Belum Bayar SPP, Hafidz Quran di Palembang Dilarang Ikut Ulangan

 190 total views,  1 views today

PALEMBANG  I  KSOL — Prestasi menghafal Al-Quran bagi sejumlah lembaga pendidikan menjadi salah satu ke-istimewaan. Sampai-sampai, bagi para penghafal Quran, mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi. Bahkan, lembaga Polri dan TNI juga memberi kemudahan bagi Hafidz Quran untuk menjadi prajurit dan anggota Polri, setelah mengikuti tahapan seleksi.

Namun kenyataan itu, berbanding terbalik dengan kebijakan di salah satu SMA swasta di Palembang. SMA BWP, salah satu sekolah swasta di Palembang melarang salah seorang siswanya ikut ulangan, karena belum bayar SPP.

Statusnya sebagai Hafidz (Penghafal Quran) di sekolah itu, tetap tidak bisa menjadi salah satu syarat yang memudahkan dirinya ikut ulangan.

Kasus lain juga terungkap saat puluhan warga Palembang menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (19/6/2019). Rubi Andiarta, salah satu peserta aksi kali itu mengatakan, di salah satu SMA Negeri di Palembang, ada juga puluhan siswa tidak sanggup membayar biaya sekolah (SPP). Sebab ada tambahan bayaran di sekolah selain uang SPP.

“Selain harus membayar biaya wajib sebesar Rp. 1 Juta, orang tua siswa juga harus membayar biaya pembangunan sekolah,” kata Rudi, ketika ditemui kabarsumatera.com, di depan Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Rabu (19/6/2019).

Sekda Sumsel, Nasrun Umar, didampingi Kepala Diknas Sumsel. Drs Widodo, MM, mengatakan, seluruh kepsek SMA/SMKN se-Sumsel, tidak boleh melakukan pungutan biaya penyelenggaraan pendidikan tahun pelajaran 2019-2020.

Kebijakan itu kemudian membuahkan protes. Puluhan warga yang menamakan diri Aliansi Indonesia cerdas (AIC) mendatangi Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (19/6/2019) mengadukan persoalan ini kepada orang nomor satu di Sumsel.

Ruben Alkatiri, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi AIC mengatakan, dirinya perihatin dengan kebijakan yang menimpa siswa yang hafal Quran tetapi tidak bisa memberi kemudahan untuk ikut ulangan.

“Saya perihatin dengan siswa yang hafal quran, tetapi tidak bisa ikut ulangan karena belum bayaran SPP. Padahal ia hafiz Al-Qur’an,” kata Ruben, di depan Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (19/6/2019).

Menanggapi hal itu, Sekda Sumsel, Nasrun Umar mengatakan, seluruh kepsek SMA/SMKN se-Sumsel, tidak boleh melakukan pungutan biaya penyelenggaraan pendidikan tahun pelajaran 2019-2020.

“Pungutan biaya penyelenggaran pendidikan SMA dan SMKN se-Sumsel, untuk tahun ajaran 2019-2020 telah dihapuskan,” kata Nasrun, di depan Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Rabu (19/6/2019).

Nasrun menegaskan, tanggal 15 Mei 2019 Pemprov Sumsel sudah mengeluarkan Surat Edaran Mengenai Penghapusan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMKN se-Sumsel, tapi belum disebarluaskan karena waktunya belum pas.

Surat edaran ini, akan dilanjutkan dengan pemanggilan seluruh kepsek SMA/SMKN se-Sumsel. Nantinya, surat edaran tersebut akan segera diumumkan kepada mereka.

“Gubernur Sumsel akan memanggil seluruh kepsek SMA/SMKN se-Sumsel, surat edaran yang dikeluarkan akan dijelaskan kepada mereka, agar sekolah tidak lagi memungut biaya pendidikan,” tegas Nasrun.

Nasrun menambahkan, untuk mengganti biaya penyelenggaraan pendidikan di Sumsel, setiap sekolah akan diperintahkan untuk menyusun anggaran sekolah tahun ajaran 2019-2020, dengan sumber yang berasal dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Melalui surat edaran yang sudah dikeluarkan Pemprov Sumsel, Nasrun menegaskan agar kepsek dan sekolah di Sumsel tidak lagi memungut biaya penyelenggaran pendidikan kepada murid.

Surat edaran itu harusnya keluar sebelum bulan puasa, tapi sampai siang tadi belum diumumkan. Setelah melakukan tuntutan untuk bertemu Sekda Sumsel, barulah surat edaran tersebut dikeluarkan.

“Kalau memang surat edaran itu akan segera diberlakukan, karena hari ini (16/6/2019) katanya surat edaran itu sudah berlaku,” tambah Rudi.

Pada kesempatan itu, Carma Aprianto peserta aksi lainnya memenegaskan aksi itu, adalah kali kedua, setelah sebelumnya puluhan aktifis Sumsel juga melakukan aksi serupa. Tujuannya untuk menagih janji Gubernur Sumsel tentang pendidikan gratis yang sebelumnya pernah diberlakukan di Sumsel.

“Kami datang ke kantor Gubernur Sumsel, untuk menagih janji Gubernur Sumsel mengenai biaya pendidikan gratis,” kata Carma Aprianto, salah satu peserta aksi kepada kabarsumatera.com, Rabu (19/6/2019).

Kali itu, Carma mengaku baru mengetahui adanya surat edaran dari Pemprov Sumsel tentang larangan pungutan di setiap sekolah. Menurut Carma, saat aksi pertama informasi itu belum disosialisasikan oleh dinas pendidikan Sumsel, sehingga sebagian wali murid tidak mengetahui.

Menurut Carma, bila surat edaran sudah disampaikan kepada para kepsek sebelumnya, sebaiknya pungutan di sekolah yang sudah diterima harus dikembalikan kepada siswa. Sebab dalam edaran itu sekolah melarang adanya pungutan kepada siswa.

“Setelah surat edaran disampaikan kepada kepsek SMA/SMKN se-Sumsel, maka pungutan biaya yang sudah diterima sekolah, wajib dikembalikan ke seluruh murid,” tegas Carma.

Terkait dengan hal itu, AIC mendesak kepada pihak terkait agar surat edaran kepada para kepsek di SMA/SMKN se-Sumsel harus segera diumumkan dan dijalankan. Sementara, masyarakat bersama AIC akan mengontrol surat edaran tersebut.

TEKS / FOTO : MUHAMMAD RIDHO   I   EDITOR  : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster