakukan KYRI. Kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi perkembangan laporan langsung untuk menelusuri perkembangan laporan saudara, atau dapat pula menghubungi kami di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor7490 Telp: 0852-85147785 (Komplek Baznas, Depan Kodam Sriwijaya). Saudara juga dapat menelusuri status laporan melalui website resmi KYRI di www.komisi yudisial.go.id dan klik status laporan pada kanan atas badan website. Terima kasih.   




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com