Desa Pematang Sukatani gelar pelatihan BUMDes, Merespon UU Desa No. 6 Tahun 2014

 196 total views,  5 views today

OKI  I  KSOL – Upaya pemerintah untuk menggali dan mengembangkan potensi desa hingga kini masih terus dimaksimalkan. Satu diantaranya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di penjuru tanah air yang didasari Undang-Undang (UU) Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Merespon UU itu, Desa Sukatani Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel, salah satu diantara 74.910 desa di Indonesia, baru-baru ini, menggelar pelatihan BUMDes di desa tersebut, Kamis (27/12/2018)

Sujono, Kepala Desa Pematang Sukatani menyebutkan, pelatihan itu baru kali pertama dilakukan di desanya. Melalui pelatihan ini, menurut Sujono warga desa dan jajaran pengurus BUMDes mendapat pemahaman tentang status hukum BUMDes, tata kelola dan fungsi BUMDes dalam upaya penggalian dan pengembangan potensi desa.

Sujono mengaku, potensi di desanya sangat banyak. Namun hingga saat in masih perlu digali dan dikembangkan. Selama ini warga desanya terfokus pada perkebunan, sehingga potensi lain yang sebaiknya bisa digali dan dikembangkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat belum secara maksimal diberdayakan.

“Saya berharap, melalui pelatihan ini, selain pemahama tentang BUMDes, juga bisa mendorong warga mengembangkan ide, gagasan, kira-kira apa yang akan dikembangkan untuk warga desa,” ujarnya kepada kabarsumatera.com, via hand phone Rafa’iudin, S.Ag, salah satu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD) Kabupaten OKI, Sumsel, Kamis, (12/2018).

Kurangi Pengganguran

Menanggapi pelatihan BUMDes, Johan Febri Fadilah, S.IP, M.Si, Sekcam Mesuji Makmur mengatakan, pelatihan ini sangat penting dilakukan. Selain menambah pengetahuan tentang BUMDEs, juga dapat memotivasi warga untuk mencari usaha-usaha tertentu yang dapat dikembangkan di masa depan, demi tumbuhnya perekomian masyarakat.

“Hal terpenting dalam pelatihan, baik warga desa dan pengurus BUMDes dapat memahami tata kelola, baik administrasi atau bagaimana seharusnya mengelola BUMDes dengan baik,” ujarnya kepada kabarsumatera.com, Kamis (27/12/2018).

Johan Febri Fadilah, S.IP, M.Si, Sekcam Mesuji Makmur

Ditanya kemungkinan program BUMDes dapat mengurangi jumlah pengangguran, Johan optimis bila ke depan melalui pengembangan usaha yang dimediasi BUMDes, dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Sebab, pengembangan potensi di wilayahnya akan mendorong munculnya sejumlah usaha-usaha di luar perkebunan yang selama ini menjadi tulang punggung warga setempat. Bila tumbuh usaha-usaha di masarakat sudah tentu akan terjadi oenyerapan tenaga kerja. Disinilah pengurangan jumlah pengangguran terjadi.

“Kalau saya optimis. Secara perlahan jumlah pengangguran akan berkurang. Sebab kalau usaha yang dikembangkan melalui BUMDes dapat dimaksimalkan, tentu akan muncul usaha lain, dilur dari perkebunan. Misalnya warga bisa membuka usaha tenda, pelaminan, atau menggali seni seni budaya dan lainnya. Semua itu akan ada penyerapan tenaga kerja,” tambahnya.

Harus berkelanjutan

Seiring dengan itu, Karmo, Direktur BUMDes Desa Pematang Sukatani mengatakan, melalui pelatihan ini tingkat pemahaman terhadap BUMDes makin meningkat. Karmo mengaku, selama ini sudah mendengar BUMDes tetapi yang diperoleh hanya sebatas perintah membentuk. Tentang bagaimana kerjanya, tata kelola adminsitasrnya, belum dipahami secara detil.

“Sangat banyak yang kami peroleh dari pelatihan ini. Selama ini kami awam dengan BUMDes. Kalau dengar ya sekadar dengar, katanya harus dibentuk di desa, ya itu saja. Tapi kami belum tahu bagaimana cara kerjanya. Nah, setelah pelatihan ini, kami jadi tergambar bagaimana tugas dan bagaimana mengelola BUMDes,” ujarnya.

Karmo berharap, pelatihan sejenis seharusnya ada kelanjutan, sehingga wawasan dan pengetahuan warga, terutama tentang BUMDes akan bertambah. Apalagi, tujuan dari pembentukan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Saya berharap ada kelanjutan, jangan hanya mentok sampai disini, supaya kami di desa ini pengetahuannya bertambah, terutama bagaimana mengembangkan BUMDes untuk peningkatan ekonomi warga,” tambahnya.

Menjelaskan program BUMDes, Rafa’iudin, S.Ag, TA PMD Kabupaten OKI, Sumsel menjelaskan, program BUMDes merupakan perwujudan dari kebijakan Kementerian Desa dan Undang-Undang (UU) Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Alumnus Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang ini menambahkan, hingga saat ini pembentukan di Kabupaten OKi sudah mencaai 80% BUMDes yang terbentuk dari 314 desa di OKI.

Lebih lanjut, mantan Ketua Teater Aladin IAIN Raden Fatah Palembang ini mengatakan, selain BUMDes merupakan satu diantara program kementerian juga ada olah raga desa, produk unggulan desa dan embung (sejenis kolam) desa.

BUMDes Berbeda dengan Koperasi

Melalui program ini pemerintah ingin menggali dan mengembangkan ekonomi yang berbasis lokal, sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah. Tujuan utama program BUMDes, untuk menyejahterakan perekonomian masyarakat.

“Caranya menggali, mengembangkan potensi yang ada di sini. Nantinya warga bisa menggali bahkan membuat unit-unit usaha, sebagai bentuk pengembangan potensi lokal,” tegasnya.

BUMDes, menurut Rafa’iudin befrbeda dengan koperasi yang selama sudah lama berdiri. Koperasi hanya menjadi milik anggotanya, tetapi BUMDes menjadi milik warga. “Sehingga warga bisa berkreatfitas, mengembangkan usahanya melalui BUMDes ini,” tambahnya.

Mengubah desa dari subjek menjadi obyek

Dikutip dari berdesa.com, sejak Juli 2018, jumlah BUMDes di Indonesia mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di bumi nusantara. Jumlah itu lima kali lipat dari target Kementerian Desa yang hanya mematok 5000 BUMDes.

Masalah yang kini masih dihadapi, berbagai data menyebutkan sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang karena masih ‘sedikitnya’ pemahaman BUDMdes pada sebagian besar kepala desa.

Ada beragam masalah yang membuat ribuan BUMDes belum tumbuh sebagaimana harapan. Pertama, karena wacana BUMDes bagi banyak desa baru masih seumur jagung terutama sejak disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejak saat itu pemerintah kemudian menggenjot isu pendirian BUMDes di seluruh desa di penjuru nusantara. Ini membuat Kementerian Desa menjadi salah satu Kementerian yang paling sibuk keliling seluruh pelosok negeri demi sosialisasi jabang bayi bernama BUMDes ini.

Rafa’iudin, S.Ag, salah satu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD) Kabupaten OKI

Kedua, selama bertahun-tahun desa adalah struktur pemerintahan yang berjalan atas dasar instruksi dari lembaga di atasnya.  Hampir semua yang diurus Kepala Desa dan pasukan perangkatnya berpusat pada masalah administrasi.

Kalaupun desa mendapatkan porsi membangun, anggaran yang mengucur boleh dikatakan sebagai ‘sisanya-sisa’. Maka lahirnya UU Desa membuat Kepala Desa dan jajaran-nya membutuhkan waktu untuk mempelajari Undang undang dan berbagai peran dan tanggung jawab baru berkaitan dengan datangnya BUMDes di desanya.

Pengesahan UU Desa adalah titik balik sejarah bagi desa di Indonesia. Desa yang selama ini hidup hanya sebagai obyek dan dianggap hanya cukup menjalankan instruksi saja, berubah total.

Visi Presiden Joko Widodo yang menetapkan program membangun Indonesia dari pinggiran dalam Nawacita-nya adalah salahsatu yang membuat desa mendapatkan nasib baik. Perubahan mulai menyinari sudut-sudut wilayah Indonesia : desa.

Pengesahan UU Desa, Nawacita dan kemudian dana desa memang amunisi baru yang membuat desa memiliki kekuatan besar membangun diri. Tetapi di sisi lain ini adalah tantangan yang benar-benar berbeda dari sejarah desa sebelumnya.

Jika pada masa lalu struktur pemerintahan di atas desa bisa melakukan intervensi kebijakan yang dibuat desa, kini hal itu tinggal kenangan saja. Desa sepenuhnya memiliki wewenang untuk merumuskan langkahnya sendiri melalui Musyawarah Desa.

Tugas Kementerian dan kepala desa

Ini menjadi PR besar bukan hanya Kementerian Desa untuk bisa menjelaskan BUMDes kepada seluruh desa di seluruh nusantara. Tetapi juga tantangan besar bagi para kepala desa di berbagai pelosok negeri untuk memahami dan menjalankannya.

Bukan hanya dalam masalah merumuskan bagaimana dirinya akan membangun, desa juga memiliki wewenang sepenuhnya mengelola Dana Desa untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Bukan main-main, dana desa langsung ditransfer dari rekening APBN ke desa sehingga kini anggaran untuk desa tidak perlu lagi ‘mampir’ ke berbagai pos dan tercecer-cecer di jalan.

Jumlah dana desa juga bukan angka kecil, dalam empat tahun ini negara telah menggelontoran Rp. 187 triliun. Tahun 2018 ini, Dana Desa dianggarka Rp. 60 triliun dan direncanakan bakal naik pada 2019.

Ini adalah anggaran paling besar yang digelontorkan langsung ke desa sepanjang sejarah kekuasaan  negeri ini. Jaman perubahan benar-benar datang ke desa. Dilindungi oleh Undang Undang, dipersenjatai beragai keputusan pemerintah pendukung UU dan dilengkapi amunisi berupa dana desa yang cukup besar, desa mulai merubah nasibnya.

TEKS : TIM REDAKSI   I  EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster