Imam masjid, tokoh agama bukan ASN, TNI dan Polri, boleh kampanye?

9 total views, 1 views today

PALEMBANG  I  KSOL —  Pelarangan kampanye menggunkan fasilitas publik, menurut Undang-Undang (UU) tentang kampanye, sudah menjadi harga mati. Rumah ibadah, institusi pendidikan dan tempat kesehatan, dilarang sebagai lokasi kampanye dalam bentuk apapun.

Alih-alih dilarang, tetapi faktanya hampir setiap 5 tahun sekali, baik di seminar, diskusi panel dan dialog publik selalu saja persioalan ini menjadi silang pendapat.

Salah satu diantaranya terjadi pada Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Stakeholder pada Pemilu 2019, yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Palembang, di Hotel Horison Ultima, Senin (24/12/2018).

Ketua Forum Umat Islam (FUI), Drs H Umar Said, dalam paparannya justeru menabrak UU yang melarang kampanye di lokasi fasilitas publik. Salah satu senior alumnus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumsel ini menitikberatkan pada UU yang menyebut pelarangan hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

Imam Masjid boleh kampanye?

Umar mengeritisi pilihan sebutan profesi yang di larang. Pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang kampanye dijelaskan ASN, Polri dan TNI dilarang kampanye. Termasuk didalamnya pelarangan kampanye di tempat ibadah, institusi pendidikan dan tempat kesehatan tidak boleh dijadikan area kampanye calon legislatif, yudikatif dan lain sebagainya.

“Yang dilarang kampanye di masjid itu ASN. Di UU No 7 tahun 2017 ini jelas, kalau imam masjid tidak dilarang kan?” ujar Umar setengah memprotes isi UU, Senin (24/12/2018).

Atas dasar itu, Umar menegaskan imam masjid boleh melakukan kampanye. Alasannya, imam masjid bukan termasuk ASN, TNI dan Polri. Oleh sebab itu, menurut alumnus Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang ini, imam masjid seharusnya boleh memberi arahan tentang pemilihan umum dan memberikan alternatif pilihan kepada para jamaahnya tentang siapa yang harus dicoblos di pemilu 2019.

Umar juga menyoal terhadap adanya laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyebut adanya ulama, tokoh agama yang melakukan kampanye dalam pekan terakhir.

Menurut Umar, bila ASN, TNI dan Polri yang melakukan kampanye jelas melanggar UU. Namun kata Umar, bila yang melakukan kampanye imam masjid, dan tokoh agama hal itu tidak bisa digolongkan pelanggaran kampanye, sebab dalam UU tidak disebut.

“Yang tidak boleh kampanye di masjid itu siapa? Kenapa imam masjid? Padahal UU itu terang mengatakan jika ASN-lah yang dilarang kampanye di dalam masjid, bukan imam masjid, ulama ataupun tokoh agama,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Umar menjelaskan imam masjid, tokoh agama tidak bisa dilarang oleh UU Nomor 7 tahun 2017. Keduanya (imam masjid dan tokoh agama) boleh melakukan imbauan kepada para jemaahnya, memberi pengarahan tentang siapa yang layak dan tidak dipilih pada pemilu 2019.

“Saya kira, sah-sah saja jika ulama atau imam masjid mengatakan kepada jamaahnya kalau mereka harus memilih siapa. Kalau calon itu sesuai dengan Islam, kenapa tidak diarahkan untuk memilih calon ini. Jika ada jeans yang baru, bagus dan berkualitas, mengapa kita harus memilih jeans lama yang kotor?” tambah Umar membuat perumpamaan.

MUI Palembang setuju

Penjelasan Umar Said disahuti Ustadz M Saim Marhadan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Palembang. Saim sepakat bila imam masjid, ulama atau tokoh agama boleh memberi pencerahan kepada jamaahnya di masjid.

“Maksud dari Ustadz Umar Said itu berikanlah kesempatan kepada para ulama agar mereka dapat memberi arahan atau pencerahan kepada jamaahnya. Saya memahami arah pembicaraan Ustadz Umar Said itu bukan kampanye, tetapi memberi ceramah kepada masyarakat agar cerdas dan mampu berpikir dengan baik,” tegas Saim ketika ditemui kabarsumatera.com, di sela-sela acara itu.

Lebih lanjut, Saim memaparkan fungsi dan tugas ulama harus memberi pencerahan di masjid kepada jamaahnya agar cerdas.  Sebab, menurut Saim ulama harus memberi ceramah yang berdasar pada konsep agama. Oleh sebab itu, kepada jemaahnya juga harus memberi pencerdasan menjelang pemilu 2019.

“Misalnya kalau jamaahnya ingin memilih calon legislatif, maka pilihlah wakil rakyat dan pemimpin yang baik, tapi bukan sifatnya bukan kampanye,” tegasnya.

Namun demikian, menurut Saim siapapun harus tetap menaati aturan kampanye, sebagaimana disebutkan UU Nomor 7 tahun 2017, tentang kampanye yang melarang menggunakan fasilitas umum saat berkampanye, termasuk rumah ibadah.

“Yah kita harus komitmen untuk tidak kampanye di tempat-tempat ibadah dan di sekolah-sekolah. Kalau misalnya masyarakat menemukan caleg atau tim kampanye melakukan kampanye di masjid langsung laporkan, intinya tegakkan aturan yang sudah dibuat,” tegas Saim.

Politik dan agama tidak dipisah

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi (Koordiv) Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Sumsel, Samsul Alwi, S.Sos, M.Si mengatakan, politik dan agama tidak bisa dipisahkan. Samsul mencontohkan siyasah.

Bila kemudian diatur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang kampanye, bukan berarti memisahkan agama dan politik tetapi menurut Samsul hal itu untuk mempertegas aturan. Tujuannya agar antara agama dan politik ini sesuai ketentuan.

“Caleg, tim kampanye, pelaksana kampanye, juru kampanye dan lain sebagainya dilarang kampanye di tempat-tempat ibadah, ini aturan undang-undang,” tegas alumnus Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Mantan aktifis Teater Fatwa UIN Raden Fatah Palembang ini menambahkan, dalam UU sangat tegas adanya larangan kampanye dilakukan di tempat ibadah, termasuk masjid, meskipun yang melakukan ulama atau tokoh agama, sebab mereka menggunakan fasilitas publik.

“Dalam undang-undang sangat tegas mengatakan, jika kampanye tidak boleh dilakukan di masjid, walaupun itu dilakukan ulama, ustadz atau tokoh agama masjid itu sendiri,” ujarnya mantan aktifis Pelajar Islam Indonesia (PII) Palembang ini.

Samsul menegaskan, meskipun imam masjid dan tokoh agama tidak dan bukan seorang caleg, bukan Polri dan TNI, namun ketika mengarahkan jemaahnya untuk memilih calon tertentu, menurut Samsul sudah masuk dalam unsur kampanye.

“Ustadz yang bukan calon, kemudian menyuruh jamaahnya untuk memilih caleg tertentu di masjid, maka hal-hal yang dilakukan ini termasuk ke dalam unsur-unsur kampanye,” tambahnya.

Namun berbeda halnya bila ulama, tokoh agama di dalam masjid sebatas mengajak jemaah untuk ikut serta dalam pesta demokrasi dan mengajak jemaah tidak golput. Hal itu masih bisa diperbolehkan. Sebab menurut Samsul hal itu imbauan untuk menyukseskan Pemilu 2019.

“Kalau ustadz, ulama dan tokoh agama mengajak jamaahnya untuk memilih di pemilu tahun 2019, melakukan pengawasan bersama Bawaslu dan melaporkan kecurangan dalam pemilu, maka itu sangat diperbolehkan,” ujar Samsul pada acara yang juga dihadiri Komandan Kodim (Dandim) 0418 Palembang, Letnan Kolonel (Letkol) Honi Havana.

Sementara itu, kepada kabarsumatera.com, Eko Kusnadi, S.Sos, M.Si, Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Palembang mengatakan, tempat ibadah, pendidikan dan kesehatan dilarang untuk dijadikan area kampanye, apapun alasannya karena sudah diatur undang-undang.

“Saya cuma menambahkan sedikit tentang pertanyaan dari Ustad Umar Said, tempat ibadah, pendidikan dan kesehatan tidak boleh dijadikan tempat kampanye. Kampanye di masjid tetap tidak boleh dilakukan tokoh agama, ulama atau ustadz masjid. Kalau di luar masjid boleh,” tegas Eko.**

TEKS/FOTO : MUHAMMAD RIDHO  I  EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com