Meguntit BPJS di sudut Indonesia. Samakah dengan Palembang?

 68 total views,  1 views today

PALEMBANG  I  KSOL  — Menyoroti fakta permasalahan pelayanan kesehatan enam daerah di Indonesia, film dokumenter yang berjudul Enam Penjuru, karya enam orang jurnalis menjadi cermin bagi pemangku kebijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Menurut Perwakilan Watchdoc, Yuli Eko, sekaligus pengarah Film Enam Penjuru ini mengatakan bahwa film yang menceritakan enam orang pasien yang terdaftar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Aceh, Kediri, Jakarta, Manado, Bali, dan Banyumas. Walaupun semua pasien itu menggunakan kartu BPJS Kesehatan, namun kesulitan dan kendala yang dihadapi masing-masing pasien berbeda. Menurut Yuli Eko, film ini merekam langsung fakta apa yang dialami oleh masing-masing daerah.

BACO JUGO TULISAN INI :

Film “Enam Penjuru” bukan propaganda, AJI Palembang bahas BPJS

“Film Dokumenter Enam Penjuru ini tidak menyimpulkan apakah pelayanan BPJS Kesehatan itu baik atau buruk, tapi hanya merekam apa-apa yang terjadi di enam wilayah itu,” katanya.

Menurut salah satu jurnalis dalam Film Enam Penjuru, Ronny Adolof Buol, dari zonautara.com, kesulitan dalam penggarapan film ini lumayan banyak, salah satunya latar belakang media yang berbeda-beda membuat mereka harus bekerja ekstra.

“Misalkan saya yang basicnya menulis, harus dibantu dua teman saya yang mengerti pengambilan video yang baik, apalagi kalau sampai ada yang kurang, ini memakan waktu sampai tiga bulan penggarapan,” ujarnya.
Ronny sangat bersyukur karena ini pengalaman yang baru dan menantang baginya.

Hadir juga sebagai pembicara, Kepala Bidang Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) BPJS Kesehatan Palembang, R. Candra Budiman, sangat tertarik atas keberhasilan enam jurnalis ini dalam melakukan peliputan hingga ke daerah-daerah yang berbeda permasalahannya.

“Film ini sangat baik ya, dimana kita tau bahwa fakta di lapangan memang seperti itu. Dan untuk di Palembang, kasus yang hampir sama itu terjadi di Aceh, yaitu dimana pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) lebih baik dibandingkan dengan BPJS Kesehatan, sebelum diintegrasikan kemarin,” ujar Chandra.

Dia melihat bahwa film ini juga berimbang, artinya melihat kejadian tidak hanya dari satu sisi masyarakat atau pelayanan BPJS saja. Permasalahannya memang regulasi yang sama, tapi menjalankannya di lapangan atau di setiap daerah yang berbeda.

“Hal ini juga Ini film baik, dan tidak boleh selesai sampai disini. harus ada lanjutan, karena biar bagaimana pun juga program JKN itu program yang real menyentuh masyarakat,” tambahnya.

Teks : Maya Citra Rosa





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster