KPBI : Rapat Penentuan UMP di Markas Tentara, Bentuk Intimidasi Terhadap Buruh

 487 total views,  2 views today

 

JAKARTA  I  KSOL — Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) memprotes undangan rapat pleno Dewan Pengupahan Jawa Barat di Kodam Siliwangi, Senin 21 November 2016. KPBI menganggap tempat rapat itu sebagai bentuk kebangkitan Orde Baru ketika militer campur tangan ke urusan sipil.

Damar Panca Mulya, Sekjen KPBI dalam siaran persnya menilai, penempatan rapat penentuan Upah Minimum di markas tentara sebagai bentuk intimidasi terhadap buruh.

“Tindakan tersebut jelas merupakan intimidasi terhadap perjuangan buruh yang sedang menuntut kenaikan upah 2017,” kata Damar, Sabtu (19/11/2016). Damar menambahkan pemerintah meminta perlindungan tentara untuk menghadapi protes rakyat sendiri.

Menyikapi undangan tersebut, KPBI menyerukan pada Dewan Pengupahan (DP) Provinsi Jawa Barat untuk menolak hadir.

KPBI yang menjadi bagian dari Aliansi Buruh Jawa Barat (ABJB) mendorong aliansi itu mendesak tempat yang lebih netral untuk perundingan.

oncom

Damar Panca Mulya, Sekjen KPBI

“Kalau perlu laporkan ke Organisasi Buruh Internasional (ILO) kalau tentara kembali memberangus gerakan buruh,” ujar Damar.

Sementara itu, Wakil Ketua KPBI Jumisih menambahkan, undangan rapat di markas tentara merupakan kemunduran demokrasi. Jumisih berpendapat, tentara tidak seharusnya mencampuri urusan sipil.

Ia menilai penempatan rapat di markas tentara sebagai kebangkitan Orde Baru. “Dulu kawan-kawan Marsinah berunding di Kodim Sidoarjo. Kodim bukan tempat yang netral. Pasti buruh terdesak,” ungkapnya.

Pada Jumat 18 November 2016, DP Provinsi Jawa Barat menggundang segenap anggota dewan pengupahan untuk menghadiri rapat pleno di Kodam III Siliwangi/TNI Angkatan Darat.

Undangan yang ditolak KPBI

Undangan yang ditolak KPBI (Sumber : Release KPBI)

Rapat pleno itu bertujuan untuk menetapkan UMP Provinsi Jawa Barat 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan 78 tahun 2015.

Sebelumnya, sejumlah kabupaten/kota merekomendasikan upah minimum di luar peraturan kontroversial yang merugikan buruh itu. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja pada 17 Oktober 2016, pemerintah pusat meminta semua kepala daerah menetapkan upah minimum 2017 hanya 8,5 persen lebih tinggi dari tahun berjalan. Alhasil, angka itu mendapat penolakan kuat dari berbagai elemen serikat buruh.

TEKS : REL KPBI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster