AJI Palembang desak presiden cabut remisi pembunuh jurnalis

 57 total views,  1 views today

PALEMBANG  I  KSOL — Pemberian remisi terhadap I Nyoman Susrama oleh Presiden Joko Widodo, terkait kasus pembunuhan wartawan Radar bali, Jawa Pos, AA Gde Narendra Prabangsa dianggap Aliansi Jurnalis independen (AJI)  menjadi salah satu  langkah mundur dari penegakan hukum kasus pembunuhan jurnalis sekaligus menciderai kemerdekaan pers dan demokrasi. Karenanya, AJI Palembang melakukan penolakan atas pemberian remisi tersebut di kedai omah kopi rupa. Jum’at (25/1/19)

Remisi yang tertuang melalui keputusan presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang pemberian remisi berupa perubahan pidana seumur hidup menjadi tahanan pidana sementara telah diberikan kepada sebanyak 115 narapidana, termasuk diantara nya ialah otak dari pembunuh AA Gde Narendra Prabangsa. Prabangsa dibunuh terkait berita korupsi dan penyelewengan yang naik di radar bali, jawa pos, melibatkan Susrama.

Praktisi Hukum dari Universitas IBA Palembang, Kartika Lestari mengatakan remisi terhadap 115 terpidana hukuman seumur hidup merupakan angka tertinggi yang pernah ada. Menurutnya, landasan aturan remisi berasal dari Keppres Nomor 174/1999 dimana Keppres memperkuat keputusan menteri.

“Seumur hidup itukan berarti hukuman untuk kasus tindak pidana yang berat. Salah satunya yang dilakukan I Nyoman Susrama. Remisi dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman pidana sementara jelas akan memunculkan remisi ikutan, seperti remisi umum dan khusus di hari besar. Terpidana ini bisa menerima keringanan lebih banyak lagi. Saya paham, ini yang menjadi kekhawatiran ke depan karena ini bukan kejahatan biasa. Keppres bisa digugat melalui lembaga seperti AJI,” katanya.

Sejalan dengan Kartika, koordinator bidang advokasi AJI Palembang, Tasmalinda mengatakan pemberian remisi tersebut juga merupakan gambaran kemunduran dari kemerdekaan pers dan demokrasi, padahal kasus yang terjadi pada tahun 2010 lalu ini sebelumnya menjadi tonggak dari kemerdekaan pers meninjau belum adanya kasus terhadap pembunuhan jurnalis yang di usut tuntas dan di jatuhi hukuman berat terhadap pelakunya.

“AJI se-Indonesia mengecam remisi pembunuh jurnalis. Kita tolak apa yang dikeluarkan presiden memberikan remisi ini dan mendesak untuk dicabut,” tegasnya.

Ia juga menambahkan Kemenkumham meminta pandangan AJI terkait hal ini, karena yang mendapatkan remisi ini ada 115 orang. Salah satunya kasus pembunuhan jurnalis. Namun diakui kasus dengan korban jurnalis ini bukan masuk dalam kasus-kasus yang penting seperti narkoba, namun ketika ini diluluskan oleh seorang Presiden maka ini sangat mengganggu.

“Karena, orang yang menjadi korban adalah seorang jurnalis. Ketika sang pelaku mendapatkan remisi terhadap kasus pembunuhan jurnalis, ini seperti tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku. Dan sangat besar kemungkinan akan dilakukan calon pelaku lainnya. Ini juga menyangkut masalah kebebasan pers dan kemerdekaan demokrasi,” tambahnya.

Dalam kasusnya, Susrama sudah dihukum ringan karena jaksa sebenarnya menuntutnya dengan hukuman mati. Namun, hakim mengganjarnya dengan hukuman seumur hidup. Kebijakan presiden yang mengurangi hukuman itu dirasa sangat melukai keadilan tidak hanya keluarga korban, tapi jurnalis di Indonesia.

Di akhir diskusi, Ibrahim Arsyad, Ketua AJI Palembang meminta Presiden Joko Widodo agar mencabut keputusan presiden yang dinilai sangat tidak berimbang terhadap tindak pidana yang dilakukan Susrama.

“AJI meminta Presiden Joko Widodo mencabut keputusan presiden pemberian remisi terhadap Susrama. Kami menilai kebijakan semacam ini tidak arif dan memberikan pesan yang kurang bersahabat bagi pers Indonesia,” ujarnya.

TEKS / FOTO : MITA ROSNITA





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com