Hakim langgar kode etik, laporkan ke KY (Kolom Edisi Januari 2019)

KOLOM YUDISIAL EDISI JANUARI 2019 

Sampaikan informasi/konsultasi/pertanyaan/tanggapan/saran/kritik anda seputar persidangan dan etika/perilaku hakim di dalam maupun luar dinas kepada : Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, alamat Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas, Blok kiri/Depan Kodam II Sriwijaya) telpon 0711-5734945 atau melalui email: penghubungky@gmail.com atau pkysumsel@komisiyudisial.go.idRespon akan dimuat setiap 3 pekan dalam setiap bulannya.

———————————————–

Pertanyaan Masyarakat:

  1. KY kapan akan berkunjung dan membuat kegiatan dan diskusi dengan masyarakat di Baturaja karena disini juga perlu diawasi hakim-hakimnya agar bekerja sesuai dengan kode etik dan hukum acara. Terima kasih. Elsy Marlina di Baturaja. Elsyivon@yahoo.com

Respon:

Saudarai Elsy, KY Sumsel sangat terbuka untuk dialog dengan masyarakat di berbagai daerah yang ada di wilayah Sumsel, termasuklah Baturaja. Harapan kita bersama segera dapat dilaksanakan di daerah Baturaja ya. KY Sumsel juga mengharapkan saudari bersedia menjadi mitra dalam mengawal peradilan di Baturaja. Jika sedang ke Palembang silahkan mampir ke kantor milik kita bersama di Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas, Blok kiri/Depan Kodam II Sriwijaya) telpon 0711-5734945.

  1. Apakah hakim yang membuat putusan karena ada suap sehingga putusan yang dibuatnya menjadi rendah dapat diproses oleh KY? Indra Hadi di Sekayu. hadisentosa@yahoo.co.id

Respon:  

Saudara Indra, dugaan pelanggaran kode etik hakim dapat dilaporkan ke KY. Bila memang memiliki bukti pendukung seperti rekaman, foto, video, dan atau saksi yang melihat akan lebih baik lagi. Selain itu kami harapkan untuk menyiapkan dan membawa foto copy KTP atau kartu identitas lainnya. Namun perlu kami sampaikan bahwa Komisi Yudisial tidak dapat mengubah putusan hakim karena putusan hakim adalah hak mutlak majelis hakim yang sangat KY hormati. Namun jika dalam putusan terdapat banyak kejanggalan dan/atau dalam proses persidangan sejak tahap awal hingga akhir terdapat indikasi suap seperti yang saudara sampaikan maka dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial. Selengkapnya silahkan langsung datang ke kantor milik kita bersama di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas, Blok kiri/Depan Kodam II Sriwijaya) telpon 0711-5734945.

  1. KY apakah bisa dibantu pemantauan persidangan untuk perkara perdata di PTUN dan apa saja syaratnya?. Yeyen Erlangga di Kertapati. Yeyener12@gmail.com

Respon:

Saudara Yeyen, syarat mengajukan permintaan pemantauan ke KY sederhana saja. Silahkan menyiapkan syarat administratif (identitas pelapor beserta alamat surat, alamat email, nomor hp/faximile, lalu nomor perkara, jadwal dan agenda persidangan, identitas majelis hakim dan panitera pengganti, identitas para pihak yang berperkara, kronologis singkat perkara) dan syarat substanstif (uraian mengenai alasan pentingnya dilakukan pemantauan). Kami harapkan untuk segera datang ke kantor PKY Sumsel di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Nomor 7490 (Gedung Baznas Blok kiri, Depan Kodam II Sriwijaya) atau segera hubungi kami di nomor telpon 0711-5734945, atau ajuan pemantauan dapat dikirim melalui email penghubungky@gmail.com.

  1. KY bisakah mengadukan Jaksa yang nakal karena sering meminta uang lelah jika melaksanakan sidang adik kami yang saat ini jadi terdakwa di salah satu pengadilan di Sumsel ini. Tarmizi di Banyuasin. Mizisiani@yahoo.co.id

Respon:

UU Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 menegaskan wewenang dan tugas KY hanya menjaga dan mengawasi etika dan perilaku hakim, namun tidak termasuk aparat pengadilan lainnya seperti Jaksa. Demikian.

  1. Tolong informasinya bagaimana cara mandiri mengetahui perkembangan laporan yang disampaikan ke KY karena kalau harus ke Jakarta sangat banyak biaya yang akan dikeluarkan. Taufan di Lubuk Linggau. Taufan@yahoo.com

Respon:

Komisi Yudisial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menelusuri perkembangan laporannya melalui situs resmi Komisi Yudisial http://www.plm.komisiyudisial.go.id/ kemudian register terlebih dahulu apabila belum memiliki akun, lalu ketik nama pelapor atau identitas pelapor pada menu search, lalu klik maka akan tampil status data pengaduan masyarakat. Selain itu dapat pula menghubungi hot line Komisi Yudisial di 021-31903876/ 021-31903902/ 021-31903802 atau menghubungi kantor Penghubung KYRI Wilayah Sumsel di 0711-5734945. Demikian.

  1. Mohon informasinya bagaimana mekanisme penanganan laporan pelanggaran kode etik hakim ke KY. Terima kasih. Yusuf M Amir di Banyuasin. Amiryusuf@yahoo.com.

Respon:

Sebagaimana peraturan KYRI No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat proses penanganan laporan yakni sejak laporan dinyatakan lengkap. Selanjutnya akan diverifikasi, diregistrasi, dianotasi, dan dilaksanakan sidang panel (sidang yang memutuskan laporan dapat/tidak dapat ditindaklanjuti). Demikian informasi dari kami. **




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com