Pemilu ingin damai, syaratnya penyelenggaranya harus adil

PALEMBANG  I   KSOL — Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) diharapan dapat membuat pelaksanaan pemilu 2019 berjalan dengan adil, sejuk, aman dan damai. Menurut Dhaby K Gumayra, SH, M.Hum, praktisi hukum di Palembang salah satu syaratnya penyelenggaran pemilu harus adil.

”Syarat pemilu damai adalah penyelenggarannya harus adil,” tegas mantan praktisi politik Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Palembang kata Dhaby saat diskusi “Ikhtiar Gerakan politik Kaum Millenial Dalam Mewujudkan Pemilu 2019 Yang Damai, Sejuk dan Aman” di Aula Rumah Makan (RS) Indah Raso Palembang, Senin (28/01/2019).

Kali itu, Dhaby menyinggung, penyelenggara pemilu selama ini sering tidak adil dan tidak jujur. Akibat dari ketidakadilan dan ketidakjujuran yang dilakukan penyelenggara, menyebabkan konflik dimana-mana.

Kerusuhan yang terjadi selama ini dikarenakan penyelenggaranya ketahuan curang dalam pelaksanaan pemilu. “Kerusuhan yang terjadi akibat penyelenggaranya ketahuan berbuat curang dalam pemilu,” tambah Dhaby.

Lebih lanjut Dhaby menyatakan, saat ini kualitas demokrasi di Indonesia menurun. Sebagai contoh, ada beberapa caleg yang perolehan suaranya memenuhi kuota menjadi anggota parlemen. Tapi seketika caleg bersangkutan menjadi kalah. Sebaliknya caleg yang kalah menjadi menang. Menurut Dhaby, ini salah satu fakta perilaku curang yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Meski demikian, Dhaby mengatakan pernyataannya itu tidak menuduh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah curang dalam menggelar pemilu. Namun Dhaby hanya melihat kekisruhan hasil pemilu acapkali disebabkan penyelenggara pemilu.

“Saya tidak mengatakan jika KPU tidak adil, tapi hanya menyebutkan bahwa ketidakdamaian pemilu selama ini, disebabkan oleh penyelenggara yang tidak adil,” imbuh Dhabi.

Seiring dengan itu, Dra. Kelly Mariana, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, setuju bila syarat pemilu damai dimulai dari sikap adil dari penyelenggaranya. Oleh sebab itu, agar KPU adil harus menjalankan kode etik yang sudah ditetapkan.

“KPU kan dibatasi oleh undang-undang, ada kode etik, ada DKPP. jadi semua langkah yang kami lakukan sudah sesuai tahapan,” kata Kelly dalam sesi diskusi (28/01/2019).

Kelly menambahkan, selama ini KPU  Sumsel sudah menjalankan aturan terkait pemilu. Kelly menegaskan KPU Sumsel tidak akan takut jika dituduh tidak adil. Sebab, dalam pelaksanaannya KPU Sumsel sudah melaksanakan pemilu dengan baik.

”Jadi kami (KPU) tidak takut, kami tidak melakukan hal yang salah, karena kami sudah menjalankan pemilu dengan regulasi yang ditetapkan undang-undang,” ujar Kelly.

Selama ini, KPU masih diberimandat sebagai penyelenggara pemilu yang dipercaya masyarakat. Menuutnya, bila ada sekelompok orang yang tidak percaya, kinerja KPU hal itu biasanya dari orang-orang yang tidak terima dengan aturan yang telah dibuat KPU.

“Ohh masih banyak, masih banyak yang percaya dengan KPU. Orang-orang yang tidak percaya, biasanya dari sekelempok orang yang tidak sepakat dengan keputusan KPU. Atau misalnya orang-orang yang tidak ingin pemuli sukses, yah mereka tidak percaya,” ujarnya.

Mengomentari hal itu, Bambang Irawan, Ketua Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumbagsel mengatakan, Bambang Irawan mengungkapkan, KPU sebagai penyelenggara pemilu berada diposisi yang serba salah.

“Jadi sebenarnya, penyelenggara pemilu berada diposisi yang serba salah. Bagi pihak yang yang kalah penyelenggara salah. Bagi orang yang menang juga penyelenggara salah,” kata Bambang di Palembang, Senin (28/01/2019).

Menurut Bambang selama ini yang salah bukan penyelenggaranya. Tetapi justru peserta pemilunya yang membuat kegaduhan, membuat sekat dan kotak mengkotak pemilih.

Bila KPU yang membuat gaduh dalam pemilu, sudah tentu KPU tidak akan dipercaya sebagai penyelenggara. Tapi buktinya, sampai saat ini KPU kata masih jadi media terpercaya dalam pelaksanaan pemilu. “Namun begitu, ada yang mungkin tidak percaya. Tapi kalau HMI, setiap kebijakan yang diambil KPU harus didukung,” tambahnya.

Meski demikian, menurut Bambang, HMI tetap akan mengawasi penyelengaraan pemilu yang dilakukan KPU.**

TEKS / FOTO : MUHAMMAD RIDHO




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com