Arah kebijakan pembangunan Sumsel  2019,  tanggung jawab semua stakeholder

 509 total views,  2 views today

PALEMBANG  |  KSOL – Gubernur Sumsel mengatakan,  arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 ini adalah tanggung jawab semua stakeholder memikul amanah membangun daerah. Menurut Alex, terget angka yang telah ditetapkan itu, sudah dikaji secara mendalam bukan angka kira-kira yang harus dicapai.

“Artinya Pemerintah Pusat memerintahkan kepada kita itu harus dipenuhi semuanya,  kalau kita (stakeholder) lihat itu kan ada infrastruktur, pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan seterusnya.  Tidak sulit menjadi Bupati atau Wali Kota. Saya mengatakan ini karena saya pernah menjadi bupati.  Anda ikuti saja ini ditambah kreativitas sendiri. Ayo bersaing kalau kita mau maju harus kompetitif,”  ungkap Alex,  dalam rapat yang bertajuk Sinkronisasi untuk rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2019 di Griya Agung Rabu (07/03/2018).

Alex mengimbau, untuk Pejabat Sementara (Pjs) bupati maupun wali kota harus mempersiapkan sejak dini dan bertanggung jawab bersama Pemerintah daerah yang terpilih.

“Supaya ada kesinambungan, disini digodok untuk mensinkronkan. Ini baru awal kebijakan saja diawasi dari awal sampai akhir, merumuskan arah kebjikan pun melibatkan semua pihak. Kalau semua sudah mencapai target itu saja, Sumsel akan melejit maju,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes  dalam rapat yang bertajuk Sinkronisasi untuk rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2019 di Griya Agung Rabu (07/03/2018).

Secara rinci Ekowati menguraikan, sinkronisasi yang dilakukan ini sebagai panduan bagi seluruh stakeholder di Provinsi Sumsel dalam menyusun RKPD 2019 mendatang.

Rancangan Tema dan Prioritas Nasional RKP 2019 untuk prioritas nasional bertemakan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Diantaranya, meliputi pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.  Selain itu pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

Hal lain yang juga disampaikan,  tentang pentingnya peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif.  Selanjutnya, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan ketahanan sumber daya air. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

“Sasaran RPJMN gini rasio 0,36 untuk tingkat kemiskinan mencapai 7-8%. TPT 4-5% sedangkan IPM 71,98 %” tuturnya

Sedangkan untuk arahan nasional pengembangan Sumsel tahun 2019,  menurut laporan Eko, proyeksi tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% dengan tingkat kemiskinan maksimal 13% dan tingkat pengangguran terbuka maksimal 4%.

Arahan RPJPD Sumsel tahun 2005-2025 (tahap keempat 2018-2023 memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi. Memantapkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang berorientasi pada pemanfaaatan sumber daya yang berkelanjutan, pembangunan pemerintahan yang adil,  jujur, bersih dan bertanggung jawab.

“Isu strategis pembangunan tahun 2019 pendidikan dan kesehatan berkualitas serta integrasi jaminan kesehatan, pengurangan kemiskinan, infrastruktur dan konektivitas, peningkatan produktivitas, nilai tambah daya saing dan hilirisasi pertanian, pasca Asian Games, reformasi birokrasi, stabilitas keamanan, pemilu legislatif dan pemilu kepresidenan,”  tegasnya.

Kegiatan ini selain Gubernur Sumsel Alex Noerdin, hadir pula Panglima Kodam (Pangdam) II Sriwijaya, Mayjen TNI AM Putranto, bupati  dan wali kota se- Provinsi Sumsel.

TEKS : REL/TIM  KSOL |  EDITOR  :  SUMARMAN  |  FOTO : DOK.HUMAS PEMPROV-SS





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster