Mencermati Berbagai Sisi Buram Proses Seleksi KPU Kabupaten Kota di Sumatera Selatan

 67 total views,  1 views today

Oleh : Sarono P Sastmito, Jurnalis Swarnanews.com

SAAT ini proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih berjalan. Setelah beberapa hari lalu diumumkan para peserta yang masuk 10 besar. Kini para peserta yang masuk 10 besar itu tinggal menunggu waktu untuk menjalani fit and profer test di KPU RI untuk masuk 5 besar. Sejak awal berbagai proses yang dilakukan oleh Timsel sebenarnya banyak mengundang tanya masyarakat dan para peserta yang menemukan berbagai kejanggalan yang terjadi.

Apa yang menjadi tanggapan dan pertanyaan masyarakat terhadap kinerja tim seleksi adalah hal yang wajar. Sebab agenda penting ini memang tidak boleh kita biarkan berlalu begitu saja tanpa ada yang mengawasi dan mencermati. Sebagai warga masyarakat yang mempunyai hak politik yang sama kita harus proaktif untuk turut mencermatinya. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati dalam hal ini.

Kesalahan Awal akan Berakibat Jangka Panjang

Realita yang tidak bisa dipungkiri, buruknya proses seleksi calon anggota KPU kabupaten/kota di Sumsel akan berimbas pada memburuknya kualitas pelaksanaan agenda demokrasi yang akan digelar nanti. Hal itu mau tak mau dianggap sebagai salah satu faktor utama yang membuat kualitas para komisioner KPU rendah di semua tingkatan penyelenggara.

Ilustrasi Pemilu 9 April 2014 | Dok KS

Tidak berkualitasnya komisioner KPU kabupaten kota, dituding banyak pihak sebagai penyebab amburadulnya penyelenggaraan pemilu termasuk kualitas Pemilukada di Sumsel yang baru usai beberapa waktu lalu. Buktinya Pemilukada di Sumatera Selatan tahun 2018 lalu banyak menyisakan residu masalah.

Misalnya adanya para anggota KPU Kota Palembang dan KPU Kabupaten Empat Lawang terkena vonis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena melakukan berbagai pelanggaran.

Hal lain yang selalu menjadi catatan tiap kali perhelatan pesta demokrasi ada masalah data pemilih yang amburadul, manipulasi hasil pemilu, sengketa hasil pemilu dan pelanggaran kode etik, adalah rangkaian fakta dari kekacauan pelaksanaan Pemilu yang terjadi di banyak tempat.

Bukti bahwa pelaksanaan Pemilukada itu menuai banyak masalah adalah adanya kasus yang diusung ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan persidangan di PTUN di Sumsel. Termasuk konflik karena ketidaknetralan dan keprofesionalan penyelenggara Pemilukada. Semua ini mestinya tidak terjadi bila proses seleksi penyelenggara pemilu dilakukan dengan benar sejak awal dan semuanya berawal dari proses seleksi apakah berjalan dengan benar dan adil.

Berkaitan dengan upaya perbaikan seleksi itu kita memang mencatat tekad kuat yang dikemukakan Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan akan memperketat seleksi para calon komisioner provinsi dan kabupaten kota untuk menekan terjadinya pelanggaran kode etik yang berbuntut pemecatan.

Ironisnya apa yang diharapkan oleh ketua KPU RI tersebut justru banyak yang belum bisa diwujudkan di Sumsel. Termasuk terakhir yang terjadi di KPU Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang yang harus divonis DKPP juga menjadi cermin buruk yang memprihatinkan.

Berdasarkan data yang ada, sepanjang tahun 2013 sudah ada 95 orang komisioner KPU yang dipecat DKPP. Apa yang diharapkan oleh Ketua KPU RI tersebut akan bertolak belakang ketika proses seleksi KPU masih terjadi carut marut di provinsi ini.

Kondisi obyektif seleksi KPU di Provinsi Sumsel tahun ini seyogyanya harus dicermati seluruh anggota masyarakat ketika merasakan adanya keganjilan.

Kapabilitas Person Timsel Mengundang Pertanyaaan

Khusus untuk di Sumsel keganjilan sudah terjadi sejak awal. Penetapan para anggota Timsel didahului dengan berbagai modus oleh oknum yang sarat kepentingan. Sebab oknum itulah yang mengajukan nama-nama ke KPU RI. Kemudian mereka jugalah nantinya yang akan ikut dalam seleksi di tingkat provinsi atau kabupaten kota.

ilustrasi

Akibatnya nama-nama yang muncul dari KPU RI sudah mengalami proses setting sedemikian rupa dari proses pengajuannya. Sehingga orang-orang yang ditetapkan masuk sebagai Timsel diindikasikan ada korelasi dengan oknum yang berencana untuk jadi anggota KPU di provinsi atau kabupaten kota.

Fakta ironis yang tidak bisa dibantah adalah adanya salah satu anggota Timsel yang pernah tidak lulus tes CAT saat seleksi calon anggota KPU Provinsi. Masyarakat dan peserta banyak yang menyayangkan hal itu bisa terjadi. Orang yang akan diamanahi untuk menyaring dan menilai peserta KPU kabupaten kota, justru dialah orang yang tidak lulus pada tahap CAT suatu tes yang berjalan murni dan skornya tak bisa dimanipulasi sama sekali.

Proporsi Akademisi Perguruan Tinggi Belum Imbang

Hal lain yang juga dicermati oleh kalangan akademisi adalah proporsi Timsel dari akademisi seharusnya merupakan referensi dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Sumsel tetapi kenyataannya didominasi oleh satu atau dua perguruan tinggi tertentu. Polarisasi ini sedikit banyak tentu menimbulkan kecurigaan peserta dari berbagai alumni perguruan tinggi yang beragam di Sumsel. Bahkan salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di provinsi ini tak ada yang menjadi anggota Timsel padahal tentu saja di lembaga pendidikan tinggi ini banyak person yang berintegritas dan mumpuni untuk menjadi anggota Timsel.

Apalagi kalau merujuk pada PKPU No. 7 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi/kabupaten/kota bahwa Timsel terdiri atas unsur akademisi, profesional dan tokoh dan tokoh masyarakat yang berintegritas. Hal ini juga tidak terpenuhi di Sumsel di mana tokoh masyarakat dan profesional belum terakomodir dengan baik.

Hal urgen lain yang juga seharusnya dicermati adalah masih adanya anggota Timsel yang sama sekali tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan bidang kepemiluan. Logikanya, bagaimana mungkin Timsel bisa memilih calon komisioner yang mumpuni bila mereka sendiri tidak mempunyai kompetensi dan pengetahuan soal kepemiluan?

ilustrasi Pemilu | Dok KS

Tanpa kompetensi dan pengetahuan yang mumpuni, kita sudah bisa memprediksi wawancara yang dilakukan oleh timsel selain tidak akan punya standar, juga bisa lebih sarat kepentingan pribadi.

Hal itu diakui oleh peserta berbagai kabupaten kota ketika mereka menjalani wawancara banyak di antara anggota Timsel yang memberikan pertanyaan tetapi substansinya jauh dari proses kepemiluan yang diharapkan.

Timsel seperti itu sesungguhnya kelabakan karena tidak menguasai sepenuhnya materi, tetapi kemudian dilemparkan kepada peserta karena secara posisi timsel-lah yang yang “didapuk” sebagai penguji terlepas ada atau tindak kompetensi yang sesungguhnya pada mereka.

Belum lagi ketika bicara integritas timsel yang susah diukur secara kasat mata. Integritas yang tidak didukung pengetahuan kepemiluan akan mendorong Timsel lebih termotivasi meloloskan orang-orang yang punya hubungan emosional dengan mereka untuk menjadi calon anggota KPU kabupaten kota.

Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu penilaian yang sangat subyektif dan mengabaikan perolehan nilai murni yang telah diraih peserta pada tahapan sebelumnya. Fakta yang terjadi ada peserta yang berhasil meraih nilai CAT tertinggi bisa saja kemudian disingkirkan oleh Timsel karena yang ada oknum Timsel yang memiliki beban emosional secara pribadi kepadanya. Hal yang terjadi kemudian meluluskan orang-orang yang dari nilai CAT berapa di ranking bawah, kemudian integritas dan tanggapan masyarakat juga menjadi hal yang diabaikan.

Proses ini menjadi sangat berbahaya karena mandate dari KPU RI yang meminta Timsel untuk mengemban amanah dengan benar dan adil dalam menyeleksi peserta berubah menjadi “eksekutor” yang bisa menghakimi peserta dengan pertimbangan subyektif dan bisa sangat sumir. Persoalan ini harus menjadi masukan untuk pembenahan perekrutan Timsel ke KPU RI akan ideal kalau Timsel juga menjalani fit and proper test dan ada juga tanggapan dari masyarakat terhadap rekam jejak mereka. Dengan demikian semuannya berjalan fair.

Keterkaitan Parpol, Ormas dan Elit Penguasa

Hal lain yang patut diwaspadai adalah kemungkinan diloloskanya oleh Timsel calon anggota KPU kabupaten/kota yang aktif atau pernah terlibat dan belum lima tahun mengundurkan diri sebagai anggota partai politik atau Timses calon tertentu.

Ini bisa terjadi mengingat sebagian Timsel yang lolos karena kekuatan lobbying partai politik, penguasa/elit lokal atau ada kaitan dengan ormas tertentu. Kondisi ini juga sangat dirasakan oleh publik Sumsel. Bahkan ada yang menduga di Sumsel ada beberapa anggota Timsel yang punya keterkaitkan kuat dengan person partai politik dan penguasa/ elit lokal tertentu di daerah ini atau pun person parpol atau ormas tertentu di pusat.

Kalau hal itu terjadi maka seleksi calon anggota KPU kabupaten/kota se-Sumsel yang sedang berjalan saat ini, bisa saja melenceng jauh dari acuan visi dan misi KPU yakni memilih penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan independen atau nonpartisan.

Dalam kondisi demikian Timsel bukanlah menjadi aktor yang dapat dengan jiwa bersih dan adil memilih calon komisioner yang mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu terutama dari bidang ilmu politik/pemerintahan, hukum, atau manajemen dan bersedia bekerja penuh waktu, yaitu tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.

Ketika hal itu terjadi maka seleksi berbasis kompetensi yakni mengutamakan calon-calon yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang kepemiluan bisa terabaikan. Tim seleksi juga akhirnya tidak bisa bertindak proaktif menjaring calon potensial.

Belum lagi berkoordinasi lintas sektoral dan mendengarkan suara rakyat lewat tanggapan yang sesungguhnya kalau ditaati akan memudahkan otentifikasi persyaratan para calon baik rekam jejak maupun hal lain berkaitan dengan tingkah laku mereka di masa lalu.

Sebab melibatkan masyarakat dalam proses seleksi dengan membuka ruang dan mendorong masyarakat memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses seleksi dan profil calon adalah hal yang dilindungi Undang-undang. Tentu saja masukan yang ada harus benar-benar diproses secara obyektif oleh Timsel. Kondisi ini terindikasi tidak terlalu diindahkan oleh Timsel dalam memberikan penilaian.

Adapun anggota KPU Provinsi Sumsel atau kabupaten kota incumbent yang mencalon kembali dan punya catatan buruk terkait dengan masalah kemandirian dan integritas. Maka, orang-orang semacam ini mestinya tidak boleh kembali masuk menjadi penyelenggara pemilu karena bisa diprediksi akan menimbulkan berbagai permasalahan ke depan.

Indikasi Abaikan Partisipasi Publik

Hal yang tidak kalah penting Timsel harus membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan tanggapan kepada para calon yang sudah dinyatakan lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi. Dalam hal ini transparansi Timsel untuk menyampaikan ke publik hasil seleksi menjadi sangat penting artinya untuk mengurangi kecurigaan adanya indikasi kekuatan “uang dan kongkalikong” dalam proses seleksi.

Bila hal ini tidak dilakukan maka kepercayaan masyarakat terhadap Timsel dan produk hasil kerjanya yakni person lembaga penyelenggara pemilu ini secara kelembagaan dan personal akan meluncur kembali ke titik nadir.

Kita sebagai warga masyarakat Sumatera Selatan harus proaktif untuk terus mencermati proses seleksi KPU kabupaten kota di Sumatera Selatan ini sampai dipilih KPU RI menjadi 5 orang.

Sebab jika hal itu tidak kita cermati maka kita khawatir akan ada permainan yang akhinya tidak selaras dengan agenda membentuk penyelenggara pemilu berkualitas dan sukses penyelenggaran Pilpres dan Pileg tahun 2019 akan dipertaruhkan.

Gedung KPU (Foto : Detik.com)

Kita berharap jangan sampai orang-orang titipan partai, penguasa/elit lokal dan para pencari kerja yang punya hubungan dengan Timsel yang lolos. Bila orang-orang seperti ini yang terpilih sudah pasti akan gampang terlibat manipulasi hasil pemilu nantinya.

KPU provinsi juga harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa penyelenggara pemilu yang terpilih nantinya dari hasil seleksi Timsel merupakan orang-orang yang bisa dipercaya dan memiliki independensi, kompetensi, integritas dan kinerja lebih baik.

Kunci dari demokrasi yang sehat sebagai sebuah sistem adalah ketika partisipasi publik makin tinggi. Kepercayaan publik yang makin menurun akan berbanding lurus dengan rendahnya partisipasi publik. Bila ini yang terjadi, sudah pasti demokrasi tidak bermakna apa-apa lagi, selain melahirkan kegaduhan dan banyak masalah. Kita harus bertindak dan proaktif sebelum terlambat. Semoga. Wallahu’alam bishowab.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster