FALSAFAH GOLPUT

Oleh: Lukman Hakim Husnan

Golput adalah, seharusnya, sikap politik.

Waktu itu, sekelompok pemuda menggelar long march. Dimulai dari gedung Balai Budaya dan direncanakan berakhir di Bapilu Golongan Karya (alias Golkar yang belum bermetamorfosa menjadi partai) di Jalan Tanah Abang III Jakarta.

Baru setengah jalan, di depan bangunan Kodim, arak-arakan ini dihentikan aparat. Harian Kompas edisi 19 Juni 1971, mengutip Kodim, memberitakan alasan pencokokan; “karena mereka sudah menyebarkan pamflet”. Pamflet atau selebaran yang dimaksud berisi seruan untuk menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Beberapa bulan sebelumnya, deklarasi untuk “menjadi penonton yang baik” dikumandangkan oleh Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI), Max Wajong. Para mahasiswa, disokong oleh sejumlah intelektual yang menyebut diri sebagai oposisi (yang pada tahun sebelumnya juga terlibat demonstrasi-demonstrasi mengkritik kebijakan pemerintah), merasa tidak puas dengan narasi Pemilu yang disajikan pertama kali oleh rezim Orde Baru pada tahun 1971.

 


BACO JUGO TULISAN LAINNYO : GOLPUT DI KAMPUNG KAMI


Kenapa? Sebab, buat mereka, Pemilu sekedar akal-akalan Orde Baru untuk memantapkan kekuasaannya yang baru berusia beberapa tahun. Ada sepuluh partai peserta Pemilu, setelah banyak yang lain (seperti PKI, Masyumi, dan PSI) dipereteli, tapi semua dikendalikan oleh rezim. Ketua Umum PNI, misalnya, adalah orang yang terpilih dari beberapa calon yang sebelumnya sudah diseleksi oleh Pemerintah. Pemimpin Parmusi bahkan ditunjuk langsung oleh Soeharto.

Max Wajong akan tetapi belum mendefinisikan gerakan yang dideklarasikannya sebagai Golongan Putih. Sampai Imam Waluyo Sumali, bekas Ketua Ikatan Mahasiswa Kebayoran, menulis artikel berjudul “Partai Kesebelas untuk Generasi Muda” di Harian KAMI edisi 12 Mei 1971. Intinya Imam menggagas kemunculan partai kesebelas, selain sembilan parpol dan satu Golkar yang bertanding dalam Pemilu. Ia mengaku pesimistis dengan hasil yang akan dicapai oleh Pemilu 1971.

Partai kesebelas tersebut dinamakan Partai Putih. Ini sebetulnya ajakan Imam untuk mencoblos bidang putih yang mengantarai logo-logo partai di dalam surat suara. Dengan demikian khalayak bukan diajak untuk absen dari bilik pencoblosan. Mereka tetap mencoblos, tapi dengan niat tidak memilih. Dengan begitu suara jadi tidak sah, dan tidak dihitung.

Tak begitu lama, ukuran gerakan ini kian gemuk. Tokoh-tokoh pemuda macam Arief Budiman, Marsilam Simanjuntak, Husin Umar, Asmara Nababan, dan Julius Usman pun bergabung. Partai Putih gagasan Imam Waluyo kini bermetamorfosa menjadi Golongan Putih dengan logo berupa segilima di atas dasar putih polos.

Di sejumlah titik di Jakarta, pamflet simbol ini bertebaran. Arief Budiman, dalam wawancara dengan Tempo, tampaknya mendapatkan inspirasi Golput ini dari pertemuannya dengan Soeharto dalam aksi Antikorupsi setahun sebelumnya. Saat itu Arief menanyakan pada Presiden apakah dibenarkan jika ada golongan yang tidak mau ikut memilih dalam Pemilu. Soeharto menjawab, “Boleh, asalkan bertindak melalui saluran hukum”.

Demikianlah titik awal sejarah keberadaan Golongan Putih di Indonesia. Ia mula-mula adalah sebuah sikap politik spesifik yang dialaskan pada hak warga negara untuk tidak menentukan pilihan (abstain). Sebagaimana memilih adalah hak, maka tidak memilih juga adalah hak.

Hal ini sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa memilih adalah hak, bukan kewajiban. Ini artinya orang boleh saja, oleh karena satu dan dua alasan, tidak menggunakan hak pilih-nya.

Akan tetapi meskipun demikian, terjadi polemik ihwal apakah boleh mengajak khalayak atau dengan kata lain meng-kampanye-kan Golput. Beberapa orang, barangkali merujuk pada pasal 308 UU yang sama, mengkategorikan para penyeru Golput sebagai telah melakukan tindak pidana. Paling tidak, kita sering mendengar pernyataan para pejabat atau aktivis partai yang cenderung menyalahkan Golput.

Sebaliknya, menurut sejumlah aktivis hak asasi manusia, melarang orang dari Golput bisa jadi juga merupakan tindak pidana. Pasal 308 UU Pemilu semestinya juga harus dibaca sebagai larangan memaksakan atau menghalang-halangi hak untuk memilih, atau untuk tidak memilih. “Pelarangan Golput,” kata Haris Azhar, sebagaimana dikutip dari Hukum Online, “merupakan bagian dari pelanggaran hukum.”

Di sisi lain, upaya untuk menanggulangi “wabah golput” juga dilancarkan dengan menggunakan argumentasi-argumentasi keagamaan. Orang, misalnya, dilarang golput sebab konon sikap enggan untuk memilih pemimpin itu berhukum haram. Asal mula dalilnya adalah sebuah kaidah ushul fiqh:

مَالاَيَتِمُّ اْلوَاجِبُ اِلاَ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Segala hal yang karena sesuatu yang wajib jadi tidak sempurna, maka berhukum wajib.”

Logikanya: menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur serba-serbi urusan kaum muslimin adalah kewajiban. Dengan demikian menetapkan pemimpin (nasbul imam), yang tanpanya sebuah pemerintahan mustahil berdiri, adalah juga berhukum wajib.

Sejujurnya, setidaknya dalam Madzhab Syafii (yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia) hukum menetapkan pemimpin tidak semenakutkan itu. Tengok umpamanya dalam Mughnil Muhtaj:

بقي أن نقول أن وجوب نصب الخليفة الذي ذهب اليه جمهور العلماء ليس وجوبا عينيا بل هو وجوب كفائي شأنه شأن سائر الواجبات الكفائية من جهاد وطلب علم ونحو ذلك فإذا بهذه الوظيفة من يصلح لها سقط وجوبها على كافة المسلمين

“Kewajiban menetapkan pemimpin, sebagaimana disepakati oleh jumhur ulama, adalah bukan kewajiban individual (wajib ‘ain), akan tetapi kewajiban komunal (wajib kifayah). Ini seperti hal-hal lain yang juga wajib kifayah laiknya jihad, menuntut ilmu, dan sebagainya.”

Dengan kata lain, status Golput mirip dengan hukum shalat jenazah. Anda tidak berdosa hanya karena saking sibuknya, Anda lantas tak sempat menyalati tetangga sesama muslim yang wafat siang tadi, selagi tetangga-tetangga Anda yang lain sudah menyalatinya. Anda hanya kehilangan kesempatan untuk memperoleh tambahan pahala.

Lantas bagaimana dengan argumentasi para pembenci Golput yang kerap menakut-nakuti, “Jangan Golput! Pilihlah yang menurut Anda baik! Sebab jika Anda tidak menggunakan hak pilih Anda, itu berarti Anda telah menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang yang buruk.”

Pernyataan macam ini barangkali, salah satunya, disandarkan pada kaidah fiqh:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمُهما ضررًا بارتكاب أخفهما

“Ketika dua hal yang rusak saling bertentangan, maka yang paling besar kerusakannya mesti dihindari, dengan cara memilih (menjalani) yang paling sedikit kerusakannya.”

Kita tahu, tidak ada satu partai pun yang ikut Pemilu yang tidak bercela, seperti halnya tidak ada satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pun yang tidak memiliki sisi gelap. Kaidah fiqh di atas mengajak kita untuk mempertimbangkan rekam jejak dari partai atau pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan kemudian menentukan pilihan pada yang paling sedikit jejak keburukannya.

Apakah ajaran inilah yang kemudian menggiring kita untuk, seperti kecenderungan yang tampak akhir-akhir ini, mencari-cari aib (dan kemudian juga berujung pada fitnah) terhadap kontestan Pemilu yang tak kita sukai? Saya tidak tahu. Yang pasti, argumentasi ini setidaknya dapat dijawab dengan beberapa penjelasan:

Pertama, agar dapat lepas dari beberapa pilihan yang buruk, kita tidak selalu harus memilih salah satunya. Beberapa pilihan bahkan tidak harus kita pilih sama sekali, seperti dalam kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabb (menghindar dari sesuatu yang saling bertentangan adalah sunnah).

Sederhananya, saat pagi-pagi di dapur, Anda tidak sama sekali menemukan jenis makanan yang sesuai dengan selera Anda. Apakah itu berarti Anda wajib memilih salah satunya? Barangkali iya, sebab mungkin kantong Anda sedang cekak sehingga mustahil Anda sanggup membeli makanan di warung. Atau tidak, sebab bukankah Anda bisa berpuasa, sembari berharap istri atau tetangga Anda menghidangkan makanan lezat saat berbuka?

Demikianlah pula pilihan politik. Orang memilih menjadi bagian dari Golput bukan sebab pertimbangan mana yang lebih banyak kebaikan atau yang lebih sedikit keburukannya. Perkara ini sungguh amat relatif, bergantung pada seberapa jauh salah satu kubu membuka aib dari lawan-lawannya, atau bahkan seberapa jauh mereka memfitnah musuh-musuhnya. Parameter baik dan buruk ternyata kita dapat dari hasil pertarungan politis yang itu-itu juga.

Ini belum lagi apabila kita mempertimbangkan bahwa sekelompok orang memilih untuk Golput dengan pertimbangan intelektual-ideologis macam yang dilakukan oleh pencetus Golput pada era 70-an.

Mereka percaya bahwa sekalipun seolah-olah terdapat proses “memilih” dalam Pemilu, nyatanya “tidak ada pemilihan” sama sekali. Kita disuguhi dengan sistem dan perilaku politik yang itu-itu juga, yang hanya memperjuangkan agenda politik tertentu dari kelompok-kelompok tertentu pula.

Beberapa orang percaya bahwa sistem kepartaian saat ini adalah sistem yang menindas, tak peduli ia memasang sosok-sosok yang memiliki kharisma kuat. Sekali seseorang berkuasa, berikutnya yang bekerja adalah mesin-mesin invisible yang selama ini berada di balik layar.

Jadi Golput bukan soal memilih lesser of two evils. Dan Anda boleh tidak mempercayai teori yang nampaknya berbau konspirasi ini. Tetapi sesekali Anda boleh bertanya pada para pemuda pendukung gerakan kiri yang memiliki energi berlebihan untuk melawan korporasi-kapitalis. Atau paling tidak Anda boleh juga bertanya pada para pengusung ideologi khilafah, yang sejujurnya saya tidak tahu benar bagaimana sikap mereka terhadap Pemilu sebagai bagian dari sistem demokrasi yang mereka anggap kafir.

Kedua, Golput adalah sebuah protes, meski seringkali tidak didengar dan bahkan kerap mendapat cibiran. Golput, sebagaimana awal kehadirannya di Indonesia, merupakan sikap politik para pemuda cum intelektual atas sistem yang tidak beres. Implikasi penting dari fenomena Golput adalah bahwa ia justru dapat dimaknai sebagai alarm atau indikator bahwa bukan saja penyelenggara negara yang tidak beres, tetapi juga bangunan epistemologis yang melatarbelakangi sistem kenegaraan yang sedang berlangsung.

Golput, tak kurang tak lebih, mirip dengan sikap sekelompok ibu-ibu yang sampai detik ini, dari beberapa tahun silam, berdiri berpakaian hitam-hitam memakai payung di depan istana dalam aksi yang mereka sebut sebagai “Aksi Kamisan” (karena digelar setiap hari kamis).

Mereka menuntut penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang seperti tak pernah selesai, betapapun rezim jatuh bangun berulangkali. Kenapa masalah ini tak pernah selesai juga? Sebab tak ada itikad baik dari penguasa, atau karena soalnya lebih besar dari itu; bahwa borok-borok sistemlah yang menendangnya? Masalahnya, mungkin dan efektifkah mengkritik sebuah sistem yang terlanjur bobrok?

Itu, mengutip pelawak Asmuni, bukan suatu Hil yang Mustahal. Kita tahu, bahkan justru kesinambungan gagasan dari para penyeru Golput pada tahun 70-anlah yang kemudian dapat menumbangkan rezim Orde baru. Gagasan-gagasan kritis yang dimulai pada tahun-tahun itu diwariskan dari generasi ke generasi selama hampir 30 tahunan dan membuahkan Orde Reformasi.

Sekarang Anda tahu, Golput bukan sekedar sikap apatis, tetapi juga sikap kritis. Golput bukan sekedar keengganan untuk memilih. Golput bukanlah pada saat hari pencoblosan, seseorang dengan acuh tak acuh memilih untuk berpelesir di pantai menikmati hari libur. Peneliti LIPI, Luky Sandra Amalia, berpendapat, “Pemilih yang tidak memilih itu tidak sama dengan golput. Filosofinya beda. Sejarah golput dasarnya ideologi.”

Di suatu tempat di belahan bumi Indonesia, seseorang memilh Golput justru karena merasa bahwa setiap rezim tidak mungkin tidak memiliki borok yang harus dikritik. Ia berkata, “Saya Golput agar ketika nanti saya meng-kritik kontestan yang terpilih, saya tidak perlu susah payah menghadapi ewuh pakewuh yang mungkin muncul akibat pilihan saya dalam Pemilu.”

Wallahu a’lam bis shawab.




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com