Calon Kades Tak Mesti Penduduk Asli

9 total views, 3 views today

Alhumaidi Saman, Kepala BPMPD Empat Lawang

Alhumaidi Saman, Kepala BPMPD Empat Lawang

EMPAT LAWANG | KSOL — Syarat calon kepala desa (Kades) menurut Pasal 50 ayat 1 huruf c, Undang-undang (UU) tahun 2014 no 6 telah dicabut oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, syarat calon kades terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran tak berlaku lagi.

Hal tersebut disampaikan Kepala kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Empat Lawang Alhumaidi Saman, Senin (21/11/2016). Alhumaidi menjelaskan, keputusan tersebut diperkuat dengan surat Gubernur Sumatera Selatan 140/295/BPMPD/1/2016, tertanggal 11 oktober 2016.

“Isi surat Gubernur tersebut yakni, memperintahkan kepada Bupati atau Kepala Daerah, yang baru melaksanakan tahap penjaringan calon kades dan penjaringan perangkat desa terlebih dahulu melakukan sosilaisi tentang Keputusan MK no 128/PUU-XXIII/2015,” ungkapnya.

Keputusan itu, kata Alhumaidi, telah dijalankan oleh pihak Kabupaten Empat Lawang saat pelaksanaan Pilkades serentak gelombang ke II. “Dipelaksanaan Pilkades tahun ini sudah ada calon kades yang bukan penduduk asli, di Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang, salah seorang calon berdomisili di kota Pagaralam,”katanya.

Dia menyebutkan, saat ini tidak harus penduduk asli jika ingin menjadi Kades. “Saya contohkan, misalnya si A asli dari Jakarta ingin calon Kades di Kabupaten Empat Lawang, sah-sah saja,” katanya.

Alhumaidi meminta, kepada setiap Camat kembali mensosialisasikan, peraturan terbaru tersebut. “Kita minta camat menyampaikan, jika saat ini tidak wajib penduduk setempat jika ingin menjadi Kades,” tukasnya.

TEKS : SAUKANI





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com