Pembangunan infrastruktur, Sumsel serap APBN Rp68 triliun

 150 total views,  2 views today

PALEMBANG I  KSOL – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Nasrun Umar mengatakan sebentar lagi Sumsel akan melaksanakan Asian Games ke-XVIII pada 18 Agustus 2018 mendatang. Untuk itu, Sumsel saat ini sedang giatnya melaksanakan pembangunan infrastruktur penunjang Asian Games.

“Khusus di bidang infrastruktur, Sumsel berhasil menyerap dana APBN sebesar Rp68 triliun yang merupakan penyerapan APBN terbesar dibandingkan Provinsi lain di Indonesia,” ujarnya saat membuka rapat regional penjaringan program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2Trans) tahun 2019 wilayah Sumatera, Kalimantan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara di Hotel Aston Palembang, Rabu (28/2/2018) malam.

Menurut Nasrun pembangunan infrastruktur itu diantaranya pembangunan Jalan, Jembatan, Flyover, LRT dan lainnya.  Terkait dengan pembangunan ini, kondisi Sumsel sering kali mengalami kemacetan, sehingga Nasrun saat itu menyampaikan permohonan  maaf kepada peserta dari luar Palembang.

“Saya ingin sampaikan juga permohonan maaf kepada semua peserta yang datang dari luar Sumatera Selatan karena Palembang berantakan dan macet. Semua ini karena pembangunan infrastruktur Asian Games dilaksanakan bersamaan, mulai dari Jalan, Jembatan, Flyover, LRT dan lainnya,” ungkapnya.

Dalam sambutannya Nasrun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah mempercayakan Palembang Provinsi Sumsel sebagai tuan rumah rapat regional penjaringan usulan program PKP2Trans tahun 2019.

Menyiggung tentang transmigrasi, Nasrun  mengatakan Umar,  sektor transmigrasi di pilot project-nya di Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur dan Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas. Sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 235.378 Kepala Keluarga (KK) atau sama dengan 978.320 jiwa.


Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Anwar Sanusi mengatakan, rapat regional  dilaksanakan sesuai dengan visi misi pembangunan nasional yakni melaksanakan pembangunan mulai dari desa-desa pinggiran.

Menurutnya, transmigrasi menjadi bagian dari urusan desa dan daerah tertinggal yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan karena tingkat pemerintahan terendah adalah Desa.

“Pendekatan yang digunakan saat ini ketika menyatukan transmigrasi melalui pendekatan berpola kemitraan salah satunya dengan pengembangan ekonomi desa melalui Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades),” terangnya.

Kegiatan yang berlangsung 28 -1 Maret 2018  itu menghadirkan narasumber diantaranya Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Anwar Sanusi, Plt. Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi, R. Hari Pramudiono, Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah, Conrad Hendrarto, serta Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal, Ratna Dewi Andrianti.

Semntara itu peserta rapat tercatat sebanyak 180 orang terdiri dari instansi terkait pemerintah daerah wilayah Sumatera, Kalimantan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara serta dari Kanwil BPN Provinsi Sumsel.


Menurutnya, melalui rapat regional penjaringan usulan program tersebut menjadi moment penting terlaksananya pembangunan nasional bidang transmigrasi sehingga dapat menyempurnakan sistem penyusunan dan memantapkan rancangan progam PKP2Trans dalam pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2019. “Semoga pertemuan ini dapat menghasilkan rumusan yang dapat menjadi pedoman prioritas program yang membanggakan kita semua,” harapnya.

Lanjut Anwar Sanusi, rapat regional ketransmigrasian sangat penting dalam perencanaan dan memperoleh data calon lokasi pembangunan transmigrasi karena pembangunan ketransmigrasian berperan strategis pada pemerataan kesejahteraan. Selain itu, penjaringan usulan program tahun 2019 sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah sehingga usulan yang disampaikan Dinas Transmigrasi sesuai dengan regulasi yang ada.

“Memang fokus penjaringan usulan untuk di tahun 2019. Namun, bukan tidak mungkin dilaksanakan tahun 2018 karena saat ini masih diawal tahun anggaran 2018,” pungkasnya.

TEKS : TIM KSOL/REL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster