Sejarah Prostitusi Kita dalam Pusaran Blame Culture

35 total views, 1 views today

oleh Arafah Pramasto,S.Pd, Penulis Buku Kesejarahan Asal Palembang

Kota Korintus Bejat? 

Strabo (63-24 SM), seorang sejarawan Yunani kuno sekaligus ahli geografi pernah menuliskan dalam bukunya Geographika, mengabarkan tentang kota kuno Korintus di Yunani mempunyai sebuah kuil pemujaan Aphrodite (Venus) yang mempunyai lebih dari 1000 pelacur sebagai pelayannya.

Di tempat lain, Kanaan tepatnya (sekarang Israel), ibadah (penyembahan) terhadap Baal (Dewa Badai) turut mencakup “peragaan perkawinan kudus” antara kuasa laki-laki dan perempuan di dunia melalui hubungan kelamin dengan para pelacur kuil.

Ritus penyembahan berhala (Paganisme) sudah telah lama menjadi kajian eksotik. Oleh karena secara paralel kepercayaan tersebut kini sudah banyak hilang dan sisi penilaian berhadapan dengan agama-agama mapan pengusung monoteisme, stigmatisasi buruk yang lumrah disematkan padanya (ritus penyembahan berhala) tidak lagi terlalu “mengesankan”. Mengapa ? Karena catatan sejarah tersebut hanya sekadar menjadi pelengkap justifikasi yang sering terlontar ; “Paganisme ajaran setan !” : tak ada solusi prospektif didapat.

Berbicara mengenai “ritual pelacuran” di Korintus itu, sekarang telah banyak yang meragukan catatan Strabo. Victor C. Pfitzner, penulis dan dosen studi Perjanjian Baru asal Australia melihat adanya kekacauan fakta dari berita itu.[2] Kostenberger dkk. dalam karyanya, The Lion and The Lamb meyakini catatan Strabo lebih disebabkan anggapan-angapan yang beredar, seperti Plato yang memakai istilah “Wanita Korintus” sebagai eufimisme sebutan “Pelacur”.

Enam PSK yang terjaring dan didata anggota Polres

Kemungkinan terbesar kesan buruk pada kota Korintus muncul karena sebagian besar penduduknya serta pengunjung yang pergi ke sana adalah penyembah Dewi Cinta (Aphrodite) yang sering memakai jasa pelacur.[3] Untuk awal ini, jangan dulu kita menjustifikasi apakah rangka pola berpikir sedemikian itu – bahwa prostitusi ialah hasil dari sesuatu “yang dahulu”, yang “sesat”, dan “yang punah” – adalah benar atau salah. Dalam lingkup sejarah prostitusi di Indonesia, akan kita temui trend awal kajian ialah tentang”yang asing”, dimulai dari masa penetrasi bangsa Barat.

VOC dan “Rumah Pintal” Batavia

Sejarah Indonesia menyaksikan bahwa industri seks yang lebih terorganisasi berkembang pesat pada masa masuknya bangsa-bangsa asing (utamanya Belanda). Keadaan tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan seks masyarakat Eropa.

Umumnya, aktivitas ini berkembang di daerah-daerah sekitar pelabuhan di Nusantara. Pemuasan seks untuk para serdadu, pedagang, dan para utusan menjadi isu utama dalam pembentukan budaya asing yang masuk ke Nusantara.

Awal mulanya adalah penaklukan Jayakarta pada 30 Mei 1619 oleh Kongsi Dagang Hindia Timur atau yang lebih populer disebut VOC, Gubernur Jenderal sekaligus panglimanya yang bernama Jan Pieterzoon Coen memerintahkan agar kota itu dibakar habis. Berdirilah sebuah kota bergaya Belanda di atas reruntuhannya, dengan diperkuat benteng-benteng, kota tersebut diberi nama Batavia. VOC atau yang kerap disebut kompeni / kumpeni, mempekerjakan  dua jenis pegawai yakni militer (serdadu sewaan) dan sipil.

Razia Panti Pijat dan Temat Hiburan Malam Oleh Polisi Pamong Praja (Pol PP) | Foto : Bagus Park

Keberadaan pendatang kulit putih memberi pengaruh tersendiri bagi kondisi kota Batavia. Mayoritas mereka terdiri dari bujangan, nama baik mereka tidak terlalu bagus, dan terutama para serdadu, yang menimbulkan kesan sebagai pemabuk, suka gaduh, dan “menghina tuhan”.

Banyak orang kulit putih yang mengadakan hubungan cinta dengan perempuan Asia berstatus hamba sahaya. Tetapi J.P. Coen dikenal sebagai seseorang yang berwatak tegas, salah satu contohnya adalah saat putrinya yang bernama Sarah ketahuan bermesraan dengan seorang perwira VOC, ia mengeksekusi pancung si perwira, sedangkan Sarah dihukum cambuk dengan badan setengah telanjang.

Sayangnya, ketegasan Coen pada bawahannya (si perwira) dan anaknya, tidak berdampak terlalu signifikan bagi penjagaan moral kota Batavia. Menurut Ridwan Saidi yang dikutip oleh Lamijo, tempat konsentrasi prostitusi pertama di Batavia masa J.P. Coen adalah di kawasan Macao Po, yaitu berupa rumah-rumah tingkat yang berada di depan stasiun Beos (sekarang stasiun Jakarta Kota).

Disebut demikian karena para pelacurnya berasal dari Macao yang didatangkan oleh para germo Portugis dan Cina untuk menghibur para tentara Belanda di sekitar Binnenstadt (sekitar kota Inten di terminal angkutan umum Jakarta Kota sekarang). Tempat itu juga menjadi persinggahan orang kaya Cina untuk mencari hiburan.[6]

Kecenderungan orang-orang Eropa dalam memakai jasa penjaja seks komersial tidak disukai Coen, ia sangat menentang hubungan di luar perkawinan. Maka agar penyelewengan itu tidak berlanjut, ia mendukung datangnya perempuan dari negeri Belanda. Namun, dalam sebuah SK tahun 1632, kompeni tidak mensponsori lagi perempuan-perempuan Eropa yang hendak datang ke Hindia.

Tahun 1634 mereka bahkan membatasi sama sekali imigrasi perempuan Eropa sepenuhnya, tujuannya ialah agar tercipta “Blijvers” atau komunitas yang permanen di kepulauan. Dua kebijakan lain turut diterapkan seperti memberi kepada istri berkebangsaan Asia serta anak-anaknya kewarganegaraan ayahnya (Belanda) dan melarang lelaki yang telah berkeluarga untuk kembali ke negeri asalnya.

Lalu, apakah dengan menetapkan masalah migrasi itu, prostitusi yang dianggap sebagai masalah, selesai dan tuntas ; menghilang tanpa bekas ?. Tentu saja jawabannya “tidak”. Tapi ada yang unik dari kisah penanganan oleh VOC untuk masalah prostitusi – khususnya bagi para PSK – ataupun bagi para wanita yang dianggap “binal”.

Di Batavia, VOC pernah mendirikan bangunan bernama spinhuis, yang artinya “rumah pintal”. Berbeda dengan namanya, bangunan ini didirikan khusus untuk menampung dan “menjinakkan” wanita-wanita liar dan binal ! Ada dua orang Schepenen atau penjaga spinhuis yang ditempatkan di sana, mereka dibantu seirang wanita yang bertugas mengawasi pekerjaan para wanita binal, sesuai dengan namanya, mereka ditugaskan untuk menenun kain, kemungkinan besar hasilnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota Batavia. Rupanya menenun kain merupakan pekerjaan yang dianggap tidak menyenangkan dan pantas dilakukan oleh orang terpidana.

Bila seseorang tidak menyelesaikan tenunan yang wajib digarapnya, ia akan mendapatkan tambahan hukuman. Kejahatan berat yang dilakukan oleh wanita-wanita ini diajukan ke pengadilan. Setiap hari Minggu, dilakukan kebaktian khusus yang dipimpin oleh dua orang penjaga supaya tahanan-tahanan wanita itu dapat memperbaiki sifat dan perilaku yang jahat dan agar mereka kembali ke jalan Tuhan.

Prostitusi Kolonial & “Solusi Regulasi”

Setelah Nusantara sempat jatuh ke tangan Inggris secara sementara akibat Perang Napoleonik di Eropa, mereka berkuasa antara 1811-1816. Thomas Stamford Bingley Raffles yang bertindak selaku Gubernur-Letnan di Hindia Belanda adalah seseorang yang anti perbudakan, ia mendirikan The Benevolent Institution dengan tujuan penghapusan perbudakan.

Apa hubungannya antara perbudakan dengan prostitusi ? Tentulah hal ini sangat erat. Kita perlu melihat apa yang terjadi sekira 2 abad pasca masa J.P. Coen. VOC memang telah tumbang sejak tahun 1799, kuasa atas tanah ini beralih langsung di bawah takhta dinasti Oranje Belanda. Lupakan masalah spinhuis di atas, permasalahan kian kompleks dengan adanya perbudakan dan pergundikan.

Bagi orang-orang Eropa, seperti yang menjadi serdadu miskin, pegawai rendahan, maupun krani Indo masa itu tak mudah menjalankan penghidupan dengan wanita Indo (campuran ayah Eropa dan ibu pribumi) – apalagi dengan Belanda totok – yang ingin hidup sesuai norma-norma hidup orang Barat, sehingga lebih murah mempunyai budak wanita. Apa yang diusahakan Raffles tentang perbudakan tidak benar-benar berjalan, apalagi kemudian tanah Hindia dikembalikan kepada Belanda.

Kondisi masyarakat yang bisa bertoleransi dengan perbudakan tentu akan mengarahkan cara hidup materialistis. Belum lagi antara tahun 1825-1830, ketika dibuat jalan kereta api di tanah Jawa.

Pada tahun 1840 an ketika stasiun kereta api dibuat, bahkan peninggalan budaya ini bisa kita lihat saat ini yaitu kompleks pelacuran pada umumnya berlokasi berdekatan dengan stasiun Kereta Api.

Khawatir penyakit menular, pemerintahan kolonial mengeluarkan peraturan yang menyetujui komersialisasi industri seks pada 15 Juli 1852, dengan serangkaian aturan yang mereka klaim guna “…menghindari tindak kejahatan yang timbul akibat dari aktivitas prostitusi ini…”

Peraturan tersebut menyebutkan, antara lain bahwa para petugas kesehatan bertanggung jawab untuk memeriksa kesehatan para “wanita publik” (baca : pelacur). Para petugas kesehatan ini pada peringkat kerja ketiga mempunyai kewajiban untuk mengunjungi dan memeriksa wanita publik pada setiap hari Sabtu pagi. Sedangkan para petugas pada peringkat lebih tinggi (peringkat II) bertanggung jawab untuk mengatur wadah yang diperuntukkan bagi wanita umumnya yang sakit dan perawatan lebih lanjut.

Guna menangani masalah perbudakan, hampir lima dasawarsa setelah Raffles, pemerintah kolonial baru berani mengatur ini dalam pasal 115 Regeringsreglement tahun 1854 yang mengatur bahwa perbudakan dihapuskan mulai tanggal 1 Januari enam tahun berikutnya, 1860. Meski begitu, siapa yang bisa menjamin bahwa perbudakan dalam bentuk pergundikan dapat terhapus? Bedanya hanyalah ketika orang Eropa hendak mencari gundik, mereka harus mengambil wanita merdeka.

Jika sekarang di Surabaya terdapat nama daerah “Kembang Jepun”, sejarahnya tak lepas dari keberadaan para pelacur dari Jepun (Jepang) pada awal abad ke-19 yang bekerja di sana. Pusat prostitusi ada di bagian timur Kembang Jepun yang juga disebut Cantian, sebuah nama geografis yang bercerita tentang penampilan para pekerja seks yang cantik.

Pada 1864 diterapkan peraturan bahwa kegiatan prostitusi tidak lagi diperbolehkan di sana.[14] Adapun kemudian sempat keluar Besluit Gubernur Jenderal tanggal 21 Januari 1874 N0.14, tentang peraturan pemberantasan prostitusi, kegiatan ini masih saja berlangsung akibat penyebab lainnya.

Depresi ekonomi yang mulai terasa pada pertengahan tahun 1920an di antaranya disebabkan oleh jatuhnya harga-harga komoditi internasional seperti gula dan kopi, sehingga berdampak pada menurunnya aktivitas ekspor dan impor yang pada akhirnya juga berpengaruh pada berkurangnya kesempatan kerja.

Di luar Jawa, surat kabar Hanpo tanggal 20 September 1930, mengabarkan mengenai sebuah kawasan “mesum” bernama “Lorong Basah”. Lorong Basah bagi Kota Palembang dikenal sebagai satu lorong mesum, namun tempat ini sekarang sudah banyak ditempati oleh orang yang baik-baik.

Sebenarnya di Kota Palembang, masih ada beberapa lorong sejenis yang menjadi tempat hiburan bagi laki-laki “hidung belang”, misalnya lorong depan Hotel Wangling di 17 Ilir dan Lorong Landraad di 18 Ilir. Di kedua lorong ini, banyak laki-laki muda yang keluar masuk mencari hiburan, karena di kedua lorong ini terdapat banyak “perempuan malam”.

Hentikan Blame Culture

Dari alur sejarah yang diulas sebelumnya kita telah belajar betapa hukum pancung dan cambukan J.P. Coen, spinhuis ala VOC, sampai taktik “dari regulasi ke regulasi” kolonial, faktanya tak cukup memusnahkan prostitusi. Tidak juga dalam artian kita mesti “statis” dengan selalu menyalahkan bahwa prostitusi / pelacuran merupakan akibat dari pengaruh bangsa Barat.

Tidakkah bangsa ini telah merdeka sejak tahun 1945 ? Maka jelas segala persoalan tak bisa hanya terus dikaji dengan “Blame Culture”, sebentuk kebiasaan yang membudaya untuk menimpakan kesalahan pada orang lain. Lihatlah bahwa sekarang prostitusi dewasa ini terus membuat kita melongo tak habis pikir.

Pada bulan Februari 2015 publik gempar atas beredarnya foto bugil oknum mahasiswi berinisial RA dari salah satu universitas berbasis agama, setelah diusut ia pun mengaku bekerja nyambi prostitusi online. Ada kisah miris di balik ironi itu yakni RA sebagai mahasiswi cerdas dengan IPK terendah 3,4, ia pun sempat berjuang dengan berjualan keripik pada semester 3 di kampusnya.

Kita bisa dengan enteng menuduh para pelaku (penjaja dan pelanggan) prostitusi sebagai “orang rendahan”. Tapi mari bertanya, apakah meluasnya praktek yang dihujat ini murni dorongan pribadi para oknum, ataukah dikarenakan hedonisme yang telah membutakan masing-masing kita dalam memperhatikan nasib sesama ? Blame Culture memang sangat mudah diterapkan apalagi di tengah masyarakat yang telah meluntur aspek altruismenya sekarang ini.

Ironisme turut bertambah seiring dengan munculnya peristiwa-peristiwa yang menggambarkan lemahnya perlindungan lintas gender. Universitas ternama di Yogyakarta tengah disorot setelah adanya kasus pemerkosaan mahasiswinya ketika KKN.

Di belahan lain negeri ini, guru honorer berinisial BN yang dilecehkan secara verbal melalui percakapan bermuatan seksual oleh kepala sekolahnya, justru dijerat dengan UU ITE ! Praktik-praktik yang mengindikasikan eufimisme dari prostitusi, seperti melunasi hutang dengan menikahkan anak ternyata hingga kini belum begitu disadari sebagai human trafficking. Prostitusi sekarang tak lagi memerlukan kultus berhala Aphrodite, ia akan abadi hidup jika berhala egoisme masih mesra dipeluk oleh orang-orang yang “bertuhan di mulut saja” !*

Sumber :

  • Pfitzner, V.C., Ulasan atas 1 Korintus : Kesatuan dalam Kepelbagaian , Jakarta : Gunung Mulia, 2006. Hlm. 105
  • Kostenberger, Andreas, dkk., The Lion and The Lamb , Tenessee : B&H Publishing Group, 2012. Hlm. 182.
  • Terence H., et.al, Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997. Hlm. 3.
  • Hellwig, Tineke, Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda, Jakarta : Yayasan Obor, 2007. Hlm. 5.
  • Artikel Lamijo (Peneliti pada Pusat Penelitian Sumberdaya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PSDR-LIPI) Jakarta),”PROSTITUSI DI JAKARTA DALAM TIGA KEKUASAAN, 1930 – 1959, Sejarah dan Perkembangannya”. Hlm. 3.
  • Cit. Hlm. 5-6.
  • Amran, Frieda, Batavia : Kisah Kapten Rogers & DR. Strehler, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2012. Hlm. 40.
  • Pandjaitan, Petundjuk Tentang Masaalah Perburuhan, Jakarta : Ikatan Keluarga Pegawai Djawatan Pengawasan Perburuhan, 1955. Hlm. 35.
  • Suyono, R.P., Seks dan Kekerasan pada Zaman Kolonial : Penelusuran Kepustakaan Sejarah, Jakarta : Grasindo, 2005. Hlm. 33.
  • Koentjoro, “Pelacuran Sebuah Problema Sosial Multi-perspektif”. Psikologika Vol. 4 No. 2, Juni 2009 : 70-74.
  • Penerbitan Naskah Sumber, Pemberantasan Prostitusi di Masa Kolonial, Jakarta : Arsip Nasional Republi Indonesia,2001. Hlm. xx.
  • Pandjaitan, Petundjuk Tentang Masaalah Perburuhan, Jakarta : Ikatan Keluarga Pegawai Djawatan Pengawasan Perburuhan, 1955. Hlm. 35.
  • Raap, Oliver Johannes, Kota di Jawa Tempo Doeloe, Jakarta : KPG, 2015. Hlm. 135.
  • Irwanto, Dedi, Venesia Dari Timur: Memaknai Produksi Dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pascakolonial, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2010. Hlm. 137.
  • goriau.com Senin, 16 Februari 2018.




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com