Kemerdekaan kekuasan hakim perlu diluruskan

 162 total views,  1 views today

PALEMBANG  I KSOL — Kehendak UUD 1945 Pasal 24 Ayat 1 yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

“Hakim yang merdeka adalah hakim yang dapat melaksanakan peradilan yang baik, jujur, taat pada hukum juga adil dan hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 24 Ayat 1,” ujar Feri Amsari S.H., LLM, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum (FH) Universitas Andalas, saat ditemui usai diskusi dan bedah buku “Meluruskan Arah Managemen Kekuasaan Kehakiman, di Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Jumat (26/10/2018).


“Ada beberapa kasus hakim yang tidak merdeka dan hakim yang tidak merdeka inilah yang harus segera diluruskan,” tambah Feri.

Menurut Feri, kekuasaan hakim yang merdeka terdiri dari 3 hal. Pertama dijamin konstitusi untuk merdeka dalam hal memutuskan perkara., Kedua memiliki kewenangan yang bebas dalam memutuskan perkara. “Ketiga; tidak dapat diintervensi oleh kekuatan manapun,” tegasnya.

Merdeka yang dimaksud, menurut Feri merdeka dari kepentingan cabang kekuasaan lain, baik dari pemerintahan ataupun para politisi.

diskusi dan bedah buku “Meluruskan Arah Managemen Kekuasaan Kehakiman”, di Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Jumat (26/10/2018). (Foto.Dok.KSOL/Putra AP)

Oleh sebab itu, Feri menegaskan kekuasaan hakim harus merdeka dari ideologi politik apapun, termasuk harus bebas dari tekanan publik dan merdeka dari kekuasaan lembaga kehakiman yang lebih tinggi,” tambah pria kelahiran Padang Sumatera Barat ini.

Bila Indonesia ingin memperbaiki kondisi negaranya, menurut Feri negeri ini haus neperbaiki terlebih dahulu kekuasaan hakim. Sebab hakim adalah wakil tuhan di dunia ini.

“Membenahi negara harus diawali dengan pembenahan kekuasaan hakim. Jadilah hakim yang mulia, sebagai wakil tuhan,” tegas Feri.

Lain halnya H. Arsul Sani S.H., M.Si. Menurut Arsul, kemerdekaan hakim di Indonesia dalam arti kebebasan dalam memutuskan perkara sudah tercapai.

“Begini, pertama kalau kemerdekaan hakim di Indonesia dalam arti kebebasan yang mandiri dan memutuskan perkara, boleh dikatakan sudah tercapai. Saat ini kan sudah reformasi, jadi tidak ada lagi hakim yang menerima telpon, kalau ada telpon hakim harus tegas menolak,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini, Jumat (26/10/2018).

Namun demikian, menurut Arsul, meski hakim bisa mandiri, merdeka dan bebas memutuskan perkara, tetapi hakim juga harus terus diawasi. Tujuannya agar proses peradilan berjalan lurus.

“Pengawasannya dengan pembuatan format atau Rancangan Undang-Undang (RUU) jabatan hakim, yang melibatkan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY),” tambah Sekretaris Jendral (Sekjend) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Praktik pengawasan terhadap hakim ini, menurut Arsul diperlukan peran serta Komisi Yudusial (KY) yang harus mengawasi dari proses rekrutmen sampai pemberhentian hakim.

“Kedepan, managemen pelurusan kekuasaan hakim harus dimulai dari proses rekrutmen, pengangkatan, pembinaan sampai pemberhentian hakim. Dan proses ini harus terus diawasi oleh KY,” tegas Arsul Sani ketika ditemui disela-sela sesi foto bersama pada Diskusi dan Bedah Buku “Meluruskan Arah Managemen Kekuasaan Kehakiman”, UMP, Jumat (26/10/2018).

Hal yang sama disampaikan Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, S.H., M.H. Mantan Rektor UMP ini mengatakan, secara teori kemerdekaan kehakiman di Indonesia memang baik. Tetapi kalau ditinjau dari segi praktis, kemerdekaan hakim kadang digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Teoritis kemerdekaan kehakiman memang baik, tapi prakteknya yang sering menyimpang. Contohnya, hakim masih ada yang menyimpang dan menyalahgunakan wewenang, diantaranya hakim masih melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tambah Marshaal.

Menurut Marshaal, untuk meluruskan penyimpangan ini KY dan MA harus segera membuat Rancangan Undang-undang (RRU) lalu di rumuskan melalui DPR RI.

“Tujuannya, supaya hakim dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara benar,” tegas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) ini, kepada kabarsumatera.com, Jumat (26/10/2018).


Pada  kesempatan yang sama, Yudisial RI, Dr. Farid Wajdi, SH, M. Hum, Anggota KY, S.H, mengatakan jika Rancangan Undang-Undang Darurat (RUUD) Jabatan Hakim harus segera selesai. Diharapkan, bila RUU bisa segera tuntas, dapat menjadi panduan para hakim. Harapannya di masa mendatang perilaku hakim yang selama ini kurang lurus, bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hakim dengan benar.

“Selama ini, jalannya hakim di Indonesia terlihat kurang lurus. RUUD ini sebgaai bentuk upaya KY untuk memberikan kontribusi, agar hakim di Indonesia dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan independen,” ujar Dr. Farid ketika memberikan materi diawal acara diskusi dan bedah buku “Meluruskan Arah Managemen Kekuasaan Kehakiman” Jumat (26/10/2018).**

TEKS : MUHAMMAD RIDHO    I  FOTO  : PUTRA ANWAR PRATAMA





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster