GOLPUT DI KAMPUNG KAMI

Oleh Imron Supriyadi, Jurnalis

Saya kembali mengucap syukur alhamdulillah untuk yang ke sekian kalinya. Sebab dalam dua bulan terakhir, sebagian teman di kampung saya, Tanjung Enim sedang mengalami peningkatan kesadaran kepedulian terhadap tatanan politik, sosial dan budaya yang terjadi di negeri ini.

Tetapi karena latarbekakang yang terbatas, dalam setiap perbincangan kadang-kadang ngawur, meski sesekali juga rasional. Sama halnya yang terjadi malam itu. Tanpa tema, kami berbincang tentang situasi politik. Analisa politik ala kampung ya sekenanya. Tak ada narasumber utama dan tanpa referensi.

Pembicaraan kami sampai juga pada urusan golopngan putih (golput). Sebab sebagian teman saya, sejak usia dewasa (memiliki hak pilih) sampai saat ini belum mau memilih pada pada perhelatan demokrasi, baik pada pilkada, pileg dan pilpres. “Saya sekarang amsih golput.” ujarnya, yang dkembali ditegaskan malam itu.


BACO TULISAN LAINNYO : FALSAFAH GOLPUT


“Lho, kok malah golput terus? Itu namanya kamu tidak menggunakan hak politik untuk menentukan masa depan bangsa ini?” protes Riz, salah satu pekerja seks komersil yang berhenti setelah mendapat pinjaman modal tanpa agunan.

“Siapa bilang golput bukan hak politik?!” ujar Jani membela diri. “Golput ya hak politik saya!” tegas staf kebersihan perusahaan Batubara di Tanjung ini.

“Tapi kamu tidak memilih itu kan bukan karena kamu tidak senang dengan salah satu calon, tetapi karena kamu  tidak kebagian rompi dari tim sukses, kan? Jadi alasan itu tidak ideologis, Bung!” kata Jun, salah satu buruh kolam renang sekolah TK Tanjung Enim, yang sedang mulai gemar membaca buku-buku politik dan nonton film “GIE”.

“Itu hanya salah satu faktor saja. Masih ada lagi sebab lain. Tapi ini rahasia perusahaan? Sebab kalau aku sebut, berarti aku tidak taat pada azaz pemilu, jurdil, bebas dan rahasia,” Jani kembali membela diri.

“Tapi kalau golput terus, kau punya peluang jadi kelompok oportunis. Ikut menang tapi tak ikut berjuang?!” ujar Hen, seorang tenaga desain grafis panggilan di kampung kami memancing argumen Jani.

Lho, kenapa kita mesti aneh? Sebagian warga di negeri ini kan memang oportunis. Lebih dari separo masyarakat kita menganut ideologi ikan seluang. Mereka hanya mendekati pantat yang akan megeluarkan tai di sungai. Setelah orang itu pergi dan cebok, ikan-ikan itu akan mencari pantat lain yang menguntungkan perutnya,” ujar Jani mengutip Novel “Juaro” Taufik Wijaya, jurnalis cum seniman di Palembang.

“Tapi aku setuju dengan golput,” Frans salah satu mahasiswa politik yang droup out akibat dikriminaslisasikan perguruan tinggi karena demo menolak kenaikan SPP.

“Nah, ini satu lagi mahasiswa oportunis,” Hen setengah tidak setuju.

“Jangan prasangka buruk dulu, Bung! Ada alasannya,” ujarnya.

“Kalau kita memilih, artinya kita secara bulat-bulat memandatkan kedaulatan kita kepada wakil kita. Apakah pada anggota dewan, kepala daerah dan kepada presiden sekalipun. Gitu kan? Jadi, kalau suatu saat ada kesalahan kebijakan yang dilakukan oleh DPR, kepala daerah dan presiden, ya kita ndak usah protes, sebab kita sudah memandatkan kedaulatan kita, hak politik kita kepada mereka!” Frans menjelaskan seperti pakar politik yang sok tahu.

Sesaat, saya dan teman-teman hanya saling pandang. Jani manggut-manggut mengiyakan karena merasa dibela. Riz terlihat dingin tapi serius. Hen, hanya mengepulkan asap rokoknya yang tinggal setengah. Tapi Hen tampak kurang setuju dengan Frans.

“Tapi aksi turun ke jalan atau protes terhadap kebijakan itu kan bagian dari pendidikan politik dan proses demokrasi! Dan itu dilindungi undang-undang!” Jun angkat bicara.

“Bener, Men!” sela Kiai Majid, pegiat agama asal Jombang yang kini tingga di Tanjung Enim, menimpali. Tak ayal suasana makin panas.

“Kalau itu alasanmu, berarti para pemilih di negeri ini tidak boleh protes terhadap kesalahan kebijakan, karena mereka sudah menentukan pilihan, begitu?” Jun makin meninggikan suaranya. Matanya menatap tajam pada Frans.

“Bener banget! Yang boleh protes itu orang macam kita, Jani dan teman-teman yang tidak menggunakan hak politiknya, sebab kita golput!” Frans kali ini bicaranya mendekatkan mulutnya ke teliga Jun. Ini bentuk penegasan Frans terhadap sikap golput yang dianggap paling rasional dalam menyikapi situasi politik seperti sekarang.

“Jadi warga yang golput lebih berhak melakukan protes dan aksi turun ke jalan, sementara yang memilih tidak berhak begitu?!” Jun setengah tidak menerima.

“Yap! Karena kita yang golput belum memandatkan kedaulatan kita kepada siapapun. Masih tersimpan di dalam hati nurani kita. Jadi kita yang golput memang harus menjadi kelompok opisisi yang bertugas mengontrol kebijakan negara,” ujar Frans merasa menang dalam perdebatan kali itu.

Jun masih bersungut-sungut. Lain menahan tawa dengan sikap Jun yang serius menanggapi perdebatan  malam itu.

“Tapi mengeritik kebijakan itu hak setiap warga negara. Ndak bisa kau larang aku untuk protes kalau kebijakan itu memang tidak berpihak pada rakyat?!” Jun suaranya kian tinggi. Kali ini Jun mulai menunjuk wajah Frans.

“Itu salah ente sendiri, kenapa ente kasih mandat pada mereka?!” jawab Frans setengah mengejek. Ia menaikkan alis. Matanya masih menatap serius pada Jun.

“Jangan terlalu serius, nanti botak kepala kamu, Jun,” Riz meredakan suasana.

Semua jadi tertawa. Jun masih tampak kesal. Ia senyum walau dipaksa. Jun menghidupkan sebatang rokok. Kepulan asap meluncur dari mulutnya. Ia hembuskan asap sekuat tenaga. Dadanya yang penuh oleh argumen Frans agak jadi mereda.

“Ada beberapa alasan dari dua sikap politik itu,” Kiai Majid menyela pembicaraan. Pandangan mereka seketika beralih ke arah kiai. Mereka tampak serius, menunggu kalimat lanjutan yang akan keluar dari bibir Kiai Majid. Perdebatan Frans dan Jun seolah sirna. Walau getaran kesal itu masih terasa diantara Jun dan Frans. Untung mereka tidak berantem seperti sebagian anggota dewan yang berbeda pendapat dan pendapatan.

“Pertama, warga yang menggunakan hak pilih. Di kalangan masyarakat sipil, ada alasan struktural dan kultural kalau tidak menggunakan hak pilih. Alasan struktural, kerena mereka takut dimarahi pak camat, pak lurah, pak er-te, atau pak er-we. Secara kultural, mereka ada perasaan tidak enak dengan tetangga kalau tidak ikut membaur dalam suasana pesta demokrasi di dekat rumahnya. Yah, mereka anggap datang ke TPS menjadi sarana pergaulan saja. Dengan alasan ini, warga yang memilih tetap memiliki peluang golput di TPS dengan mencoblos semua gambar. Kita kan tidak tahu, iya, kan?”

Sesaat suasana hening. Mereka mencoba mengaduk-aduk logikanya sendiri dengan penafsirannya masing-masing.

“Sebagian lagi, warga yang memilih juga didasari oleh keinginan mencoba figur baru, dengan alasan kalau-kalau saja ada perubahan. Alasan kalau-kalau ini memang tidak ideologis. Tetapi inilah warna-warni pikiran sebagian warga kampung kita, selalu ingin mencoba yang baru, sama dengan membeli Hand Phone,” Kiai Majid mencoba mengajak kami berpikir dari berbagai sudut pandang.

“Yang Golput?” Jun tak sabar lagi menunggu.

“Nah, itu juga disebabkan sebagian pengelola negara ini belum sepenuhnya memenuhi kehendak rakyat seperti kita. Pemilu, sebenarnya bisa menjadi awal yang baik untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap partai, anggota dewan atau kepada para kepala daerah. Tapi hasilnya melenceng jauh dari harapan. Wakil rakyat moralnya bukan berubah baik, malah makin parah. Kepala daerah, sejak pemberlakuan undang-undang otnomi daerah malah menjadi raja-raja kecil di wilayahnya. Dari kenyataan ini, sebagian warga di kampung kita kemudian menjadi apolitis alias apatis dan tidak peduli dengan isu-siu politik dan pemilu. Mereka bilang, partai itu lembaga yang hanya membohongi rakyat. Pelakunya ya sebagian wakil rakyat di DPR dan DPRD yang lupa dengan rakyatnya. Makanya DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi Dewan Penipu Rakyat,” kata Kiai mengutip puisi WS Rendra saat dibaca di halaman Monpera Palembang tahun 1999.

“Wah, kiai ini kok pinter juga ngomong soal politik? Mestinya Kiai saja yang jadi wakil kita di DPR, supaya orang-orang seperti kita bisa ada perubahan nasib,” Riz berseloroh.

“Saya takut, kalau jadi anggota DPR malah tidak bisa ngobrol dengan kalian. Padahal anggota dewan kan harus lebih banyak melihat rakyatnya dari pada harus studi banding atau ongkang-ongkang di kursinya. Bagaimana mungkin seorang pemimpin akan tahu kondisi rakyatnya kalau hanya duduk di singgasananya. Sekarang ada saja kiai, yang sebelum jadi pejabat, rajin membaca ayat kursi, tapi setelah duduk di kursi pejabat, hanya kursinya saja yang diduduki, sementara ayatnya ndak pernah dibaca lagi,” ujarnya berseloroh.

Ada yang tertawa. Ada yang diam. Di antaranya menyeringai hingga tampak sebagian giginya. Saya mengamati satu persatu teman-teman saya, yang sebagian juga ada yang tidak mengerti ucapan Kiai Majid. Tapi itulah kejujuran mereka. Mereka tahu kalau dirinya tidak tahu. Ada juga yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Sebagian lagi ada yang tidak tahu kalau sebenarnya dirinya memang tidak tahu. Tapi syukur, mereka bukan golongan warga yang tidak mau tahu. (*)

 Tanjung Enim, 22 September 2008 M / 22 Ramadhan 1429 H




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com