Gempa di Tahun Politik: ‘Mensos’ Idrus Marham Tersangka

 256 total views,  2 views today

JAKARTA  I   KSOL  — Mundurnya Idrus Marham dari kursi Menteri Sosial dan kepengurusan Golkar bikin gempar. Sebab, Idrus menjadi menteri pertama di Kabinet Kerja yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK.

Tak kalah mengejutkan, Idrus mundur karena menjadi tersangka KPK terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Dalam kasus itu, Idrus diduga menerima janji aliran dari jatah USD 1,5 juta. Idrus diduga bersama-sama tersangka sebelumnya, yaitu eks Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Saat itu Eni diduga KPK menerima keseluruhan Rp 4,5 miliar dari Kotjo, yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

“Dalam proses penyidikan KPK tersebut ditemukan sejumlah fakta baru dan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, surat, dan petunjuk sehingga dilakukan penyidikan baru tertanggal 21 Agustus 2018 dengan 1 orang tersangka, yaitu IM (Idrus Marham),” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/8/2018).

Baco jugo : Idrus Marham Diduga Terima Janji Jatah Duit USD 1,5 Juta

Idrus mundur dari Mensos dengan alasan ingin berfokus menghadapi proses hukum di KPK. Sebelum penetapan tersangka KPK, Idrus bahkan tanpa ragu menyebut dirinya menjadi tersangka di KPK. Status tersangka ini diinterpretasikan Idrus Marham lewat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterima Idrus, Kamis (23/8) sore.

“Sudah kemarin sore, kan atas dasar itu saya mengundurkan diri,” ujar Idrus usai menyerahkan surat pengunduran dirinya di Istana.

“Kemarin sudah pemberitahuan penyidikan. Yang namanya kalau sudah penyidikan, itu kan pasti sudah statusnya tersangka,” imbuhnya.

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Peran Idrus Marham

Terkait kasus Idrus, politikus senior Golkar Fadel Muhammad mengingatkan semua kader Golkar agar menjunjung slogan baru mereka, Golkar Bersih. Slogan itu dicanangkan Airlangga Hartarto saat terpilih menjadi Ketum Golkar menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi e-KTP.

“Itu slogan, kita nggak mau kalah. Betul ada sesuatu dan Ketua KPK sudah bilang begitu. Kita meski jaga slogan bersih Golkar,” ujar Fadel di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Kala itu, Airlangga juga sempat melakukan revitalisasi partai dan mengeluarkan slogan tersebut. Fadel pun mengingatkan suara Golkar bisa jeblok pada Pemilu 2019.

“Bisa bahaya. Keadaan kita tidak punya calon presiden ini kan berat ke partai, ya. Kita meski jaga untuk pemilihan selanjutnya. Bisa jebol Golkar,” ucapnya.

Hal senada disampaikan pakar politik Rico Marbun. Dia menilai mundurnya Idrus dari kursi menteri Kabinet Kerja karena kasus korupsi bakal berdampak pada elektabilitas Jokowi sebagai petahana. Perkara Idrus diprediksi bikin Golkar tak maksimal memberikan dukungan.

“Secara mesin politik, bila kasus hukum menjadi gelombang yang mendera tokoh politik pendukung Jokowi, mesin parpol tidak akan optimal,” ujar Rico.

Bak virus mematikan, Rico menyebut kasus Idrus dan orang-orang di lingkaran Jokowi bisa membuat citra politik Jokowi memburuk. Dia yakin kasus korupsi itu bakal berdampak bagi Jokowi dan Ma’ruf Amin dalam kontestasi Pilpres 2019.

“Kasus-kasus ini bisa jadi ‘HIV’ politik dalam tubuh timses Jokowi-Ma’ruf. Merusak peluang menang Jokowi-Ma’ruf dari dalam,” kata Rico.

Apalagi kasus-kasus tersebut bisa menjadi bahan serangan pihak oposisi ke kubu Jokowi-Ma’ruf Amin. Karena itu, dia menyarankan peluru dari dalam dinilai harus diminimalkan.

“Ini belum ditambah serangan dari kubu oposisi, bisa berantakan semua,” ungkap Rico.

Soal kasus Idrus Marham, Jokowi menegaskan menghormati kewenangan KPK. Idrus menjadi menteri pertama di Kabinet Kerja yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK.

“Ya, ini kan kasus lama, ya kita menghargai apa yang menjadi wilayah kewenangan KPK,” kata Jokowi di Istana.

Jokowi mengatakan sudah menerima surat pengunduran Idrus di Istana. Dia mendapatkan penjelasan bahwa Idrus Marham ingin berfokus menghadapi permasalahan hukumnya di KPK. Setelah Idrus mundur, Presiden Jokowi melantik Agus Gumiwang sebagai Mensos.

“Dan saya harus sampaikan apa adanya, saya menghargai komitmen Pak Idrus Marham, kesatria menghadapi masalah hukum,” ujar Jokowi.

TEKS : DETIK.COM





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster