Servis Penyediaan Cewek termasuk Pungli, Ombudsman Turun ke Muaraenim

 84 total views,  3 views today

MUARAENIM | KSOL – Terhitung mulai Januari hingga pertengahan Desember 2016, Lembaga Ombudsman mendapat 145 pengaduan. Sebagian pengaduan 60 persen terkait pungutan liar (Pungli) dalam bidang pertanahan yang berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“40 persen pengaduan yang berkaitan dengan intansi pelayanan publik lainnya, seperti Samsat, Imigrasi, dan lain-lain,” ujar Asisten Ombudsman RI, Sumsel Astra Gunawan, dalam kegiatan sosialisasi Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu dan Pencegahan Pungutan Liar (Pungli, di hotel Sintesa Muara Enim, Kamis (15/12/2016).

Pengaduan tentang pungli berhubungan dengan BPN, seperti masalah HGU, sertifikat ganda, ganti rugi pembebasan lahan untuk umum dan sebagainya.

“Untuk masalah lahan seperti pembebasan lahan untuk Masjid Sriwijaya, lintasan dayung. Itu yang masuk, tetapi kita belum tahu salah atau benar pengaduan tersebut,” ujar Astra.

Dikatakan Astra, penyebab terjadinya pungli cukup banyak. Diantaranya penyalahgunaan wewenang, faktor ekonomi, kultur dan budaya organisasi, sistem kontrol dan pengawasan yang rendah, keterbatasan SDM.

Pungutan Liar dalam pelayanan terpadu sering terjadi akibat dari kepatuhan terhadap perundang-undangan yang masih rendah, mentalitas penyelenggara, penempatan pelaksana yang juga berfungsi sebagai pengumpul dan penyetor, pelayanan yang tidak memenuhi standar, informasi yang sangat minim, sistem masih berbelit, penyelesaian yang tidak tepat waktu, keengganan masyarakat untuk antri.

“Pungli itu, bukan hanya berbentuk uang tetapi bisa berbentuk barang (gratifikasi) seperti tiket pesawat, hotel, termasuk servis penyediaan cewek,” ujar Astra.

Menurut Astra, didalam pelayanan, pihaknya juga masih melihat dan mendengar di front office ditempati oleh tenaga kerja sukarela bahkan siswa magang, petugas informasi yang tidak menguasai materi, petugas lapangan akan bergerak jika ada “uang transfort”.

Selama ini ada kesalahan persepsi. Budaya “setor” yang masih kental, anggapan menerima uang sebagai imbalan karena telah menolong pengguna layanan dianggap sah, termasuk anggaran setiap pembubuhan tandatangan “ada harganya”. Padahal semua itu tidak boleh dilakukan.

“Hal lain yang membuka pungli, masih adanya anggapan menerima uang dari pengguna layanan adalah hal yang wajar asalkan tidak meminta. Ini juga menjadi penyebab pungli,” tegasnya.

Wabup Muara Enim, H Nurul Aman SH, mengatakan di era reformasi aparatur pemerintah dituntut melaksanakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Mengingat tingkat pengetahuan masyarakat sudah berkembang. Mereka sudah mampu menjalankan fungsi sebagai salah satu alat pengontrol bagi penyelenggaraan negara, baik di pusat maupun daerah.

Pengikut sertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dipandang perlu untuk meningkatkan pelayanan publik itu sendiri.

Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya berkaitan dengan kualitas pelayanan itu sendiri, dilihat dari sisi penyelenggaraannya. Menurut Wabup, pelayanan publik masih memiliki banyak kekurangan. Terutama yang perlu diwaspadai adalah maraknya pungli dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Wabup menjelaskan, melalui Peraturan Presiden RI No 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 180/3935/Sj Tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemkab Muara Enim akan membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) Kabupaten Muara Enim. Satgas ini bertugas meningkatkan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki resiko terjadinya Pungli.

“Saya ingatkan kepada yang mengemban amanah ini, untuk tidak melakukan pungli, sebab saya dan jajaran terkait tidak segan-segan memberikan sanksi terhadap aparatur sipil negara yang terbukti melakukan pungli,” ujar Nurul.

Ia mengharapkan dengan sosialisasi ini, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  atau Unit Penyelenggara Pelayanan menjadi lebih mampu dalam menyelenggarakan pelayanan public.

“Selain itu, harus memiliki pedoman dan standar pelayanan, mengutamakan kepentingan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan dengan semangat reformasi birokrasi dan tidak terlibat atau menjadi oknum yang melakukan pungli di Kabupaten Muara Enim,” kata Nurul.

Kegiatan tersebut dihadiri, Inspektur Pemkab Muara Enim Anthoni Zulkarnain dan Kepala BPMPT Muara Enim Alfarizal, sebagai nara sumber serta seluruh camat se-Kabupaten Muara Enim dan pihak terkait lainnya di wilayah Muara Enim.

TEKS/FOTO : HENDRO ALDO IRAWAN | EDITOR :  T PAMUNGKAS




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com