Hukuman Berat Tak Buat Jera Koruptor, Saatnya Cari Cara Lain

6 total views, 3 views today

PALEMBANG | KSOL — Hukuman berat  terhadap para pelaku korupsi tidak membuat efek jera. Hukuman itu hanya menjadi efek kejut yang tidak membuat para pelaku kapok melakukan korupsi.

“Kalau para koruptor tertangkap, mereka hanya bilang, kami kurang hati-hati, atau mereka bilang kami sedang terkena sialnya,” ujar Suparman Marzuki, akademisi  Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, pada Pelatihan Jejaring untuk Peradilan bersih dan anti korupsi, kerjasama Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Emilia Palembang,  Selasa (22/11/2016).

dscn9830

Suparman Marzuki (kiri), akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, pada Pelatihan Jejaring untuk Peradilan bersih dan anti korupsi, kerjasama Komisi Yudisial (KY) danKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Emilia Palembang, Selasa (22/11/2016).

Pernyataan Ketua KY periode 2012-2015 ini menyitir dari sebuah riset di sejumlah negara. Hasil peneltian menyimpulkan, hukuman berat bagi koruptor tidak bisa menekan angka korupsi.  Suparman kemudian menganalogikan penegakan hukum berat di Indonesia dengan kebijakan Penembak Misterius (Petrus) di era 80 an. Namun faktanya petrus ini hanya bertahan 5 tahun.

Menurut  Suparman upaya megantisipasi tindak pidana korupsi di Indonesia, ke depan tidak bisa lagi hanya melalui tekanan hukum, tetapi diperlukan cara lain yang lebih mendasar.

Salah satu diantaranya menurut Suparman, dengan menguatkan organsasi masyarakat sipil (civil society), dengan melakukan konsolidasi dengan jejaring dari berbagai lembaga.  Melalui cara ini, akan menguatkan daya kontrol masyarakat sipil terhadap tindak pidana korupsi.

Melalui  konsolidasi antar lembaga, akan memperteguh, mempererat hubungan dan persatuan jejaring, atau penyatuan beberapa pemikiran dan pendapat berbeda untuk memperkokoh keutuhan sekaligus menguatkan jejaring  KY dan KPK.

Ditambahkan, konsolidasi antar jejaring ini untuk menyatukan semangat dan pandangan untuk memperkuat perwujudan jejaring sebagai organisasi gerakan peradilan bersih dan anti korupsi.

“Gerakan tersebut harus terus dilakukan sepanjang masa tanpa henti. Sebab potensi penyakahgunaan wewenang dan korupsi di lembaga peradilan (pengadilan), bisa terjadi dimana dan kapan saja,” ujarnya.

“Dalam hal ini bisa dengan menjaring berbagai organsasi masyarakat sipil dalam rangka mengadvokasi dan memperbaiki keadaan di masa mendatang,”ujarnya.

Di akhir dialog dengan peserta, Suparman menutup dengan kalimat yang memberi inspirasi dan motivasi kepada para peserta. “Memperjuangkan kebaikan tidak akan berhasil tanpa dimulai lenih dulu dari kebaikan diri kita. Artinya untuk berjuang dalam kebaikan, kita harus lebih dulu baik sehingga akan memiliki kekuatan untuk membangun kebakan di sekitar kita,” ujarnya.

Adnan Topan Husodo, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) saat menyampaikan materi pada Pelatihan Jejaring untuk Peradilan bersih dan anti korupsi, kerjasama Komisi Yudisial (KY) danKomisi Pemberantasan Korupsi (PKY) di Hotel Emilia Palembang, Selasa (22/11/2016).

Adnan Topan Husodo, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) saat menyampaikan materi pada Pelatihan Jejaring untuk Peradilan bersih dan anti korupsi, kerjasama Komisi Yudisial (KY) danKomisi Pemberantasan Korupsi (PKY) di Hotel Emilia Palembang, Selasa (22/11/2016).

Seiring dengan itu, Adnan Topan Husodo, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) pada materi kedua, dengan tajuk “Strategi Advokasi Berbasis Masyarakat sebagai Upaya mendorong Pemberantasan Korupsi” mengatakan, dalam melakukan upaya advokasi terhadap tindak pidana korupsi harus berbasis masyarakat.

Menurut Adnan, hal ini menjadi penting karena sebuah gerakan yang terkait dengan upaya pencegahan tindak  pidana korupsi, masing-masing lembaga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. “Semua elemen, organisasi apapun latar belakangnya harus menyatukan pandangan untuk bersepakat melawan korupsi,” ujarnya.

Bila kemudian harus berbasis masyarakat, menurut Adnan karena masyarakat adalah korban utama korupsi yang dilakukan pejabat dan pengusaha. Adnan memberi contoh, diantaranya dalam hal perizinan penggarapan perkebunan, hutan menjadi kelapa sawit, atau dalam birokrasi dan lainnya dengan cara menyuap, korbannya adalah masyarakat.

Oleh sebab itu, gerakan anti korupsi yang dilakukan KPK dan sejumkah organisasi masyarakat sipil lainnya bertujuan untuk membangun keseimbangan antara, peran negara, swasta dan masyarakat. “Sebab sistem negara yang korup sebagai akibat tidak seimbangnya hubungan tiga pilar, antara negara, swasta dalam hal ini pelaku bisnis dan control masyarakat,” tegasnya.

TEKS : T PAMUNGKAS | EDITOR : IMRON SUPRIYADI   |  FOTO.DOK.KS/TP





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com